DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Usaha Mikro kecil dan Menengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan; kriteria usaha; prinsip pemberdayaan; pengembangan usaha; perencanaan; pembiayaan usaha mikro, kecil, dan penjaminan; pembiayaan dan jaminan usaha menengah; kemitraan; perizinan; kelembagaan; koordinasi dan pengawasan; pendanaan; dan ketentuan sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAAN USAHAMIKRO, KEC1LDAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Datam Peraturan Daerahini,yangdimaksuddengan:

Pasal 5

PrinsipPemberdayaan UMKM:

a.penumbuhankemandirian,kebersamaan,dankewirausahaanUMKM untukberkarya dengan prakarsasendiri; b.perwujudankebijakan publikyangtransparan,akuntabei,dan berkeadilan; c.pengembangan usahaberbasispotensidaerah danberorientasipasar sesuaidengankompetensiUMKM; d.peningkatan dayasaingUMKM;dan e.penyelenggaraan perencanaan,pelaksanaan,danpengendaliansecara terpadudengan dukungankelembagaanyanghandal berbasisilmu pengetahuandanteknologi. BABV PENGEMBANGAN USAHA Pasal 6 Pemerintah DaerahmemfasilitasipengembanganUMKM dalam bidang; a.produksidanpengolahan; b.pemasaran; c.sumber dayamanusia;dan d.desaindan teknologi.

Pasal 7

(1)Pengembangan usaha dalam bidang produksidanpengolahan meliputi:
1. a.meningkatkan teknik produksi dan pengolahansertakemampuan manajemenbagiUMKM; b.memberikan kemudahan dalampengadaansarana danprasarana, produksi dan pengolahan,bahan baku,bahan penolong,dan kemasan bagi produk UMKM; c.mendorongpenerapan standarisasi dalamproses produksi dan pengolahan.
(2)Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagiUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurnfa dilakukan melalui:
1. a.pendidikan,pelatihan,magang ditingkat daerah,nasional danluar negeri; 7 b.pendampinganolehtenagaprofesiona!; c.program dankegiatan lainyangberhubungandenganpeningkatan teknik produksidanpengolahan.

Pasal 8

(1)Pengembangan dalam bidangpemasaran,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6hurnfbdilakukandengancara:
1. a.melaksanakanpenelitiandanpengkajian pemasaran; b.menyebarluaskan informasi pasar; c.meningkatkankemampuanmanajemendanteknik pemasaran;
2. d.menyediakansaranapemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji cobapasar,lembagapemasaran,penyediaanrumahdagang,dan promosiUMKM; e.memberikandukungan promosiproduk,jaringanpemasaran,dan distribusi;dan f.menyediakantenagakonsultanprofesional dalambidang pemasaran.
(2)DalamrangkapengembanganpemasaranUMKM,PemerintahDaerah mendorong terbangunnyapemasaranantar daerah dan ekspor;
(3)Untukmencapaipengembangan pemasaranUMKM antar daerahdan ekspor,PemerintahDaerahsecaraaktif mengikutsertakan pelaku UMKM untuk mengikuti programdankegiataan:
1. a.pameran dalamnegeri; b.pameranluar negeri; c.workshopdankegiatan ilmiah pemasaran; d.penjajagan kemitraan nasiona!danluar negeri; e.kegiatan-kegiatan lainyangberhubungan dengan pengembangan pemasaran.

Pasal 9

(1)Pengembangan dalam bidangsumberdaya manusia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6hurufcdilakukandengancara:
1. a.memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
2. b.meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; c.membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihanuntuk melakukan pendidikan,pelatihan,penyuiuhan, motivasidankreativitas bisnis,dan penciptaan wirausaha baru; d.memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM yang sukses menjalankan bisnis UMKM; 8
(2)Pembiayaan pendidikandan pelatihan serta kegiatanlainyang berhubungan denganupayapeningkat kualitasSDMUMKMditanggung olehPemerintahDaerahsesuaidengankemampuankeuangan daerah, ataupihaklainyang bersifattidakmengikat dansukarela.

