DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak, Tanggung Jawab Pesantren, dan Kriteria Pesantren, Koordinasi, Sinergi dan Kerja Sama, Partisipasi Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pesantren di Kabupaten Batang masih banyak yang memerlukan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Batang;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Pesatren maka diperlukan pengaturan mengenai fasilitasi pengembangan pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pesantren, agar fungsi 3 Pesantren dapat terselenggara secara optimal dalam rangka pembangunan nasional dan Daerah.
7.Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas Pesantren.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutknya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Fasilitasi Pengembangan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan dukungan dalam pengembangan Pesantren;
b.menunjang pengembangan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat.; dan
c.mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan nasional dan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.hak, tanggung jawab Pesantren, dan Kriteria Pesantren;
c.Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
d.koordinasi;
e.sinergi dan kerja sama;
f.partisipasi masyarakat;
g.monitoring dan evaluasi; dan
h.pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka memenuhi hak Pesantren sesuai kewenangan Daerah.
(2)Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan kebutuhan Pesantren dan 4 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Dalam hal pemenuhan hak pesantren, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren tahunan dan/atau 5 (lima) tahunan;
2. b.menetapkan standar minimal Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
3. c.mengalokasikan anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB III

HAK, TANGGUNG JAWAB PESANTREN, DAN KRITERIA PESANTREN

Pasal 7

(1)Pesantren di Daerah sesuai dengan kriteria berhak mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
(2)Dalam memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pesantren bertanggungjawab memanfaatkan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pesantren yang akan mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pesantren harus memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aktif melaksanakan pembelajaran.
(2)Selain harus memiliki izin operasional dan aktif melaksanakan pembelajaran pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 9

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan dalam fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 5 kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
4. d.pengembangan pesantren ramah anak; dan
5. e.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(2)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…