Ketentuan lampiran diubah sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2.Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut 4 (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI );
1.Umum.
Pemerintah Kabupaten Batang hari mempunyai tugas dan kewajiban untuk rnenetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam pengernbangan dan penerapan terhadap pertanggungjawaban yang tepat, jelas sehingga penyelenggaraan pernerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD ctengan rnemperhitungkan faktor sumber daya aiam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekcnomi, politik, hokum, dan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam tahapan yang telah melaksanakan penyusunan RPJPD Tahun 2006-2025 dan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD 2016-2021. Namun dalam pelaksanaannya dokumen ini masih belurn beterkaitan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi jambi. Sehingga dalam dokumen ini masih banyak kelemahan tidak adanya sasaran tiap lima tahunan dalam RPJPD sehingga tidak dapat memberikan acuan dalam tahapan perumusan RPJMD. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahaoan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Peiaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi RPJPD Kabupaten Batang hari guna menyesuiakan dengan ketentuan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL. ?asal I