DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
c.bahwa pengaturan tentang pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah belum dapat berjalan secara komprehensif, proporsional, efektif, dan efisien sehingga perlu penyesuaian atas upaya dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kabupaten Batang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Bupati adalah Bupati Batang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah berbahaya beracun.
6.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7.Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
8.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama dan sejenisnya.
12.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang.
13.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang.
14.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
16.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17.Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, menggunakan ulang dan mendaurulang sampah.
18.Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
19.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan atau sifat sampah.
20.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
21.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
22.Pengolahan sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengubah material sampah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan, berguna dan memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan teknologi baik yang sederhana maupun teknologi tinggi.
23.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
24.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
25.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle, yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
26.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat 4 TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
27.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
29.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
30.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk wilayah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 Km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan sampah.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Ruang lingkup sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. a.Sampah Rumah Tangga;
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. c.Sampah Spesifik.
(2)Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.Sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
  1. 3.Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, pusat daur ulang, TPST, dan/atau TPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan 5 sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
7. g.bermitra dengan Penghasil Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
8. h.menetapkan kebijakan bagi pengelola kawasan untuk mengelola sampah ketika akan dibawa ke TPA; dan
9. i.menyusun kebijakan agar para produsen untuk menarik kembali kemasan dari produk yang dihasilkan khususnya yang berada di Daerah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, pusat daur ulang, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif; dan/atau
4. d.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan industri dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan menyediakan sarana pengolahan sampah berupa pusat daur ulang/TPS 3R/sarana lainnya dalam rangka olah sampah.
(2)Sarana pemilahan sampah skala kawasan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan yang didasarkan pada:
1. a.volume sampah;
2. b.jenis sampah;
3. c.penempatan;
4. d.jadwal pengumpulan; dan
5. e.jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
(3)Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus:
1. a.diberi label atau tanda;
2. b.dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
3. c.menggunakan wadah yang tertutup.
(4)Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan; 6
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah: dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(3)Kegiatan kebijakan dan strategi Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. c.fasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. d.fasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
5. e.fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan
5. e.pemrosesan akhir.
(3)Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. b.pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau transfer depo/SPA;
3. c.pengangkutan dari fasilitas pengumpulan atau TPS atau transfer depo/SPA menuju TPA atau TPST;
4. d.pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
5. e.pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu dari hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 7
(4)Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.
(5)Dalam menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah, Pemerintah Daerah menyesuaikan kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kebijakan dan strategi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan oleh:
1. a.setiap orang pada sumbernya;
2. b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam bentuk penyediaan fasilitas pemilihan sampah skala kawasan; dan
3. c.Pemerintah Daerah.
(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mudah terurai;
3. c.sampah yang dapat digunakan kembali;
4. d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. e.sampah lainnya.
(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(4)Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten.
(5)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.diberi label atau tanda; dan
3. c.bahan, bentuk, dan warna wadah.
  1. 9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(Pasal 18 PP 81 Tahun 2012)

(1)Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(3)huruf b dilakukan oleh:
1. a.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
2. b.Pemerintah Daerah.
(2)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan 8 fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
1. a.TPS, TPS 3R, pusat daur ulang; dan/atau
2. b.alat pengumpul untuk sampah terpilah.
(3)Pemerintah Daerah dapat menyediakan TPS, TPS 3R, pusat daur ulang pada wilayah permukiman.
(4)TPS, TPS 3R, pusat daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memenuhi persyaratan:
1. a.tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
2. b.luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
3. c.lokasinya mudah diakses;
4. d.tidak mencemari lingkungan; dan
5. e.memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS, TPS 3R, pusat daur ulang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ayat (3) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
2. b.melakukan pengangkutan sampah dari TPS ,TPS 3R, pusat daur ulang ke TPA dan/atau TPST.
(3)Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
(4)Penyediaan stasiun peralihan antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila jarak antara TPS dengan TPA tidak tercukupi waktu dalam 1 (satu) hari.
(5)Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pengangkutan sampah dari TPS, TPS 3R, pusat daur ulang menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
(7)Pengelola kawasan apabila tidak mampu melakukan pengangkutan sampah ke TPA atau TPST, dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup.

11.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016