Pasal 10

(1)Pengembangandalambidangdesaindan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal6hurufddilakukan dengan: a.meningkatkankemampuandibidangdesaindanteknologi serta pengendalianmutu; b.meningkatkan kerjasama danalihteknologi;
1. c.meningkatkan kemampuanUMKMdibidangpenelitian untuk mengembangkan desaindanteknologibaru; d.memberikan insentifkepadaUMKMyangmengembangkan teknologidanmelestarikan lingkungan hidup;dan e.mendorong UMKMuntuk memperolehsertifikat hakataskekayaan intelektual.
(2)Pemerintah Daerah memberikanpenghargaandan insentifpajakdan fiskalbagipelaku UMKM yangmemperolehhakkekayaan intelektualyangterdaftar sesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan. atas

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 11

(1)Pengelolaaan UMKM oleh Pemerintah Daerah dilaksanakandengan suatuperencanaandengan melibatkansemuapemangkukepentingan UMKM.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun untuk jangka menengan dan jangka panjang,masing-masing untukmasa waktu5(lima) tahun dan 15 (lima belas)tahun.
(3)Dalamperencanaan pengembanganUMKM jangkamer.engah sekurang-kurangnyamemuatarahdansasaranpengembanganUMKM berupa: a.pendataanUMKM,identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
1. b.penyusunan program pembinaandanpengembangansesuaidengan potensi dan masalah yang dihadapi; c.rencanapembiayaan; d.rencana membangun jaringan kemitraan; e.rencana sistem perizinan berbasts standar pelayananminimal; 9 f.rencanapengembangan produksidan pengolahan; g.rencanabantuandanpendampingandesaindanteknologi; h.rencanapengembanganSumberDayaManusia; i.rencanapembentukankoperasi,sentra,Wasterdankelompok; j.rencanapembangunansisteminformasiUMKM; k.rencanapemantauandanpengendalian pelaksanaanprogramdan kegiatan.
(4)Dalamperencanaan jangkapanjangsekurang-kurangnyamemuatarah dansasaranpengembangan UMKMberupa.
1. a.pembangunan pusatpendidikan danpelatihanSDMUMKM terpadu; b.pembangunanpusatpenelitian dan pengembangandesaindan teknologi,industridanpengolahan; c.pengembanganpasarekspor; d.pusatpemasaranterpadu skaladaerah,nasionaldaninternasional; e.pembentukanlembaga keuangandanpembiayaan UMKM. :
(1)Pemerintah Daerahmenyediakanpembiayaan bagiusaha mikrodan usaha kecil sesuaidengankemampuankeuangan daerah.
(2)Dalamrangka penyediaanpembiayaan UMKM,PemerintahDaerah dapat menjadi mediatorguna memfasilitasi terbangunnya akses pembiayaandari perbankan dan lembagakeuanganbukan bank, BUMN,BUMDdan UsahaBesarbaik nasional maupun asing yang ada diDaerah untuk pengembangan UMKM.
(3)Pemerintah Daerah,danDunia Usahadapatmemberikan hibah, mengusahakan bantuanluarnegeri,dan mengusahakansumber pembiayaan lain yangsah sertatidakmengikat untuk UsahaMikrodan Kecil.
(4)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanantarif,sarana prasarana, danbentukinsentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepadaduniausaha yang menyediakan pembiayaan bagiUsahaMikro danKecil. 10 BagianKedua Penjaminan Pasal 13
(1)PemerintahDaerahdalamrangkapembiayaanusaha mikrodan kecil mendorongperbankandan lembaga keuanganbukan bank untuk menyalurkan pinjaman permodalantanpajaminan.
(2)Pemerintah Daerahdapatbertindaksebagaipenjaminataspinjaman daribankdan/ataulembagakeuanganbukan bankkepadaUMKM yang memilikiprospekpasardanpengembangansetelah dilakukanpenilaian olehpihakbankdan lembaga keuangan bukanbankpenyalurpinjaman.
(3)Hubunganpenjaminan dariperbankandan/atau lembagakeuangan bukan bankantaraUMKMdenganPemerintah Daerah yang memperoleh pinjaman yang dijaminoleh PemerintahDaerahdiatur lebihlanjutdalam Peraturan Bupati. :

