DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 204

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati, Kedudukan Keuangan DPRD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas Umum Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengendalian Defisit Dan Penggunaan Surplus APBD, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Pemeriksaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebjjakan tentang pelaksanaan APRD;

b.mcnctapkan kebijakan ten tang pengelolaan bamng daerah;
c.menetapk .. n pengguna angg;.ra11/bar.-;.;1g; dan kuasa pengguna anggaran/ barang;
d.rnenetapkan bendahara pcnerimaan dan bendahara pengeluaran;
e.menetapkan oendaharu penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pernbantu;
f.rneneiapkan pejabat yang berrugas meiakukan pemungutan peneriruaan daerah:
g.menetapkan pejabat yang berrugas melakukan pongelolaan utang clan pilttang daerah;
h.rnenetapkan i>l';jabat yang bertugas melakukan pimgr.1.-,laan l.>.1Ia11g m.ilik daerah; dun ,. menetapkan pcjabat yang bertugas melakuk:an pengujian atas tAgihan dan memerintehkan pembayaran.

(4)l:lupati selaku pemegang kckuasaari Pengelolaan J<euangan Dacrah aebagaimana dimaksud padu ",)lllt (I) mclimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengclola keuangan daerah;
2. b.KepaJa Perangka] Daerah Pengelola Keuangan Dacrah (POPKDJ selaku re,,abat Pengelola i-.-... angan L>aerah {FPKD);
3. c.Kepala SKPD se.laku pejahat pengguna anggaran/pengguna barang. (SJ Pelimpahan sebagalmana dimaksud pada ayat ('I) ditetapkan olch Bupati berdasarkan prtnsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, rnenguii, dan yang menerirna atau mengeluarkan uana. 13

Pasal 7

(11 Kepala PDPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut : a menyusun dan melaksanakan k.ebijakan pengelotaan keuangan ctae:rah;

b.menyusun rancangan APBb clan rancangan Perubahen APRD;
c.mclakaanakan pcmungutan pcndapatan daerah yang telah clitetapksn dengan Peraturan Daerah;
d.melakeanakan fungsl 'Benda.hara Umum Daerah (13UDJ; e, mcnyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungiawaban petaksanaan AP!:11); dan
f.mclaksanakau tugas lainnya bcrdasarkan kuasa .vw•!i dilimpahkan oleh Bupati,

(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pecloman pelaksanaan AJ'l:IO;
2. b.mengesahkan l)f'A-f'PKO. DPPA-PPl{I), T'JPA-SKPD, DPPA-ST<PD dan D?1\L-SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.mernberikan petunjuk teknls pelaksanaan sierern penerimaan clan pengeluaran kas daerah;
5. e.mslaksanakan pernungutan ii'1jAk fJt1e.r,t;t1;
6. r.rnenetapkan SPO;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjarnan dan pemberian pinjarnan atas nama pemerintah daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelapnran keuanzan daerah;
9. i.menyajikan inforrnasi keuangan daerah: J. melaksanakan kebijakan dan pedoma.n pcngclolaan serta penghapuean barang milik daerah;
10. k.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Dank da...~.;atal.1 leml>aga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; \. mengusahakan dan mengatur dana yang dipcrlukan dalarn pelaksanaan APBD;
11. m.menyimpan uang daerah;
12. n.melaksanakan penempatan uang daerah dan menzelola/rnenatausahakan investasi; {2} Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) koordinator pengelolaan keuangan daera h juga mempunyai tugas:
13. a.rnemimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
14. b.mcnyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
15. c.menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
16. d.memberikan perserujuan pengesahan OPA-SKPJ) dan DPPA-Si(?n;dan
17. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; {3} Koordinator pengelolaan keuangau daerah dalarn pelakaanaan tugasnyn bertanggung jawab kepada IJup;,ti. 14

Pasal 9

PPKD dapat melrrnpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan PDPKD untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

a.menyusun rancangan APBDdan rancangan Perubahan APBD;
h.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan pemungutan pajak dae,ah;
d.menyiapkan pelaksanaan pinjama.11 dan pernberian jaminan atas nama pernerintah daerah;
e.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f.menyajikan informasi kcuangan daerah; dan
g.mclakscnckan kebijakan dan pcdoman pengelolaan serta pcnghapusan barang milik daerah.

Pasal 8

(I) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku kuasa BUD.

