DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; BUPATIBATANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHKABUPATEN BATANGTAHUNANGGARAN2016 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENBATANG NOMOR 5 TAHUN 2017 BUPATI BATANG PROVINS! JAWA TENGAH 2
1. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
2. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. 3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3
10. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4
17. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
18. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ba tang Tahun 2015 Nomor 11);
19. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomorl);
20. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5 Rpl.573. 731.019,980,00 Rpl .498.614.094.093.20 (Rp 75.116.925.886,80) setelah Perubahan
26. 2.Realisasi Selisih Kurang Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp75.116.925.886,80) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan

Pasal 3

Rp 159.948.419.032,23 Rp 4.081.253.282.00 Rp 155.867.165.750,23 - Penerimaan - Pengeluaran Surplus Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rpl.498.614.094.093,20
b.Belanja Rpl.560.785.414.489,47 Defisit (Rp 62.171.320.396,27)
c.Pembiayaan

Pasal 2

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah. ( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang berupa laporan keuangan memuat;
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENBATANGTAHUNANGGARAN2016. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANG Dan BUPATI BATANG Dengan Persetujuan Bersama 6 Rp 93.695.845.353,96 Rp 93.695.845.353,96 0,00Rp Rp 159.948.419.032,23 Rp 159.948.419.032,23

a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
c.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya
d.SiLPA Saldo Anggaran Lebih Akhir Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 4

4.946.717,48Rp 155.862.219.032,75 155.867.165.750,23 Rp Rp2. Realisasi Selisih Lebih

f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp4.946.717,48 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp4.946.718,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 4.086.200.000,00
2. 2.Realisasi Rp__ 4..;..;..08.......;;;;.;l.=2---53=-.=2 .....8=2.L.,;a,O~O Selisih (kurang) (Rp 4.946.718,00)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,52) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp 159.948.419.032,75
2. 2.Realisasi =R.,.p_=l 5a..a9....... 9__4-"-8............4 1 9........;'=0 3=2 ,.._2__3 Selisih (kurang) (Rp 0,52)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp93.690.898.636,48 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Defisit setelah Perubahan (Rp 155.862.219.032,75)
2. 2.Realisasi (Rp 62.171.320.396,27) Selisih lebih Rp 93.690.898.636,48 Rpl. 729.593.239.012,75 Rpl.560.785.414.489,47 (Rp 168.807.824.523,28)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp168.807.824.523,28) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah Perubahan
2. 2.Realisasi Selisih kurang 7 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp144.157.453.832,00
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp139.804.124.858,00
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp214.695.258.104,00)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (Rp 4.081.253.282,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 19.491.368.113,23
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 Rp 93.701.462.370,25

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp 2.340.793.700.281,60
b.Jumlah kewajiban Rp 10.458.999.485,29
c.Jumlah ekuitas dana Rp 2.330.334.700.796,31

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a.EkuitasAwal Rp2.119.374.458.018,53
b.Surplus/Defisit LO Rp 133.671.156.325,30
c.Dampak Kumulatif Perubahan Rp 77.289.086.452,48 Kebijakan/Kesalahan Mendasar
d.Ekuitas Akhir Rp2.330.334.700.796,31

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf c tahun anggaran 2016 sebagai berikut :
1. a.Pendapatan LO Rpl.632.622.454.977,73
2. b.Beban Rpl.497.642.190.731,43
3. c.Surplus/Defisit dari Operasi Rp 134.980.264.246,30 d.Surplus/Defisit dari (Rp 657.589.006,00) Kegiatan Non Operasional
4. e.Surplus/Defisit Laporan Rp 133.671.156.325,30 Operasional

Pasal 5

8 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Negara; : Laporan Realisasi Anggaran LAMPIRANXX LAMPIRANXV LAMPIRANXVI LAMPIRANXVII LAMPIRANXVIII LAMPIRANXIX LAMPIRANXIII LAMPIRANXIV LAMPIRANXI LAMPIRANXII LAMPIRANX LAMPIRANII LAMPIRANIII LAMPIRANIV LAMPIRANV LAMPIRANVI LAMPIRANVII LAMPIRANVIII LAMPIRANIX

d.Lampiran 1.4
c.Lampiran 1.3
b.Lampiran 1.2 LAMPIRAN I
a.Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 10

9 NOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATENBATANG, PROVINSI JAWA TENGAH (12/2017) LEMBARANDAERAH KABUPATENBATANGTAHUN 2017 NOMOR NASIKHIN SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBATANG, Diundangkan di Batang pada tanggal - WIHAJI BUPATI BATANG._ Ditetapkan di Batang pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…