DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; . bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958); . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor197);

9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/0T.010/ 9/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal [ Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang Hari serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5.DinasPemadamKebakaran danPenyelamatandenganTipeC menyelenggarakan urusanpemerintahanbidang ketentraman danketertibanumumsertaperlindungan masyarakat,Sub urusanKebakaran; 6.DinasPekerjaanUmumdanTataRuangdenganTipeB menyelenggarakan urusanpemerintahan bidangPekerjaan UmumdanPenataan Ruang; 7.DinasKependudukan danPencatatanSipildenganTipeB menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKependudukan danPencatatanSipil; 8.DinasPemudadanOlahraga, Pariwisatadan EkonomiKreatif denganTipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda danOlahraga, bidangpariwisatadanbidangEkonomi Kreatif; 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa denganTipeB menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Tenaga Kerja; Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, dan bidang Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, bidang Hortikultura, dan bidang Perkebunan; Dinas Peternakan dan Perikanan dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan bidang perikanan; Dinas Pangan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan.
e.Badan Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari : L Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan; Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjangbidang keuangan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi A melaksanakan fungsi urusan Penanggulangan Bencana; dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A melaksanakan urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Kecamatan, terdiri dari : B0 SR B hG) 9 g Kecamatan Mersam dengan Tipe A; Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Tipe A; Kecamatan Batin XXIV dengan Tipe A; Kecamatan Muara Tembesi dengan Tipe A; Kecamatan Muara Bulian dengan Tipe A; Kecamatan Bajubang dengan Tipe A; Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan Tipe A; dan Kecamatan Pemayung dengan Tipe A. Pasal II
1. 1.Terhadap pelaksanaan keuangan Tahun Anggaran 2025, Perangkat Daerah tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 10), sedangkan untuk pelaksanaan tahun berikutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
2. 2.Terhadap Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 dapat disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
3. 3.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal Il — ]2 ~2025 lr BUPATI BATANG HARI, MUHAMMAD FADHIL ARIEF Diundangkan di pada tanggal |l Pj. SEKRETARIS DA NOREG PERATURAN RAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :( 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR :4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini merupakan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda”. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Besaran organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah melalui proses pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan bersama kementerian dan lembaga pemerintah sebagai instansi pembina masing-masing urusan pemerintahan. Dari hasil proses pemetaan intensitas dan beban kerja setiap bidang urusan pemerintahan tersebut, sesuai dengan besarannya skor intensitas dan beban kerjanya maka terbentuklah perangkat daerah Kabupaten Batang Hari dengan beberapa macam tipelogi. PerangkatDaerah Kabupaten BatangHariyangdibentuk diantaranyaterdiridariunsurstaf,unsurpelaksana,dan unsur penunjang.UnsurstafdiwadahidalamsekretariatDaerahdan sekretariatDPRD.UnsurpelaksanaUrusanPemerintahanyang diserahkankepada Daerahdiwadahidalamdinas Daerah.Unsur pelaksanafungsipenunjangUrusanPemerintahanDaerahdiwadahi dalam badanDaerah.Unsurpenunjangyangkhususmelaksanakan fungsipembinaan dan pengawasanpenyelenggaraanPemerintahan Daerahdiwadahidalaminspektorat.Sedangkan Kecamatandibentuk sebagaiPerangkatDaerah yangbersifatkewilayahanuntuk melaksanakanfungsikoordinasikewilayahandanpelayanantertentu yangbersifatsederhanadanintensitastinggi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Ketentuan Pasal 3 Hurufd angka8 Merubah nomenklatur “Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan tipe B menjadi “Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif” dengan tipe B. Huruf d angka 18 Membentuk Nomenklatur “Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan” dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, bidang Hortikultura dan bidang Perkebunan. Huruf d angka 19 Membentuk Nomenklatur “Dinas Peternakan dan Perikanan” dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan bidang Perikanan. Huruf d angka 20 Membentuk Nomenklatur “Dinas Pangan” dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan. Huruf e angka 2 Perubahan nomenklatur dari “Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan® menjadi “Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. Huruf e angka 3 Membentuk Perangkat Daerah “Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang Keuangan. Huruf e angka 5 Merubah nomenklatur “Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi urusan Penanggulangan Bencana” menjadi “Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi A melaksanakan fungsi urusan Penanggulangan Bencana”. Pasal II angka 1 cukup jelas angka 2 cukup jelas angka 3 cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 6

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…