DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, hak dan ekwajiban, penataan PKL, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyidikan,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pedagang Kaki Lima yang merupakan kegiatan perekonomian sektor informal perlu dibina dan diberdayakan sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5096);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1995 Nomor 3 Seri B);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 nomor 2 Seri E Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
4.Bupati adalah Bupati Batang.
5.SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pedagang Kaki Lima.
6.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7.Peralatan bergerak adalah sarana yang dipergunakan oleh PKL berupa tenda, meja, gerobak dorong, kendaraan beroda dua, kendaraan beroda tiga, kendaraan roda empat, dan sejenisnya.
8.Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditentukan.
9.Ruang milik publik adalah area yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
10.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pedagang Kaki Lima dengan pelaku usaha sektor formal dan masyarakat.
11.Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
12.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
13.Penyidikan adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana
14.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan. 5

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan :

a.untuk mengatur, menata, memberdayakan, membina dan mengawasi kegiatan PKL;
b.mewujudkan harmonisasi antara kegiatan PKL dengan manfaat dan fungsi ruang milik publik agar tercipta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik;
c.memfasilitasi kegiatan PKL agar dapat mengembangkan kegiatannya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
d.menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup hak dan kewajiban PKL, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap PKL berhak :

a.mendapatkan pelayanan perizinan;
b.melakukan kegiatan PKL di lokasi yang telah ditentukan;
c.mendapatkan pengaturan, penataan dan pembinaan dalam rangka mengembangkan kegiatan PKL menjadi kegiatan perekonomian sektor formal;
d.memperoleh fasilitasi dalam rangka pemberdayaan PKL.

Pasal 5

Setiap PKL wajib :

a.mematuhi ketentuan perundangundangan;
b.menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL
c.mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang ditetapkan Bupati;
d.menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan sekitar kegiatan usahanya.
e.menyediakan tempat sampah dan/atau tempat air limbah serta membuang sampah dan/atau air limbah ke tempat yang telah ditentukan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya.
f.memindahkan dan/atau membongkar sarana dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya. 6

BAB IV

PENATAAN PKL

Pasal 6

(1)Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan PKL di ruang milik publik, kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban serta kebersihan lingkungan sekitarnya.
(3)Pada lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL dalam melaksanakan kegiatannya, dapat melibatkan masyarakat di sekitar lokasi PKL
(4)Ketentuan mengenai lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib terlebih dahulu memiliki TDU PKL yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.
(3)Dalam menerbitkan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang TDU PKL.

Pasal 8

Bupati dapat melimpahkan kewenangan menerbitkan TDU PKL kepada Camat.

Pasal 9

Setiap PKL hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) lokasi kegiatan yang telah ditentukan dan digunakan sendiri untuk kegiatan PKL. 7

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945