DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANG IZINUSAHA JASA KONSTRUKSI. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahini,yangdimaksuddengan:

1.Daerah adalahKabupaten BatuBara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupatidan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah. 3.Bupatiadalah Bupati BatuBara. 4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah DaerahdanDPRD menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang DasarNegara Repubiik Indonesia Tahun 1945. 5.Jasa Konstruksiadalahlayanankonsultansiperencanaanpekerjaan konstruksi,layananjasapelaksanaan pekerjaankonstruksidan layananjasakonsultasi pengawasan pekerjaankonstruksi. 6.UsahaJasaKonstruksiadalahUsahadalam layanan jasa perencanaanpekerjaan konstruksi,layananjasa,pelaksanaanjasa konstruksi,dan layananjasakonsultasipengawasanjasa pekerjaan konstruksi. 7.Badan Usaha Jasa Konstruksiyang selanjutnya disingkatBUJK, adalah badanusaha yang kegiatan usahanya bergerakdibidang jasa konstruksi. 8.IzinUsaha JasaKonstruksiyang selanjutnyadisingkatIUJKadalah izinuntuk melakukanusahadibidangkonstruksiyang diterbitkan olehpemerintah kabupaten atau pejabatyangditunjuk. 9.PekerjaanKonstruksiadalahkeseluruhanatausebagianrangkaian kegiatanperencanaandan/atau pelaksanaanbesertapengawasan yangmencakup pekerjaanarsitektural,sipil,mekanikal,elektrikaldan tatalingkunganmasing-masingbeserta kelengkapannya untuk mewujudkansuatubangunanataubentukfisiklain.
10.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-peroranganatau BUJK yangdinyatakan ahli danprofesionaldibidang perencanaan jasakonstruksi yang mampu mewujudkanpekerjaandalambentuk dokumenperencanaanbangunanataufisiklain. 11.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-peroranganatau BUJKyangdinyatakanahlidan profesionaldibidang pelaksanaan jasakonstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannyauntuk mewujudkan suatuhasil perencanaan menjadi bentukbangunan atau fisik lain.
12.PengawasKonstruksi adalahpenyedia jasa orang-peroranganatau BUJK yangdinyatakan ahli dan profesionaldibidang pengawasan sejak,awalpelaksanaan pekerjaan konstruksi sampaiselesaidan diserahterimakan. 13.Domisili adalah tempatpendirian dan/ataukedudukan/alamat badan usaha yangtetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. 14.Sertifikat adalah: a.tandabukti pengakuan dalampenetapanklasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yangberbentuk orang peroranganatau badan usaha;atau

b.tandabuktipengakuanataskompetensi dankemampuanprofesi ketrampilankerjadankeahlian kerjaperseorangandibidang jasa konstruksimenurutdisiplinkeilmuan danatauketrampilantertentu danataukefungsiandanataukeahliantertentu. 15.Klasifikasi adalahbagiankegiatan registrasiuntukmenetapkan penggolongan usahadibidangjasakonstruksimenurutbidangdan subbidangusahaataupenggolongan profesiketerampilandan keahliankerjaorangperseorangandibidangjasakontruksimenurut disiplin keilmuandan/atauketerampilan tertentudan/ataukefungsian dan/atau keahlianmasing-masing. 16.Kualifikasi adalahbagiankegiatanregistrasi untukmenetapkan penggolongan usahadibidang jasakonstruksi menurut tingkat/kedalamankompetensidan kemampuan usahaatau penggolonganprofesiketerampilandankeahlian kerja orang perseorangandibidang jasakonstruksimenuruttingkat/kedalaman kompetensidankemampuan profesidan keahlian. 17.Pembinaanadalah kegiatanpengaturan,pemberdayaandan pengawasan yangdilakukan Pemerintah Daerahbagipenyedia jasa, pengguna jasa dan masyarkat. BABII ASAS,MAKSUD DANTUJUAN Pasal 2 IUJKberlandaskanpadaasaskejujuran dan keahlian,manfaat, keserasian, keseimbangan,kemandirian,keterbukaan,kemitraan, keamanan,dankeselamatan demi kepentingan masyarakat,bangsadan negara.

