DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang LRA TA 2018 yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Memuat juga tentang Uraian LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, CALK dan Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BatangTahun Anggaran 2018;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; Menimbang BUPATIBATANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHKABUPATENBATANG TAHUNANGGARAN2018 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENBATANG NOMOR 8 TAHUN 2019 BUPATI BATANG PROVINS! JAWA TENGAH 2
1. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
2. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
3. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. 3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3
11. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
12. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No,-rn11S'iSl"'MH"- 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraldil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4
18. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 8);
19. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 201 7 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
20. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
21. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); L. Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20~_..--..- .. Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repu.,.....~«-· Indonesia Nomor 5179); 5
26. 2.Realisasi Rpl.698.188.803,725,00 Rpl.701.877.299.154.00 Rp 3.688.495.429,00Selisih Lebih sejumlah Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp3.688.495.429,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah Perubahan

Pasal 3

c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 97.602.830.611,58 - Pengeluaran .;;;.R;;,ii;p;.._---=1-=0..;..;;.5;;..;;1"""7-=-.3;:;..4...a...4..:..:.=9=2-=0=·0a..=O Pembiayaan netto Rp 87.085.485.691,58 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:
a.Pendapatan Rpl.701.877.299.154,00
b.Belanja Rpl.687.215.725.890.00 Surplus Rp 14.661.573.264,00

Pasal 2

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah. ( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah Kabupaten Batang berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENBATANGTAHUN ANGGARAN2018. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANG dan BUPATIBATANG Dengan Persetujuan Bersama 6

a.Saldo Anggaran Lebih Awai Rp 96.668.844. 786,58
b.Penggunaan Saldo Anggaran Rp 97.602.830.611,58 Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.SiLPA Rp 101.747.058.955,58
d.Koreksi kesalahan Pembukuan Rp 933. 985.825,00 Tahun Sebelumnya
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 101.747 .058.955,58 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

Pasal 4

0,42)(RpSelisih Kurang Rp2. Realisasi 87.085.485.692,00 87 .085.485.691,58 Rp

f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp0,42)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan 10.517.344.920,00 10.517.344.920.00 0,00)
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp
2. 2.Realisasi Rp Selisih (Rp 0,42)(RpSelisih kurang 97.602.830.612,00 97.602.830.611.58Rp2. Realisasi
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,42) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp sejumlahc. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit RplOl.747.058.955,58 dengan rincian sebagai berikut:
2. 1.Defisit setelah Perubahan (Rp 87.085.485.691,55)
3. 2.Realisasi Rp 14.661.573.264,00 Selisih lebih Rp 101.747.058.956,00
4. 2.Realisasi Rpl.785.274.289.417,00 Rpl .687 .215. 725.890.00 (Rp 98.058.563.527 ,00)Selisih kurang
b.Selisih anggaran dengan realisasi dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah Perubahan Cata tan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 1 ayat ( 1) huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kuaJitatif atas pos-pos laporan keuangan. 7

Pasal 9

aktivitas operasi Rp 177.471.082.472,00

c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 162.809.509.208,00)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (Rp 10.517.344.920,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 1.265.140.959,00
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018 Rp 101.904.425.558,58 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 1 ayat ( 1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:
a.SaJdo kas awal per 1 Januari tahun 2018 Rp 97.613.873.242,58
b.Arus kas bersih dari

Pasal 8

Rp 2.511.746.350.765,55 Rp 36.377.284.647,20 Rp 2.4 75.369.066.118,35 Neraca sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana PasaJ 7 Rp2.475.369.066. l 18,35 Rp2.363.61 l .064.557, 72 Rp 110.244.718.920,88 Rp 1.513.282.639,75 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:
a.Ekuitas AwaJ
b.Surplus/Defisit LO
c.Koreksi KesaJahan Mendasar (Koreksi Ekuitas Lainnya)
d.Ekuitas Akhir PasaJ 6 Laporan OperasionaJ sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 1 ayat (1) huruf c tahun anggaran 2018 sebagai berikut:
a.Pendapatan LO Rpl.569.817.452.453,77
b.Behan Rpl.454.187.214.096,88
c.Surplus/Defisit dari Operasi Rp 115.630.238.356,89
d.Surplus/Defisit dari (Rp 5.385.519.436,01) Kegiatan Non OperasionaJ
e.Surplus/Defisit Laporan Rp 110.244.718.920,88 Operasional

Pasal 5

8 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perta.nggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Ikhtisar laporan keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah LAMPIRANXX LAMPIRANXIII LAMPIRANXIV LAMPIRANXV LAMPIRANXVI LAMPIRANXVII LAMPIRANXVIII LAMPIRANXIX LAMPIRANXI LAMPIRANXII LAMPIRANII LAMPIRANIII LAMPIRANIV LAMPIRANV LAMPIRANVI LAMPIRANVII LAMPIRANVIII LAMPIRANIX LAMPIRANX

d.Lampiran 1.4
c.Lampiran 1.3
b.Lampiran 1.2 LAMPIRAN I
a.Lampiran 1.1 Perta.nggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

Pasal 10

9 ~· NOMOR REGISTERPERATURANDAERAH KABUPATENBATANG, PROVINSIJAWA TENGAH (8-282/2019) LEMBARAN DAERAH KABUPATENBATANGTAHUN 2019 NOMOR Z ACHMAD TAUFIQ Pj. SEKRETARISDAERAH KABUPATENBATANG, Diundangkan di Batang pada tanggal 2"1 A~~~ 2019 WIHAJI BUPATI BATANG, Ditetapkan di Batang pada tanggal :23 Ag~tus" 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…