DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025;

b.bahwa pada saat penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025, belum rnengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jambi sehingga diperlukan penyesuaian terhadap sasaran lima tahunan dan periodesasi RPJPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 - 2025; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANGHAR!,
a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah; Menimbang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 2006 - 2025 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : A TAHUN 2017 BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI ) SALIN AN[
1. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
2. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norr..or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4817);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. 11.Peraturan Pcmerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 2
11. 2.Ketentuan Pasal 6 .
12. 1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Panjang {RPJP) Kabupaten Batang Hari dengan sistematika sebagai berikut : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA PANJANG DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006- 2025. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI

14.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi .Jambi Tahun 2005 - 2025 (Lernbaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16).
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 3 NOREG P • RATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI: ( ..t\ ), ( ..Z\ ) /2017; I ! o ' v /.. / SYAHLR AH SY Muara Buliar-Ditetapkan di Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB I

: PENDAHULUAN BAE 1; : GAMBARANUMUM KONDISI DAERAH BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAE RAH BAB V1 : KAIDAH PELAKSANAAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan lampiran diubah sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut 4 (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI );
1.Umum. Pemerintah Kabupaten Batang hari mempunyai tugas dan kewajiban untuk rnenetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam pengernbangan dan penerapan terhadap pertanggungjawaban yang tepat, jelas sehingga penyelenggaraan pernerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD ctengan rnemperhitungkan faktor sumber daya aiam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekcnomi, politik, hokum, dan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam tahapan yang telah melaksanakan penyusunan RPJPD Tahun 2006-2025 dan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD 2016-2021. Namun dalam pelaksanaannya dokumen ini masih belurn beterkaitan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi jambi. Sehingga dalam dokumen ini masih banyak kelemahan tidak adanya sasaran tiap lima tahunan dalam RPJPD sehingga tidak dapat memberikan acuan dalam tahapan perumusan RPJMD. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahaoan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Peiaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi RPJPD Kabupaten Batang hari guna menyesuiakan dengan ketentuan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL. ?asal I

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENBATANGHARI NOMOR : L{ TAHUN 2017 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006-2025 J SALINAN[ 5

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…