DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak, Kewajiban dan Kewenangan, Pembentukan dan Penyelenggaraan, Pengelolaan, Kelembagaan, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan peran yang penting dan strategis tersebut, perlu upaya sadar bersama, masyarakat dan pemerintah daerah untuk memajukan dan mendayagunakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya daerah sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
c.bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Batang secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, perlu mengaturnya dalam peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.
6.Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar 3 negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
9.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
10.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
11.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
12.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan Pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
13.Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
14.Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik Pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
15.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
16.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
18.Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
19.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
20.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Pasal 2

Perpustakaan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan di Daerah berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pembelajaran, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Perpustakaan di Daerah bertujuan untuk:

a.memberikan layanan Perpustakaan kepada Masyarakat;
b.menjamin keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
c.meningkatkan kegemaran membaca; dan 4
d.memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan Masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Perpustakaan dalam peraturan Daerah ini, meliputi:

a.hak, kewajiban, dan kewenangan;
b.pembentukan dan penyelenggaraan;
c.pengelolaan;
d.kelembagaan;
e.kerja sama;
f.peran serta Masyarakat;
g.penghargaan; dan
h.pendanaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
(2)Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3)Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling dan/atau secara khusus.
(4)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban untuk:

a.menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan/atau
f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; 5
b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
g.meningkatkan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan di Daerah;
h.menjamin ketersediaan keragaman Koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat;
i.meningkatkan kualitas dan kuantitas Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar Masyarakat;
j.membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan Masyarakat di Daerah; dan
k.mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan;

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
2. b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
3. c.mengalihmediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. d.mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
5. e.membina kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.
6. f.menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan pelaksana sampai dengan Pustakawan penyelia dan Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan muda; dan
7. g.menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 10

(1)Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
(2)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, sekolah/madrasah, Masyarakat dan/atau perorangan.
(3)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
1. a.memiliki Koleksi Perpustakaan;
2. b.memiliki Tenaga Perpustakaan;
3. c.memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
4. d.memiliki sumber pendanaan. 6
(4)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…