DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Bentuk, dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Modal dan Saham, Organ, Kepegawaian, Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Prinsip Pengelolaan, Pembubaran dan Likuidasi, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meweujudkan peran perbankan yang lebih optimal, serta sebagai salah satu sumber p endapatan Daerah, perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bapera Batang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 3 dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6.Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut PT BPR Bapera Batang (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
8.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
9.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bapera Batang (Perseroda).
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bapera Batang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11.Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bapera Batang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bapera Batang (Perseroda).
12.Direksi adalah organ PT BPR Bapera Batang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bapera Batang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bapera Batang (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bapera Batang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
13.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bapera Batang (Perseroda).
14.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
16.Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bapera Batang (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
17.Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bapera Batang (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

Pasal 2

PT BPR Bapera Batang (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perseroda) menjadi PT BPR Bapera Batang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4
b.mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bapera Batang (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama BUMD yaitu PT BPR Bapera Batang (Perseroda).

Pasal 6

PT BPR Bapera Batang (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

(1)PT BPR Bapera Batang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT BPR Bapera Batang (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha PT BPR Bapera Batang (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9. i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan;
10. j.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 5
11. k.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sektor usaha bidang:
1. a.pertanian, meliputi:
  1. 1.pertanian tanaman pangan;
  2. 2.perikanan dan kelautan;
  3. 3.peternakan; dan
  4. 4.perkebunan dan agrobisnis.
2. b.perindustrian;
3. c.perdagangan, termasuk usaha restoran/rumah makan, atau homestay; dan
4. d.bidang kesehatan, pendidikan, transportasi serta jasa lainnya.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bapera Batang (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

(1)PT BPR Bapera Batang (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas PT BPR Bapera Batang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
(3)Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

(1)Modal dasar PT BPR Bapera Batang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp40.800.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus juta rupiah).
(2)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…