DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan RTH, Fungsi RTH yang antara lain memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan, jenis RTH, perencanaan RTH, penyediaan RTH, pengelolaan RTH, Pembinaan dan Pengawasan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, Larangan, sanksi Administratif, pembiayaan dan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jumlah penduduk yang semakin meningkat dan alih fungsi lahan yang semakin pesat, dapat membawa dampak terhadap perubahan struktur wilayah dan penurunan kualitas lingkungan hidup, maka perlu penyediaan ruang untuk pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam rangka perencanaan tata ruang perlu memperhatikan perencanaan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau; DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA RUANGTERBUKA HIJAU TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENBATANG NOMOR TAHUN 2018 BUPATI BATANG PROVINS! JAWA TENGAH 2

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGRUANOTERBUKAHIJAU. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBATANG dan BUPATIBATANG

13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2); 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Bupati adalah Bupati Batang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan/ atau jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8.Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
9.RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
10.RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan/ atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
12.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan KDB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat- syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 1

13.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14.Sabuk Hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
15.Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
16.Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. 1 7. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
18.Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
19.Sempadan Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
20.Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
21.Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/ sumber daya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
22.Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpahan air sungai.
23.Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
24.Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
25.Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
26.Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
27.Pohon Sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) meter.
28.Pohon Besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter. 6

Pasal 5

(1)Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan fungsi yang berkaitan dengan Ekologis.
(2)Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.bagian dari sistem sirkulasi udara;
2. b.pengatur lklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
3. c.peneduh;
4. d.produsen oksigen; Fungsi RTHadalah meliputi:
5. a.fungsi utama; dan
6. b.fungsi tambahan.

Pasal 3

Penyelenggaraan RTHbertujuan untuk:

a.menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
b.menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
c.meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Penyelenggaraan RTHberdasarkan pada asas:
a.kemanfaatan;
b.keserasian;
c.keselarasan;
d.keseimbangan;
e.keadilan;
f.transparansi; dan
g.kebersamaan dan kemitraan.

BAB II

ASAS,TUJUAN,FUNGSIDANMANFAATRTH

Pasal 2

29.Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.
30.Perbuatan Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
31.Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 7

(1)Manfaat RTHmeliputi:
1. a.manfaat langsung; dan
2. b.manfaat tidak langsung.
(2)Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.membentuk keindahan dan kenyamanan; dan
2. b.manfaat ekonomi.
(3)Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah merupakan manfaatjangka panjang yang meliputi:
1. a.pembersih udara yang sangat efektif;
2. b.pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah; dan
3. c.pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

Pasal 6

(1)Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufb yakni:
1. a.fungsi sosial dan budaya;
2. b.fungsi ekonomi; dan
3. c.fungsi estetika.
(2)Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, meliputi:
1. a.ekspresi budaya Kearifan Lokal;
2. b.media komunikasi warga kota;
3. c.tempat rekreasi; dan
4. d.wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
(3)Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.sumber produk yang bisa dijual (bernilai ekonomis);dan
2. b.bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
(4)Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
1. a.meningkatkan kenyamanan;
2. b.memperindah lingkungan kota;
3. c.memperindah halaman rumah;
4. d.memperindah lingkungan permukiman;
5. e.memperindah lanskap kota secara keseluruhan;
6. f.menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
7. g.memperindah arsitektural; dan
8. h.menciptakan suasana serasi dan seimbang di area terbangun.
9. e.penyerap air hujan;
10. f.penyedia habitat satwa;
11. g.penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
12. h.penahan angin. 8 ( 1) RTHdiklasifikasikan men uru t:
13. a.fisiknya;
14. b.strukturnya; dan
15. c.kepemilikannya.
(2)RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.RTHalami, berupa:
  1. 1.habitat liar alami; dan
  2. 2.kawasan lindung.
2. b.RTHbinaan, seperti:
  1. 1.taman;
  2. 2.lapangan olahraga;
  3. 3.pemakaman; dan
  4. 4.jalur-jalur hijau jalan.
(3)RTHmenurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat:
1. a.mengikuti pola Ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar dan vertikal); a tau
2. b.pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan dan perdesaan.
(4)RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.RTHPublik; dan
2. b.RTHPrivat.
(5)RTHPublik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
1. a.RTHpekarangan, meliputi:
  1. 1.halaman pekarangan perkantoran; dan
  2. 2.taman atap bangunan perkantoran.
2. b.RTHtaman dan hutan kota, meliputi:
  1. 1.taman kecamatan;
  2. 2.taman wisata alam;
  3. 3.taman rekreasi;
  4. 4.taman kota;
  5. 5.hutan kota; dan
  6. 6.sabuk hijau.
3. c.RTHjalur hijau jalan, meliputi:
  1. 1.pulau jalan dan median jalan; dan
  2. 2.jalur pejalan kaki.
4. d.RTHuntuk fungsi tertentu merupakan jalur hijau, meliputi :
  1. 1.sempadan rel kereta api;
  2. 2.jaringan listrik tegangan tinggi;
  3. 4.sempadan sungai;
  4. 5.sempadan pantai;
  5. 6.sempadan danau;
  6. 7.pengamanan sumber air baku/mata air; dan
  7. 8.pemakaman.

Pasal 8

(1)Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, paling sedikit 30o/o (tiga puluh perseratus), yang terdiri dari 20%> (dua puluh perseratus) RTH Publik dan 10% ( sepuluh perseratus) RTH Privat;
(2)Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran paling sedikit untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara

BAB III

JENIS RUANGTERBUKAHIJAU 9

Pasal 13

Penyediaan RTH diklasifikasikan berdasarkan:

a.luas wilayah;
b.jumlah penduduk; dan
c.kebutuhan fungsi tertentu.

Pasal 12

Umum BABV PENYEDIAANRUANGTERBUKAHIJAU Setiap orang atau swasta dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.

Pasal 11

Perencanaan RTH merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…