(2)Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagatmana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas; b, menyiapkan SPD;
2. c.menerbitkan SP2D;
3. d.menytmpan selurub bukti asli kepemtlikan kekayaan daerah;
4. e.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD nlch bank dau/atau lembaga kouangan lal.tu\jla yang ditunjuk oJ.eh bupati:
5. f.mengusahakan dan rnengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. g.menyimpan uang daerah;
7. h.melaksanakan penempatan UaJ18 daerah dan mengelosa/menetausahekan investasi daerah; i, melakukan pembayaran berdaaarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah: J· melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pernerintah daerah;
8. k.melakukan pengelolaa» utang dar~ piutang daerah; clan
9. l.melakukan penagihsn piutang dacrah.
(4)Kuasa BUD bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
1. o.melakukan pembayaran ~i·<lasarkaa, perminraan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas urnum daerah;
2. p.rnelakukan pengelolaan utang dan piutang daerah: dan
3. q.melakukan penagihan piutang daerah,
(3)PPKD bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupnti rnelalui Sekretaris Daerah,
(4)Pelaksanaan pungutan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {I) huruf c dan ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah MSUai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. 88'!:ian Kelima Pejabat KuaAA Penggunn Anggaran/Kuesa Pengguna Barang

Pasal 11

(I) Pejabat pengguna anggaran dalam mclaksanakan rugas dapat melimpahkan sebagian kewenanr.?annya kepada kuasa pengguna angg.aran/penMUna barang, (21 Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayal (1) berdasarkan pertimbangan tingkaran daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang di.keloJa, bebun kerja, lokasi, kornpctcnsl, reritang keodali. dan,' atau pertimbangan v1lj1$ktif lQJilj1.fa. (31 Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagatrnana dimaksud pada ayat (J) adalah kepala unit ketja pada satuan kerja perangkat daerah. !4l Pclimpahan sebagian kewenangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Bupati alas usu! kepala satuan kerjaperanzkat daerah. !Si i'elimpah.an sebagian kewenangan sebagaimana dtmaksud pada ayat (ij meliputi:

a.melakukan rindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b.melaksar.akan aiig:gararlU.t"',itkeija yang dipimpinnya:
c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; D~Joia, Keempat PeJabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pasal 1 o Kepala SKPD selalru pcjabar pengguna anggaran/pengguna barang sebagatmana dimaksud dalam Pasal -5 E>.yat (4) Jmruf c 1"1!:'!!!ptmyai tu gas:
a.menyusun RKA-SKPD;
b.mcnyusun Dl'A-SKPD;
c.melakukan tindakan yang menga.kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanje;
d.mclaksannkananggaran SKPDyang dlpimpinnya:
e.melakuken pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas ar.ggarrul :,,·&...,g tclah ditcrnpkan;
h.menandatangam SPM; i, mengelola utang den piutang yang meujadi tanggung jawab SKJ'D yang dipimpinnya; J. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawub SKPD yang dipimpinnya;
k.menyusun dan menyarnpaikan laporan keuangan SKI'D yang dipimpinnya; I. mengawaai pelaki;anaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m.melaksanakan tugas-tugas penAAuna anggarM/penggune barang lainnya berdasarkan k;;a,.;i yang dWmpahka.tt oleh Dupatl; dan
n.benanggung jawab etas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalul Sekretarts Daerah. 16 Bagian I{~;·,~,.~. Pejabat Pelaksana. Teknis Kcgiatan

