DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan dan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Bupati adalah Bupati Batang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2029.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tahun 2025-2029.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2029.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun sekali.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun sekali.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah
14.Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
15.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang pelaksanaannya dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat 4 Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
1. a.RPJPD;
2. b.RTRW; dan
3. c.RPJMN dengan memperhatikan:
  1. 1.RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
  2. 2.KLHS RPJMD; dan
  3. 3.RPJMD daerah sekitar.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Daerah;
3. c.BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja/Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(2)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman:

a.penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c.bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 5
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial/budaya;
5. e.gangguan keamanan, pemekaran Daerah; atau
6. f.perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RKPD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI BATANG, ttd M. FAIZ KURNIAWAN Diundangkan di Batang pada tanggal 20 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd SRI PURWANINGSIH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-127/2025) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIONO, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19710331 199003 1 001 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2029 I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota tetangga, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Cepat Terbaik Cepat (Quick wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029. RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah- atas, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD Kabupaten Batang pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Batang tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…