DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Batang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 2 mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381):
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah. 3
8.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.871.304.856.259,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Rp1.769.326.979.259,00
b.belanja Rp1.829.304.856.259,00 defisit Rp(59.977.877.000,00)
c.pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Rp101.977.877.000,00
2. 2.pengeluaran Rp 42.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp59.977.877.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00 (nol)

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.769.326.979.259,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp305.962.267.259,00 (tiga ratus lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah ), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.460.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.602.525.600,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.417.731.659,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp142.482.010.000,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta sepuluh ribu rupiah). 4

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.381.880.712.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.252.026.969.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.dana perimbangan sebesar Rp1.043.994.274.000,00 (satu triliun empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
  1. 1.dana transfer umum sebesar Rp.774.881.502.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah), terdiri dari: a) dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp37.195.835.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); b) dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp737.685.667.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  2. 2.dana transfer khusus sebesar Rp269.112.772.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), terdiri dari: a) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp100.223.723.000,00 (seratus miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah); b) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp168.889.049.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
2. b.dana insentif daerah (DID) sebesar Rp7.839.277.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
3. c.dana desa (DD) sebesar Rp200.193.418.000,00 (dua ratus miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.853.743.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pendapatan bagi hasil sebesar Rp113.361.743.000,00 (seratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
2. b.bantuan keuangan sebesar Rp16.492.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp81.484.000.000,00 (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang 5 merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp81.484.000.000,00 (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.829.304.856.259,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
b.belanja tidak terduga; dan
c.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.303.830.614.126,00 (satu triliun tiga ratus tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 759.310.227.463,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 450.066.007.413,00 (empat ratus lima puluh miliar enam puluh enam juta tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 79.182.398.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.271.981.250,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 172.395.984.728,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal bangunan dan gedung;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.818.387.899,00 (dua puluh sembilan 6 miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp 55.621.063.337,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh satu juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 86.058.393.492,00 (delapan puluh enam miliar lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 718.140.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…