DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang mencakup prinsip–prinsip penyusunan peta proses bisnis, penerapan, dan pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang berlaku sebelumnya, sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 70 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2755);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
6.Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
7.Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari.
8.Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
11.Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
12.Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
13.Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
14.Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
15.Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi instansi Pemerintah Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. b.mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Bupati;
3. c.memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Bupati; dan
4. d.sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Pasal 3

Manfaat dari Peta Proses Bisnis adalah :

a.menciptakan suatu proses bisnis yang lebih efektif dan efisien;
b.mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
c.memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peta proses bisnis ini meliputi :

a.prinsip-prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis;
b.penerapan; dan
c.pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PRINSIP–PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 5

Penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a.definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
b.urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
c.pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir yang menerima hasil dari proses lintas Perangkat Daerah;
d.nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
e.keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur Perangkat Daerah;
f.fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu Perangkat Daerah;
g.sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas Perangkat Daerah tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
h.konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Pasal 6

Tahapan penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENERAPAN

Pasal 7

(1)Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional membidangi tatalaksana.
(2)Penerapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengesahan peta proses bisnis;
2. b.pendistribusian peta proses bisnis;
3. c.penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis; dan
4. d.perubahan peta proses.
(3)Pengesahan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Daerah sebelum diterbitkan; dan
2. b.peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Pendistribusian Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hard copy dan soft copy; dan
2. b.perangkat daerah pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan Perangkat Daerah.
(5)Penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.semua Perangkat Daerah menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
2. b.bila terjadi perubahan peta proses bisnis, Perangkat Daerah pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.
(6)Perubahan Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
2. b.adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
3. c.hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
4. d.adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari Perangkat Daerah; dan/atau
5. e.adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya.
(2)Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3)Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis Pemerintah Daerah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.
(4)Hasil evaluasi atas peta proses bisnis Pemerintah Daerah wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

(1)Setiap Perangkat Daerah menetapkan Peta Proses Bisnis sebagai acuan pola kerja untuk pencapaian tujuan.
(2)Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada pejabat berwenang.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1965

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 70 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1965

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 70 Tahun 2018