Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat . . .
4
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang Hari serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh D PRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri d ari :
1 . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3.Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub urusan Kebakaran;
6.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Pemuda dan Olahraga;
9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
11.Dinas . . . 5 1 1 . Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
12.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13.Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
16.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
1 7 . Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
18.Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura, dan bidang Perikanan;
19.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan;
20.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan.
e.Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari :
1 . Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
2.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
3.Badan . . . 6
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi B melaksanakan fungsi urusan Penanggulangan Bencana; dan
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Kecamatan, terdiri dari :
1 . Kecamatan Mersam dengan Tipe A;
2.Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Tipe A;
3.Kecamatan Batin XXIV dengan Tipe A;
4.Kecamatan Muara Tembesi dengan Tipe A;
5.Kecamatan Muara Bulian dengan Tipe A;
6.Kecamatan Bajubang dengan Tipe A;
7.Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan Tipe A; dan
8.Kecamatan Pemayung dengan Tipe A