Pasal 13

(1)l'ejabat pengguna anggaran/pe.ngguna barang dan kuasa pengguna anggaran /kua$a pengguna barang dalaro melaksa.naks,, pr.;;,:ram .:lar, kegiatan menunjuk pejahat pada tlnit kerja pada SKPU selaku PPTK.
(2)Penu njukan pejabat eebagaimana dimakaud pads ayat (1) berdasarkan pertimbangan kcmpetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokast, dan/ntau rentang kerulali dan pertimbangan objektif latnnya. (J) Pt"l'K yang ditunjuk oleh pejabat pcngguna anggaJIUlipengguna barang eebagatmana dlmaksud pada ayat (11 bertanggung jawab alas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna aoggaran/pengguna bareng.
(4)l'l-"l'J< yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagalmans dimak!lud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugaanya kepada kuaea pengguna anggaran/l<uas.\ pengguna barang, (SJ P?TK mempunyai tugas mencskup:
1. a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. b.melaporkan perkemba.ngan pelaksenaan kegiatan; dan
3. c.menyiapkan dokumen anggaran alas beban pengeluaran pelaksanaan kcgiatan.
(6)Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrast kegiatan maupun dolcumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ('/) PJ"J'K baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kcgiat.an pcrdagangan, pemborongan dan penjualan jasa, atas narna pribadi atau keluarganya untuk pelaksanaan program kegiatan patla satuan kerja perangkat daerah ternpat yang bersangkutan bckeria. Dalam pengadaan barangjjasa, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagairnana dimaksud dalam PasaJ 11 ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabai. Pcmbuat. Komitrnen. d, mengadakan ikatan/ perja1tjinii k1:Ajn.~ma dengan pihak lain dali:im bazas anggaran yang telah dltetapkan;
1. e.rnenandatangani SPM-1...S Non Gaji dan SPM-TU;
2. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan ~- rnelaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(6)Kuasa pengguna anggaranykuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada a_yal (l) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna a.nggaran/ pengguna barang. 17
(2)Benda.hara penertmaan dan bendahara pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat,fungsional.
(3)Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bcrtindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka reken[ng/giro pos atau mcnyimpan uang pada suatu bank atau Iembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
(4)Dalam hal Pet1g&-uL1Q. s~i;gga·i·a., melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menelapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit keria tcrkaH .. (SI Bendahara pcncrirnaan tlan bendahara pengeluaran secara fungsional oertanggungjawab atas pelaksanaan rugasnya kcpada PPKDselaku BUD. B~i~it I{etujuh Pejabat.Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah

Pasal 14

(11 Dalam raogka rnelaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DF/~-3?{r'D, DPPA-SJCPD>..:~fat;r}t\'\-L, kepala SKFD i·11crietapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. (21 PPT<-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmpunvai tugas:

a.mencliti kelengkapa SPP-LS penzadaan barang dan jasa yang disarnpaikan .;leh bendahara pengeluaran dan dlketahui oleh PP'l'K;
b.mcncliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-1.$ gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang dttetaokan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pongeluaran;
c.melakukanverifikasi SPP;
d.menyiapkan SPM; e, melakukan verifika,;i harian atas penerlmaan;
r.melaksanakan aku ntarisi SKPO; dan
g.menyiapkan laporan keuangan SKPD (3l PPK-SKPO tidak boleh merangkap sel)agal pejllbat yang bertui::as rnelakukan pemungutan pcncrimaan negara/daerah, bendabara, dan/atau PPTK. 18 :'asal 18

(1)Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam juml.ah yang cukup.
(2)Pengeluaran daerah terdiri dari bclanja daerah clan pengeluaran pembiavaan daerah,
(3)Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada aya.t [2) merupakan perkiraan beban pcngeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati olch scluruh kelompokmasyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
(4)Pengcluaran pembiayaan scbcgcimaaa dimaksud pada ayat. (2) adalah pcngcluaran yang akan diterima kemba\i baik pada tahun anggaran y,rng bersangkut.an maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(5)Penganggaran untuk setiap pcngeluaran Af'8l) harus didukung dengan dasar hukum yang mclandasinya,

Pasal 17

(1)Semua penerimaan clan pcngeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBO.
(2)f>enerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaun pembiayaan daerah.
(3)Pendapatan dacrah sebagaimana dimaksud pada aya.t (2) mcrupakan perkirnan yang terukur sccara rasional yang dapat dico.pai untuk setiap sumber pendaoatan.
(4)Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan pcraturan perundang-undangan, 15) Penerirnaan pernbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kcmbali balk pads tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAnm ASAS UMUM l)AN STRUKTUR APBD
(3)APBD mempunyai fungsi ctcrtsasi. perencanaan, pengawaean, alokasi, distribusi, dan stabitisas].
(4)APBD, Pcrubahan APBD, clan pertanggungjawaban pclaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dcngan Peraturan Daerah.
(5)Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pernhiayaan daerah dianggarkan secara brute dalrun APBD. 19 Pendapatan daerah sebagaimana dirnaksud dalam PasaJ 20 ayat (1) terdiri atas:

Pasal 22

Psiragraf J Pendapatan Daerah Pasa.121 (11 Pendapatan daerah sebagaimana dtmaksud dalam Pasal lCJ ayat (I) hwuf a dirinci mcnurut urusan pemerintahan dacrah, organieaai, kelompok, jenis, objek dan rinclan ul,jek pcndapatan, clan dlklasilikru.i mcnurut fungsi pengelolaan keuu.ngan Daerah.