Pasal 3

Pemberian IUJKbertujuanuntuk: a.memberikan arahpertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untukmewujudkanstruktur usaha yang kokoh,andal,berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; b.mewujudkan tertib penyelenggaranpekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukanantarapenggunajasadanpenyedia jasa dalam hak dankewajiban,serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku;dan c.mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. BABIII JENIS,BENTUK DANBIDANG USAHAJASAKONSTRUKSI

Pasal 4

(1)Jenis usahajasakonstruksi terdiridariusahaperencanaan konstruksi,danusahapengawasankonstruksiyangmasing-masing dilaksanakanoiehperencanakonstruksi,pelaksanakonstruksidan pengawas konstruksi.
(2)Usahaperencanaankonstruksimemberikan layananjasa perencanaandalam pekerjaankonstruksi yangmeliputirangkaian kegiatanatau bagian-bagiandarikegiatan mulaidari studi pengembangansampai dengan penyusunandokumen kontrak kerja konstruksi.
(3)Usahapelaksanaankonstruksimemberikan layananjasa pelaksanaandalampekerjaankonstruksi yangmeliputirangkaian kegiatanatau bagian-bagian dari kegiatanmulaidaripenyiapan lapangan sampaidenganpenyerahanakhirhasil pekerjaan konstruksi.
(4)Usaha pengawasan kontruksi memberikanlayananjasa pengawasan baik keseluruhanmaupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksimulaidari penyiapan lapangan sampaidengan penyerahan akhirhasil kontruksi. BagianKedua BentukUsahaJasaKonstruksi Pasal 5
(1)Usaha jasa kontruksidapatberbentukorangperoranganatau badan usaha.
(2)Bentuk usaha yang dilakukanoleh orangperseorangan sebagaimana dimaksud padaayat (1)selaku pelaksanakonstruksi hanyadapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil,berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
(3)Bentuk usahayangdilakukanoeh orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseorangan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.
(1)Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis. Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kreteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.
(2)
(3)
(4)
(5)

BAB IV

PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

(1)Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
1. a.arsiterktur ;
2. b.rekayasa (engineering);
3. c.penataan ruang ; dan
4. d.jasa konsultansi lainnya.
(2)Klasifikasibidangusahajasapelaksanaan konstruksimetiputi: a.bangunangedung; b.bangunan sipil; c.instansi mekanikaldanelektrikal;dan d.jasapelaksanaanlainnya.
(3)Setiapklasifikasibidangusahasebagaimana dimaksudpada ayat (1) danayat(2)dapatdibagimenjadi beberapasubklasifikasibidang usahajasa konstruksi.
(4)Setiapsubklasifikasibidang usahasebagaimana dimaksudpadaayat
(3)dapatmeliputisatuataugabungan daribeberapapekerjaan konstruksi.
(5)Ketentuanlebihlanjut menegenaipembagian subklasifikasibidang usahajasakontruksisebagaimanadimaksudpadaayat(3)diatur denganPeraturanBupati.

Pasal 8

(1)Layananusaha jasa perencanaan,pelaksanaandanpengawasan konstruksi dapat dilakukansecaraterintegrasi.
(2)Layananusahayangdapatdilakukansecaraterintegrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1)terdiriatas: a.rancanganbangunan(designandbuild)\ pengadaandan pelaksanaanterima jadi {engineering,procurement,andconstruction)', c.penyelenggaraanpekerjaan terimajadi(tum-keyproject); dan/atau d.penyelenggaraanpekerjaanberbasiskinerja(performance based).
(3)Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksudpada ayat(1)hanyadapatdilakukanoleh badan usaha yang berbadan hukum. b.perencanaan, BABV PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 9
(1)Kualifikasi BUJK meliputi : a.kualifikasi usaha besar;
1. b.kualifikasi usahamenengah;dan
2. c.kualifikasi usaha kecil;
(2)Setiapkualifikasiusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapat dibagi menjadibeberapasubkualiflkasiusaha jasakonstruksi.
(3)Ketentuan lebihlanjutmengenaipembagiansubkualifikasiusaha jasa konstruksisebagaimanadimaksudpadaayat(2)diaturdengan PeraturanBupati.

BAB VI

PERSYARATANUSAHA,TANGGUNG JAWABPROFESIONAL DANPENGEMBANGANUSAHA

Pasal 10

(1)Badan usaha yang menyelenggarakanusahaPerencanaan Konstruksi,Pelaksanaan Konstruksi,dan PengawasanKonstruksi wajibmemilikiizinusahayangdiberikanoleh Bupati.
(2)PersyaratanPerencanaanKonstruksi,PelaksanaKonstruksi,dan Pengawas Konstruksiyangberbentuk badan usaha harus: a.memenuhiketentuantentang perizinan usahadi bidangjasa konstruksi;dan b.memilikisertifikat,klasifikasi,dankualifikasiperusahan jasa konstruksi.
(3)Izinusahasebagaimanadimaksudpada ayat(1) diberikankepada badan usaha nasionalyang telahmemenuhi persyaratan: a.memiliki tandaregistrasi badan usaha yang dikeluarkanoleh lembaga;dan b.melengkapi ketentuanyang dipersyaratkan olehperaturan perundang-undanganyang terkaitdengan kegiatanusaha.

