DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip dan tugas, kebijakan dan strategi, kegiatan pencegahan dan pengendalian, sumber dana, sistem informasi, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi, larangan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tu berkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanganan Tu berkulosis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Tu berkulosis; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI BATANG, TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANTUBERKULOSIS PERATURANDAERAH KABUPATENBATANG NOMOR 5 TAHUN 2019 BUPATI BATANG PROVINS! JAWA TENGAH 2

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemefintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 ten tang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Bupati adalah Bupati Batang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Batang yang ditetapkan dengan Perda.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANTUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

8.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
9.Gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya.
10.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
11.Bacille Calmette Guerin yang selanjutnya disingkat BCG adalah Vaksin untuk Tuberkulosis yang dibuat dari baksil Tuberkulosis yang dilemahkan dengan dikulturkan di medium buatan selama bertahun- tahun.
12.Pencegahan adalah u paya agar seseorang tidak tertular kuman Mycobacterium Tuberculosis.
13.Penanggulangan adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
14.Pengendalian adalah upaya dalam rangka mengatasi masalah TBC melalui promosi kesehatan, surveilans TBC, penanggulangan faktor resiko, penemuan dan penanganan kasus TBC, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan.
15.Surveilans Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat Surveilans TBC adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
16.Human Immunodeficiency Vims yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome {AIDS).
17.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
18.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
19.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah- langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan Tuberkulosis. 5 Pencegahan dan Pengendalian TBC dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma dalam masyarakat;
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

a.prinsip dan tugas;
b.kebijakan dan strategi;
c.kegiatan pencegahan dan pengendalian;
d.sumber daya;
e.sistem informasi;
f.koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
g.peran serta masyarakat;
h.pembiayaan;
1. 1.pembinaan dan pengawasan;
j.pelaporan dan evaluasi; dan
k.larangan.

BAB IV

PRINSIPDANTUGAS Ruang Lingkup Pencegahan dan Pengendalian TBC meliputi:

Pasal 4

a.mencegah dan mengurangi penularan penyakit TBC;
b.meningkatkan kualitas hidup penderita TBC serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TBC pada individu, keluarga, dan masyarakat;
c.menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TBC;
d.menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TBC;
e.meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penderita TBC dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian TBC; dan
f.mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan TBC.

BAB III

RUANOLINGKUP Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

Pasal 3

6 Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian TBCsebagai berikut:

a.dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);
b.dilaksanakan dengan menggunakan pedoman standar nasional sebagai kerangka dasar dan memperhatikan kebijakan global untuk Penanggulangan TBC;
c.penemuan dan pengobatan untuk penanggulangan TBC dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi Puskesmas, Klinik, dan Dokter Praktik Mandiri serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang meliputi: Rumah Sakit Pemerintah, dan Rumah Sakit non pemerintah;

Pasal 7

BABV KEBIJAKANDANSTRATEGI Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menetapkan kebijakan pencegahan dan pengendalian TBC;
b.membuat peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis;
c.menyediakan pendanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC;
d.menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan pembekalan kesehatan lainnya yang diperlukan;
e.mendorong ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia;
f.melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBCdengan pihak terkait;
g.meningkatkan pemanfaatan mutu laboratorium TBC;
h.melakukan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC;dan
1. 1.pencatatan dan pelaporan.

Pasal 6

d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten;
e.kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi penderita TBC serta orang yang terdampak;
f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
g.menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pengendalian TBC;
h.mengembangkan sistem informasi; dan
1. 1.melakukan kerja sama regional dan global dalam rangka pencegahan dan pengendalian TBC. 7

(1)Kegiatan Pencegahan dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.
(2)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, lembaga pendidikan formal dan non formal.
(3)Kegiatan Pencegahan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah TBC;

Pasal 9

a.penguatan kepemimpinan program TBC;
b.peningkatan akses layanan TBCyang bermutu;
c.pengendalian faktor resiko TBC;
d.peningkatan kemitraan TBC;
e.peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TBC;dan
f.penguatan manajemen program TBC.

BAB VI

KEGIATANPENCEGAHANDANPENGENDALIAN Strategi Pencegahan dan Pengendalian TBCyakni:

Pasal 8

d.Obat Anti Tuberkulosis untuk penanggulangan TBC disediakan oleh pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma;
e.keberpihakan kepada masyarakat dan pasien TBC. Pasien TBC tidak dipisahkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya. Pasien memiliki hak dan kewajiban sebagaimana individu yang menjadi subyek dalam penanggulangan TBC;
f.penanggulangan TBCdilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, nonpemerintah, swasta dan masyarakat melalui Forum Koordinasi TBC;
g.penguatan manajemen program penanggulangan TBC ditujukan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional;
h.pelaksanaan program menerapkan prinsip dan nilai inklusif, proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel; dan
i.penguatan Kepemimpinan Program ditujukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap keberlangsungan program dan pencapaian target strategi global penanggulangan TBC yaitu eliminasi TBCtahun 2030. 8 ( 1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TBC pada anak.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TBC pada tenaga kerja melalui:
1. a.pemberian informasi tentang TBC secara periodik terhadap tenaga kerja;
2. b.bersama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah, serta perusahaan swasta membentuk kelompok kerja penanggulangan TBC dalam rangka melindungi tenaga kerja dari TBC di lingkungan kerja; dan
3. c.membuat kebijakan, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan dalam pencegahan TBC di tempat kerja sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(2)Upaya pencegahan penularan TBC pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…