(2)l:lelanja daerah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 19 ayat [I] huruf h dirinci menurut urusan perncrintaban daerah, organisasi, program, kegiatan, kelornpok, jcnis, objek dan rincian vbjek bclan.ja.
(3)Pcmbiayaan daerah sebagaimana dimaksud daJam Pasal 19 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.
(4)Rincian sebagaimana dimaksud ayat (I), avat, (2), dan ayat (3) berpedoman kepada ketenruan perunciang-undangan yang beriaku.

Pasal 20

(l) APHl) mempakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a.pendapatan dacrah; b, belanja daerah; dan
c.pcrnbiayaan daerah,

(2)Pendapatan daerah sebagalmana dimaksud pads ayat (1) huruf a meliputi scmua penerimaan uang melalui l<ekening Kas daerah, yang m.enambah ekuitas dana lancar. yang merupakan hak daerah dalam satu tAhun a~ yang tidak perlu dinayar kcmbali oleh daerah.
(3)BelAnja daerah sebagarmana dimaksud pada ayat ( I J huruf b meliputi semua pengelusran dari Rekening Kns daerah ysing rnengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak alum dtpcroleh pembayarannya k.emba11 .,:eh daerah,
(4)Pembi.ayaan dacrah sebagairnana dimaksud pada ayat (JJ huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembrui dan/atau pengeluaran yang akan dicerima kembali, baik pada tabun anggaran yang borsangkutan cnaupun pada tahun-tahun an~aran herll<utrwa.

Pasal 19

APBDmerupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa I [satu] tahun anggaran terhitung mulai tanggal l Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. {6} Dalam menyusun Af'BD, pcnganggaran pengeluaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1'1 ayat {11 narus ilidukung dengan adanya kepaszian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. 20

Pasal 24

Kelompok pendapatan dana pcrimbangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal ?. ! huruf b dibagi rnenurut jenie pendapatan )'ang t~!'t~!!'l atas:

a.Dana l::lagi Hasil Pajakdan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; i>asal 23 ( l) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 21 huruf a tcrdiri atas:
a.pa.jakdaerah;
b.retribusi daerah; c, hasil pengelelaan kckayaan daerah y·ang dipisahkan: dan
d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(2)Jeni~ pajak daerah dan retribusi daerab scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyck pendapatan sesuai dengan undang-undang tontang pajak daerah dau rcrnbust dacrah,
(3).Jents hasil pengelclaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c dirinci menurut ohyek pendapatan _yang mcncakup: a.. bagian laha atas penyertaan modal pada perusahaan rnilik dae.rah/BUMD;
1. o.bu~w-1 labR atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; den
2. c.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik ewssta atau kr.lompok usaha masyarnkat, ,4) Lain-lain r";;Japatan Asli Daereh yang sah sebag,.im;,1·,,,._ dirnaksud pad,;. ayat { 1) huruf d rnencakup:
3. a.haail peniualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara r.uniii atau angsuranI cicilan; b.. iasa giro;
4. c.pendapatan bunga;
5. d.penerimaan atas tunrutan ganti kerugian daerah:
6. e.penerimaan komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dari/atau pengadaan bA..-i1.ng dan/ataujasa. oleh daerah.
7. f.peuerimaan keuntungan s.clifl.i:·1 nilai tukar ru ~i;,,.h terhadap mata uang asing,
8. g.pendapatan denda atas kcterlambatan pelaksanaan pekeriaan:
9. h.pendapatan denda pajak;
10. i.pendapatan denda retribusi; J. pendapatan hastl eksekusi atas jaminan;
11. k.pendapatan dari pengembalian;
  1. 1.pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
12. m.pendapatan dari penyelenggaraan pcnrlirlikan dan pelatihan; dan ii. pendapatan dari Badan Lo.:yo.;-,.3.1j Umum Daerah (DLUD).
13. a.Fendapatan .-'\sli Daerah;
14. b.Dana Perimhangan: dan
15. c.Lain-lain pendapatandaerah yang sah, -· .. la avat "' dtscsuaikan~ flCLL \.1./ ,.J.,a, ..a..,.n h ,, kcwcnangan daerah. f'an1graf 2 Bclanja Daerah

Isi peraturan

Teks204PDFHirarki

Memuat teks peraturan…