Pasal 11

(1)Perencanaan Konstruksi dan Pengawas Konstruksi orang perseorangan harusmemiliki sertifikat keahlian.
(2)Pelaksanaan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
(3)Orangperseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencanakonstruksiataupengawas konstruksiatau tenagatertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
(4)Tenagakerja yangmelaksanakanpekerjakanketerampitankerjadan serlifikatkeahfian kerja. BagianKedua Tanggung Jawab Profesional Pasal 12
(1)Badan usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10danorang perorangansebagaimana dimaksuddalamPasal11harus bertanggung jawab terhadaphasilpekerjaan.
(2)Tanggungjawabsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dilandasi prinsip-prinsipkeahliansesuaidengankaidahkeilmuan,kepatutan dankejujuranintelektualdalam menjalankan profesinyadengantetap mengutamakankepentingan umum.
(3)Untukmewujudkan terpenuhinya tanggung jawabsebagaimana dimaksudpada ayat(1)danayat (2) dapatditempuhmelalui mekanismepertanggungjawabansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan yangberlaku.
(1)Usaha jasa konstruksidikembangkan untukmewujudkan struktur usahayang kokohdan efisien melalui kemitraan yang sinergisantara usaha yang besar,menengahdankecil serta usaha yang bersifat umum,spesialis danketerampilantertentu.
(2)Usaha perencanaan konstruksidanpengawasan konstruksi dikembangkanke arahusahayang bersifatumumdan spesialis.
(3)Usaha pelaksanaankonstruksidikembangkankearah: a.usaha yang bersifat umumdan spesialis; b.usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja.

Pasal 14

Untuk mengembangkan usaha jasakonstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui:

a.perluasandanpeningkatan akses terhadap sumber pendanaan,serta kemudahan persyaratandalam pendanaan; dan
b.pengembanganjenisusahapertanggunganuntukmengatasirisiko yang timbuldantanggung jawabhukumkepada pihaklaindalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. BABVII WEWENANGPEMBERIAN IUJK Pasal 15

(1)IUJKdiberikanoleh Bupati.
(2)Bupatidapatmenunjukan Unit Kerja/lnstansiuntuk memberikanIUJK dalamrangkapelaksanaan pemberianIUJK.
(3)Dalam halpemberianIUJKdilaksanakanolehSatuanKerja PerangkatDaerahyang tidak membidangijasakonstruksi,maka IUJKdapat diberikan setelahmendapatrekomendasidariUnitKerja/ Instansi yang membidangi jasa kontruksi.
(4)Ketentuanlebih lanjutmengenairekomendasisebagaimana dimaksudpada ayat(3)diaturdengan Peraturan Bupati. BABVIII PERSYARATANDANTATA CARA PEMBERIAN IUJK BagianKesatu Umum Pasal 16
(1)BUJKyang inginmemperolehIUJKharusmengajukan permohonan kepadaBupati melalui Unit Kerja/lnstansi yangditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimanadimaksud padaayat(1) terdiri atas:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.perpanjangan izin; c.perubahan data;dan/atau d.penutupanizin.

Pasal 17

(1)Persyaratan PerencanaKonstruksi,Pelaksana Konstruksidan PengawasKonsruksi yang berbentuk badan usaha adalah sebagai berikut: -I I- a.memenuhiketentuantentangperizinan usahadibidang jasa konstruksi;dan b.memiliki SertifikatBadan UsahadariLembaga.
(2)SertifikatBadan Usahauntuk mengajukanpemohonanIUJKbarudan perpanjangpalinglama3(tiga) bulansejakditerbitkanolehlembaga.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratansebagaimanadimaksud padaayat(1)diaturdenganPeraturanBupati.
(1)Unit Kerja/lnstansimelakukanpemeriksaanterhadap dokumen pemnohonandandapatmelakukan verifikasilapangansesuai kebutuhan.
(2)IUJKdiberikanolehUnitKerja/lnstansipaling lama10(sepuluh)hari kerja setelah berkas dokumenpersyaratandinyatakanlengkap.
(3)IUJKdiberikandalambentuksertifikatyang ditandatangani oleh Bupati,atau Kepala UnitKerja/lnstansiyangditunjukatasnama Bupati.
(4)IUJKyangsudahdiberikan,dinyatakan melalui mediainternet.
(5)SetiapIUJKyang diberikan wajib mencantumkan klasifikasidan kualifikasi badan usaha yangterteradalam sertifikat BadanUsaha.
(6)Setiap IUJKyang diberikan,menggunakan nomorkode izin.
(7)Nomor kode izinsebagaimanadimaksud pada ayat(6) akanberubah dalamhal terjadi perubahan nama perusahaan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sertifikat IUJKsebagaimana dimaksudpada ayat(6)diatur dengan PeraturanBupati.
(1)Usahaorangperseorangan wajib memilikiSertifikat Keahlian Keija/Sertifikat Keterampilan Kerjadan terdaftarpada unit kerja/instansi pemberian IUJK.
(2)Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenaipersyaratanTanda DaftarUsaha orang perseorangansebagaimanadimaksudpada ayat(2)diatur denganPeraturanBupati. BABX JANGKAWAKTU DANWILAYAHOPERASI

