DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025-2045 yang mencakup rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025-2045; BUPATIBATANGHARI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH KABUPATENBATANGHARITAHUN2025-2045 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBATANGHARI NOMOR 2 TAHUN2025 BUPATIBATANGHARI PROVINSIJAMBI Mengingat Menimbang

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintab Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6987);
9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomr 180);
10.Peraturan Pemerintah Nomr 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023- 2043 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023-2045 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 49);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batanghari Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2013 Nomor 16);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 10 Tahun 2022 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2022 Nomor 10); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Batanghari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batanghari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Reneana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rene ana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, reneana struktur ruang wilayah, reneana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
7.Reneana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah pereneanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8.Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jambi adalah pereneanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9.Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batanghari yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen pereneanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BATANGHARI TAHUN2025-2045. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBATANGHARI Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBATANGHARI Dengan Persetujuan Bersama Pasa17

(1)Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

BAB III

KETENTUANPERALIHAN Pasal 6 RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 5

RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi. Pasa13 RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.

BAB VI

Pasa14 Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasa12 dan pasa13 terdiri dari :

Pasal 2

(1)Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025- 2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
(2)Rincian Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batanghari yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJPN. LEMBARANDAERAHKABUPATENBATANGHARITAHUN2025 NOMOR.2.. M H KABUPATENBATANGHARI, Diundangkan di Muara Bulian pad a tanggal 16 .., 01 2025 MU q: BUPATIBATANGHARI, Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal J 6 - 0 I - 2025 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Peraturan Daerah diberi ruang penetapan oleh Bupati, pengundangan oleh Sekretaris Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Batanghari dan Nomor Register Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2006 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Perubahan Kabupaten Batanghari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2017 Nomor 4), dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

BABIV KETENTUANPENUTUP Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RPJPD yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Pasa18

(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas II. PASALDEMIPASAL Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang daerah diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan daerah, sarana dan prasana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundang-undangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan rancangan peta penuntun penyusunan kebijakan kunci (Road map) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya RPJP diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang yang antara lain mencakup perubahan demografi, sumber daya alami, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu pada setiap awal penyusunan RPJP pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud. Karena perencanaan jangka panjang Iebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, maka dalam penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki kompentensi dalam olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-Iembaga kajian strategis, individu pemikir visioner, serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompentensi dalam olah pikir visioner. Dengan demikian proses perencanaan partisipatif untuk jangka panjang Iebih bertujuan menampung pemikiran pemikiran visioner melalui serangkaian diskusi baik yang dilaksanakan secara terbatas maupun diskusi terbuka ke khalayak umum. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 13 ayat (2) mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. I. UMUM RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH KABUPATENBATANGHARITAHUN2025-2045 TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBATANGHARI NOMOR TAHUN2025 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI NOMOR ... Pasa19 Cukup Jelas Pasa18 Cukup Jelas Pasa17 Cukup Jelas Pasa16 Cukup Jelas Pasa15 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasa13 Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…