Cukup Jelas II. PASALDEMIPASAL Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang daerah diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan daerah, sarana dan prasana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundang-undangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan rancangan peta penuntun penyusunan kebijakan kunci (Road map) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Pada dasarnya RPJP diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang yang antara lain mencakup perubahan demografi, sumber daya alami, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu pada setiap awal penyusunan RPJP pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud. Karena perencanaan jangka panjang Iebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, maka dalam penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki kompentensi dalam olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-Iembaga kajian strategis, individu pemikir visioner, serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompentensi dalam olah pikir visioner. Dengan demikian proses perencanaan partisipatif untuk jangka panjang Iebih bertujuan menampung pemikiran pemikiran visioner melalui serangkaian diskusi baik yang dilaksanakan secara terbatas maupun diskusi terbuka ke khalayak umum.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 13 ayat (2) mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.
I. UMUM RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH KABUPATENBATANGHARITAHUN2025-2045 TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBATANGHARI NOMOR TAHUN2025 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI NOMOR ...
Pasa19 Cukup Jelas Pasa18 Cukup Jelas Pasa17 Cukup Jelas Pasa16 Cukup Jelas Pasa15 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasa13 Cukup Jelas