DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381):
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)” Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

3 APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp 1.964.034.612.233,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Rp 1.902.452.411.838,00
b.belanja Rp 1.956.534.612.233,00 defisit Rp(54.082.200.395,00)
c.pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Rp61.582.200.395,00
2. 2.pengeluaran Rp 7.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 54.082.200.395,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00 (nol)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.902.452.411.838,00 (satu triliun sembilan ratus dua miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 315.624.540.238,00 (tiga ratus lima belas miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah ), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.775.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 69.887.676.738,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.175.527.000,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 92.786.336.500,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.586.347.871.600,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 4
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp 1.439.103.780.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.dana perimbangan sebesar Rp 1.218.518.607.000,00 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  1. 1.dana transfer umum dana bagi hasil sebesar Rp 35.572.064.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah), terdiri dari: a) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 4.271.414.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah); b) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp 15.588.739.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); c) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp13.763.623.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah); d) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp 100.799.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); e) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi sebesar Rp 14.218.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah); f) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); g) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 561.577.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); h) dana bagi hasil sumber daya alam (sda) perikanan sebesar Rp 1.271.448.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
  2. 2.dana transfer umum dana alokasi umum sebesar Rp 840.739.705.000,00 (delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
  3. 3.dana transfer khusus sebesar Rp 342.206.838.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari: a) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 69.640.107.000,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh ribu rupiah); b) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 272.566.731.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. b.dana desa (DD) sebesar Rp 220.585.173.000,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.244.091.600,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari: 5
1. a.pendapatan bagi hasil sebesar Rp136.034.091.600,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
2. b.bantuan keuangan sebesar Rp11.210.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
(2)Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.956.534.612.233,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
b.belanja tidak terduga; dan
c.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.764.112.747.942,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar seratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 837.068.660.855,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 825.271.615.534,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.069.731.553,00 (Sembilan puluh miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.702.740.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 144.379.410.215,00 (seratus empat puluh 6 empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.699.835.000,00 (empat miliar enam ratus Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp 46.600.716.207,00 (empat puluh enam miliar enam ratus juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus tujuh rupiah);
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.375.928.453,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 220.607.229,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003