DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp 1.890.034.857.665,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381):
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp 1.890.034.857.665,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut: pendapatan Rp 1.820.034.857.665,00 belanja Rp 1.888.034.857.665,00 defisit Rp(68.000.000.000,00)

a.pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Rp 70.000.000.000,00
2. 2.pengeluaran Rp 2.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 68.000.000.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00 (nol)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.820.034.857.665,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 435.778.014.265,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 240.691.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah). 4
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 174.538.205.446,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 16.811.744.828,00 (enam belas miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.737.063.991,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.384.256.843.400,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp 1.297.764.992.600,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.dana desa sebesar Rp 191.897.045.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah);
2. b.dana bagi hasil sebesar Rp 25.829.996.600,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) terdiri atas: 1) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 1.320.988.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); 2) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp 7.080.303.000,00 (tujuh miliar delapan puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah); 3) dana bagi hasil pajak pph pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); 4) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 16.476.411.600,00 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah); 5) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp 43.711.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah); 6) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi sebesar Rp 4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); 7) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah); 8) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 617.654.000,00 (enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); 5 9) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) perikanan sebesar Rp 286.550.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. c.dana alokasi umum, sebesar Rp 789.688.527.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas: 1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 771.534.915.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah); 2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah); 3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); 4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); 5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp 16.353.612.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
4. d.dana alokasi khusus 1) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 1.876.295.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 2) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 288.473.129.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 86.491.850.800,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pendapatan bagi hasil sebesar Rp 85.614.850.800,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
2. b.bantuan keuangan sebesar Rp 877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.888.034.857.665,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
b.belanja tidak terduga; dan
c.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.390.403.730.546,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai; 6
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 874.435.555.298,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 444.596.564.145,00 (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 64.854.991.103,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.516.620.000,00 (enam miliar lima ratus enam belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 156.209.597.689,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.440.691.862,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp 60.272.176.489,00 (enam puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.061.872.677,00 (lima puluh enam miliar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.532.106.661,00 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
(7)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 902.750.000,00 (sembilan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 7

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 330.421.529.430,00 (tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.041.005.230,00 (dua puluh satu miliar empat puluh satu juta lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 309.380.524.200,00 (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…