BAB VIII

PEMBIAYAANDAN JAMINAN USAHA MENENGAH

Pasal 14

PemerintahDaerahmelakukanpemberdayaan UsahaMenengah dalam bidang pembiayaandanpenjaminandengan: a.memfasilitasidanmendorong peningkatanpembiayaan modal kerjadan investasi melaluiperluasansumberdan pola pembiayaan,akses terhadappasarmodal,dan lembaga pembiayaan lainnya;dan b.mengembangkan lembaga penjaminkredit,danmeningkatkanfungsi lembagapenjaminekspor. BABIX KEMITRAAN

Pasal 15

(1)Dalamrangka pengelolaan UMKMdiDaerah dibangun kemitraan antaraUsaha Mikro,KecildenganUsaha Menengah danUsaha Besar.
(2)KemitraanantaraUsahaMikro,Usaha Kecil,denganUsaha Menengah danUsahaBesardilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraandanmenjunjungetika bisnisyangsehat.
(3)Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat(2)meliputi prinsip: a.saling membutuhkan;
1. b.saling mempercayai; c.saling memperkuat;dan d.saling menguntungkan. 11 Pasat 16
(1)Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
(2)Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.inti-plasma;
2. b.subkontrak;
3. c.waralaba;
4. d.perdagangan umum;
5. e.distribusi dan keagenan;
6. f.bagi hasil;
7. g.kerja sama operasional;
8. h.usaha patungan (jointventure)\
9. i.penyumberluaran (outsourcing)\ dan
10. j.bentuk kemitraan lainnya.
(3)Pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)UMKM atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) :
1. a.usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
2. b.usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah mendorong Usaha menengah dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan perdagangan berupa pusat perbelajaan dan toko modem untuk dapat memasarkan produk dari UMKM di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah mendorong Usaha Besar dan Usaha Menengah yang menjalankan kegiatan Industri untuk menerima bahan baku atau bahan olahan yang berasal dari usah mikro dan usaha kecil di Daerah. 12 Pasal 19 Untuk melaksanakankemitraan sebagaimanadimaksud daiamPasal16 ayat(2)PemerintahDaerahberperandaiam: a.penyediaan datadan informasi pelakuUMKMyangsiapbermitra; b.pengembanganproyekpercontohankemitraan;
1. c.memfasilitasidukungankebijakan;dan d.melakukankoordinasipenyusunankebijakandanprogram pelaksanaan, pemantauan,evaluasisertapengendalianumumterhadap pelaksanaan Kemitraan. : BABX PERIZINAN BagianKesatu BentukPerizinan Pasal 20
(1)Usaha Mikro,UsahaKecil,danUsahaMenengah daiammelakukan usahanya harusmemilikibuktilegalitas usaha.
(2)Bukti legalitasusaha untuk UsahaMikro, UsahaKecil,dan Usaha Menengah diberikandaiambentuk: a.suratizinusaha; b.tanda buktipendaftaran;atau c.tanda buktipendataan.
(3)Suratizinusahasebagaimana dimaksudpadaayat(2)huruf a diberlakukanpadaUsaha Kecil nonperseorangandanUsaha Menengahsesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
(4)Tandabuktipendaftaran sebagaimanadimaksud pada ayat (2)huruf b diberlakukanpada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(5)Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufc diberlakukan pada Usaha Mikrosesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(6)Buktilegalitas berupa suratizin usahasebagaimanadimaksudpada ayat(2) huruf a dapatdiberlakukanpada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseoranganapabila berhubungan dengan kriteria kesehatan,moral, kebudayaan,lingkunganhidup, pertahanan dankeamanan nasional, serta kepentingan nasionallainnya yang diatur dengan undang-undang. 13

Pasal 21

(1)Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap UMKM yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah wajib membehkan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. :

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…