DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 2 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan Rp 1.807.569.985.808,65
b.belanja dan transfer Rp 1.800.611.457.847,00 surplus Rp 6.958.527.961,65
c.pembiayaan - penerimaan Rp 144.458.319.116,78 - pengeluaran Rp 7.700.000.000,00 pembiayaan netto Rp 136.758.319.116,78 3

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp9.328.685.494,65 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah Perubahan Rp 1.798.241.300.314,00
2. 2.realisasi Rp 1.807.569.985.808,65 selisih lebih Rp 9.328.685.494,65
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp134.382.707.037,78) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah Perubahan Rp 1.934.994.164.884,78
2. 2.realisasi Rp 1.800.611.457.847,00 selisih kurang (Rp 134.382.707.037,78)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp143.711.392.532,43 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.defisit setelah perubahan (Rp 136.752.864.570,78)
2. 2.realisasi Rp 6.958.527.961,65 selisih lebih Rp 143.711.392.532,43
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.454.546,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp 144.452.864.570,78
2. 2.realisasi Rp 144.458.319.116,78 selisih lebih Rp 5.454.546,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 7.700.000.000,00
2. 2.realisasi Rp 7.700.000.000,00 selisih Rp 0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5.454.546,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 136.752.864.570,78
2. 2.realisasi Rp 136.758.319.116,78 selisih lebih Rp 5.454.546,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 144.452.864.570,78
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai Penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 144.452.864.570,78
c.sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 143.716.847.078,43
d.saldo anggaran lebih akhir Rp 143.716.847.078,43 4

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 3.105.376.216.713,49
b.jumlah kewajiban Rp 51.548.481.628,73
c.jumlah ekuitas Rp 3.053.827.735.084,76

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a.pendapatan laporan operasional Rp 1.601.641.618.906,08
b.beban Rp 1.589.400.440.373,95
c.surplus/defisit dari operasi Rp 12.241.178.532,13
d.surplus/defisit dari kegiatan non operasional (Rp 3.111.550.740,64)
e.surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp 9.129.627.791,49
f.pos luar biasa (Rp 8.581.828,00)
g.surplus/defisit laporan operasional Rp 9.121.045.963,49

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023 Rp 144.464.768.557,78
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 145.797.345.564,65
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 138.838.817.603,00)
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (Rp 7.694.545.454,00)
e.arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp 8.683.000,00
f.saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023 Rp 143.737.434.065,43

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 3.051.687.415.146,11
b.surplus/defisit laporan Rp 9.121.045.963,49 operasional
c.koreksi kesalahan mendasar (koreksi ekuitas lainnya) (Rp 6.980.726.024,84)
d.ekuitas akhir Rp 3.053.827.735.084,76

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 5

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
1. 1.Lampiran 1.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. 4.Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.LAMPIRAN II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.LAMPIRAN III : Laporan operasional;
d.LAMPIRAN IV : Laporan perubahan ekuitas;
e.LAMPIRAN V : Neraca
f.LAMPIRAN VI : Laporan arus kas;
g.LAMPIRAN VII : Catatan atas laporan keuangan;
h.LAMPIRAN VIII : Daftar rekapitulasi piutang Daerah;
i.LAMPIRAN IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.LAMPIRAN X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.LAMPIRAN XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.LAMPIRAN XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
m.LAMPIRAN XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.LAMPIRAN XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
o.LAMPIRAN XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.LAMPIRAN XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.LAMPIRAN XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.LAMPIRAN XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.LAMPIRAN XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.LAMPIRAN XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
1. 1.Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
2. 2.Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
u.LAMPIRAN XXI : Laporan Kinerja.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini. 6

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…