Pemerintah Kota Batu
Pemerintah Kota Batu mengemban tugas pokok untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga ini memiliki signifikansi tinggi sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di tingkat lokal, memastikan program pemerintah selaras dengan kebutuhan daerah, serta mengelola sumber daya lokal secara efektif. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Batu mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan di berbagai sektor. Untuk tahun 2026, fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas SDM, pengembangan UMKM dan pariwisata, pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, serta peningkatan kemandirian fiskal.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Batu
Pemerintah Kota Batu mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di tingkat lokal, memastikan program pemerintah pusat dan provinsi selaras dengan kebutuhan daerah, serta mengelola sumber daya lokal secara efektif.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Batu mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan peraturan daerah yang relevan dengan kondisi lokal, sementara pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Aspek program mencakup perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor untuk kemajuan kota.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota Batu memfokuskan alokasi belanja daerah pada empat program strategis utama: peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pengembangan UMKM, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Program-program ini juga mencakup pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan serta peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kota Batu berperan dalam isu nasional dengan memastikan keselarasan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional, sebagaimana ditunjukkan melalui evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur Jawa Timur. Melalui program-program strategisnya, seperti pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kota Batu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
Warga negara berurusan dengan Pemerintah Kota Batu untuk berbagai keperluan, termasuk administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, warga juga berinteraksi untuk pendidikan di sekolah negeri, pengaduan terkait pelayanan publik, pembayaran pajak daerah, serta mengakses informasi publik dan berpartisipasi dalam musrenbang.
Pemerintah Kota Batu merupakan entitas krusial dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan fokus pada peningkatan SDM, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur berwawasan lingkungan, dan kemandirian fiskal, Pemerintah Kota Batu berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik menjadi landasan utama dalam menjalankan mandatnya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021
Bab I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP, ASAS, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III UNSUR, PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN FASILITASI PESANTREN BAB IV KARAKTERISTIK PESANTREN BAB V PIMPINAN PESANTREN BAB VI SANTRI DAN ORANG TUA/WALI SANTRI BAB VII PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PESANTREN BAB IX SUMBER PENDANAAN DAN FASILITASI PESANTREN BAB X PRINSIP PENGADAAN FASILITASI PESANTREN BAB XI PENGELOLAAN FASILITASI PESANTREN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 3 Tahun 2014
Dalam Perda ini merubah beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 28 Tahun 2011 dan menghapus ketentuan Pasal 33.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu No. 5 Tahun 2015
mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 yang meliputi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah , Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ,anggaran belnja daerah meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1tercantum dalam Lampiran.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/E) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 23, angka 29, angka 33, angka 34, dan angka 37 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 54 dan angka 55, serta diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 34a; 2. Ketentuan Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf e Pasal 5 diubah; 4. Ketentuan Pasal 13 diubah; 5. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 14 dihapus, dan ayat (3) diubah; 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, dan ayat (1) huruf a dan huruf d dihapus; 7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B; 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6); 9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 31 diubah, dan ayat (5) dihapus; 10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, dan Pasal 31C; 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah; 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah; 13. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah; 14. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); 15. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); 16. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, dan ayat (3) diubah; 17. Ketentuan Pasal 57 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); 18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 58 diubah, serta ayat (2) dihapus; 19. Ketentuan Pasal 59 diubah; 20. Di antara Pasal 59 dan 60 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 59A, Pasal 59B, Pasal 59C, dan Pasal 59D; 21. Ketentuan Pasal 63 diubah; 22. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 63A; 23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 64A; 24. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A; 25. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 66A; 26. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); 27. Ketentuan Pasal 78 diubah; 28. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 78A; 29. Ketentuan Pasal 79 diubah; 30. Ketentuan Pasal 87 diubah; 31. Ketentuan Pasal 92 diubah; 32. Ketentuan Pasal 93 diubah;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 4 Tahun 2021
Pertanggung jawaban APBD TA 2020
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang: Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak Anak, Pemenuhan Hak Anak, Kabupaten Layak Anak, Partisipasi Masyarakat, Penghargaan, Sistem Informasi Perlindungan Anak, Pembinaan dan Pengawasan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 5 Tahun 2014
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023