DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, pendirian, batasan luas lantai penjualan, penyelenggaraan toko swalayan, perizinan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, tanggung jawab pemerintah daerah, sanksi administrasi, penyidikan, sanksi pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga keserasian hubungan antara toko swalayan yang sudah ada dengan pasar rakyat maka perlu diciptakan pola kemitraan dan kerjasama, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat, dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726); 3
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 4 Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri : E Nomor : 7)
29.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2007 – 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8)
30.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E )
31.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT, DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batang. 5
2.Bupati adalah Bupati Batang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam perlindungan dan pembinaan Pasar Rakyat dan penataan pasar swalayan.
5.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
6.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
9.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukanpenjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhansembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
10.Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjualsecara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang danperlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
11.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
12.Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
13.Toko/Warung adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang terdiri hanya satu penjual.
14.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Bupati.
16.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Bupati.
17.Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan 6 yang tidak sehat dengan Toko Swalayan, dan sejenisnya, sehingga mampu berkembang, maju dan mandiri.
18.Pengawasan adalah segala upaya Pemerintah daerah dalam upaya agar pelaksanaan perlindungan dan pembinaan pasar tradisonal serta penataan pasar swalayan dapat diselenggarakan dengan baik.
19.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
20.Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan agar dapat terjalin kemitraan, saling bersinergi, dan saling menguntungkan.
21.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
22.Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dangan rencana detail tata ruang.
23.Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/selling space, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
24.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
25.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26.Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27.Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
28.Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
29.Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
30.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
31.Dokumen Lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH.
32.Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen AMDAL, adalah dokumen lingkungan yang berisi kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33.Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen UKL-UPL, adalah 7 dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34.Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPLH adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
35.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
36.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
37.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

a.kesempatan berusaha;
b.ketertiban hukum;
c.kemitraan;
d.kejujuran usaha; dan
e.persaingan sehat (fairness).

Pasal 3

Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada pasar rakyat serta UMKM dan koperasi;
b.memberdayakan pasar rakyat serta pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu berkembang, bersaing, maju dan mandiri;
c.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada; dan
d.mendorong terciptanya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan. 8

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 4

(1)Lokasi pendirian Pasar Rakyat dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasinya
(2)Jumlah Pasar Rakyat dan Toko Swalayan di tetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5

(1)Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
2. b.Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk koperasi, yang sudah ada;
3. c.wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
(2)Pendirian Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

Pasal 6

Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan :

a.jarak lokasi pendirian, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir dengan Pasar Rakyat paling dekat dalam radius 1000 m (seribu meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b.jarak lokasi pendirian, minimarket dengan Pasar Rakyat paling dekat dalam radius 1000 m (seribu meter) dikecualikan bagi pendirian minimarket yang merupakan peningkatan usaha warung/toko yang dikelola oleh perseorangan/pribadi yang telah beroperasi paling sedikit 5 (lima)tahun.
c.jarak lokasi pendirian, minimarket dengan toko/warung yang telah ada paling dekat 1000 m (seribu meter) kecuali pendirian minimarket yang merupakan peningkatan usaha toko/warung yang dikelola oleh perseorangan/pribadi yang telah beroperasi paling sedikit 5 (lima)tahun.
d.memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.

Pasal 7

(1)Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk Perkulakan/Grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
(2)Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk Hypermarket :
1. a.hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
2. b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
3. c.pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar rakyat sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
(3)Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk Supermarket, dan Department Store :
1. a.tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan 9
2. b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(4)Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk minimarket :
1. a.boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan
2. b.wajib memperhatikan :
  1. 1.kepadatan penduduk;
  2. 2.perkembangan pemukiman baru;
  3. 3.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  4. 4.dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
  5. 5.keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang telah ada terlebih dahulu.
3. c.Luas lantai penjualan minimarket yang belokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling luas 200 m2 (dua ratus meter persegi).
(5)Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c. diutamakan untuk pelaku usaha yang domisilinya sama dengan lokasi minimarket dimaksud.

Pasal 8

(1)Pendirian Toko Swalayan harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang berada di wilayah sekitarnya.
(3)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(4)Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Usaha Toko Swalayan.
(5)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan UMKM lokal;
6. f.penyerapan tenaga kerja lokal;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. i.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
10. j.tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
(6)Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
1. a.lokasi pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
2. b.iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); 10
4. d.dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
5. e.perkembangan pemukiman baru.

Pasal 9

(1)Pasar Rakyat, dan Toko Swalayan harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
(2)Pasar Rakyat wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
(3)Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan.
(4)Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…