BAB IX

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN Pasal 19

Pasal 20

(1)Masa berlaku IUJKadalahsebagaiberikut . a.IUJK baruselama3(tiga)tahundan dapat diperpanjang;dan
1. b.IUJKperubahansamadengansisa masa berlaku SertifikatBadan Usahayangtelah diubah.
(2)PerpanjangIUJKsebagaimana dimaksudpada ayat(1)huruf a memilikimasaberlakuselama3(tiga)tahun.
(3)IUJKyang diberikanberlakudiseluruhWilayah RepublikIndonesia. BABXI HAK DANKEWAJIBAN Pasal 21
(1)Setiap BUJK yang telah memiliki IUJKdanorang perseoranganyang memilikiTandaDaftarUsaha berhak untuk mengikutiproses pengadaan jasakonstruksi.
(2)BUJKdanorang perseorangansebagaimana dimaksud padaayat(1) berkewajibanuntuk: a.mentaatiketentuan peraturan perundang-undangan; b.melaporkanperubahan dataBUJKdalamwaktupalinglama 14 (empatbetas) harisetelah terjadinyaperubahan dataBUJK;
1. c.menyampaikan dokumen yang benar danaslidalam proses permohonan pemberian IUJK;dan d.menyampaikan laporanakhir tahun yang disampaikan kepada UnitKerja/lnstansipemberi IUJK paling lambat BulanDesember tahun berjalan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf d meliputi : a.namadan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; b.instansi/lembaga pengguna jasa;dan c.kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufddiatur dengan Peraturan Bupati. -1 3- BABXII LAPORANPERTANGGUNGJAWABANUNIT KERJA/INSTANSIPEMBERIIUJK Pasal 22
(1)UnitKerja/lnstansiyangditunjukmelaksanakanpemberianIUJK wajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawaban secaraberkala setiap 3(tiga)bulansekali kepada Bupati.
(2)Bupati menyampaikan laporanpemberianIUJK kepada Gubernur secaraberkala setiap4(empat)bulansekali.
(3)LaporanpertanggungjawabanpemberianIUJKsebagaimana dimaksudpada ayat(1)melalui: a.daftarpemberianIUJKbaru; b.daftarperpanjangan IUJK; c.daftar perubahandata IUJK; d.daftarpenutupanIUJK; e.daftar usahaorangperorangan; f.daftar BUJK yang terkena sanksiadministratif;dan g.kegiatan pengawasandanpemberdayaantei+iadaptertibIUJK.
(4)Ketentuanlebihlanjut mengenaiformat laporan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)diatur denganPeraturanBupati. Umum Pasal 23
(1)Pelaksanan pembinaan,pengawasan,dan pengendalian ditugaskan kepada instansi berwenangsesuaidengan peraturanperundang- undanganyang berlakudan ditetapkanoleh Bupati.
(2)Dalammelaksanakanpembinaan,pengawasan,danpengendalian instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama denganinstansi terkait.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat(1) dilaksanakan minimal1(satu) kalidalam1(satu) tahun.
(4)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa,dan masyarakat.
(5)Ketentuanlebihlanjut mengenaipelaksanaanpembinaan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturan Bupati. BagianKedua Pembinaan Umum Pasal 24 Pembinaanterhadappenyedia jasadilakukanuntuk meningkatkan pemahaman dankesadaran akanhakdankewajibannya.

BAB XIII

PEMBINAAN,PENGAWASAN,DANPENGENDALIAN BagianKesatu

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyelenggarakanpembinaan jasakonstruksi terhadap penyedia jasadengancara : a.mengembangkansumberdayamanusiadibidangjasa konstruksi; b.meningkatkan kemampuanteknologijasakonstruksi; c.mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; d.melakukan penelitiandanpengembangan jasakonstruksi; e.melaksanakan kebijakanpembinaanjasa konstruksi; f.menyebarluaskanperaturan perundang-undangan jasakonstruksi; g.melaksanakanpelatihan,bimbingan teknis,danpenyuluhan;dan h.menerbitkan perizinan usahajasa konstruksi. Paragraf3 Pembinaan terhadappengguna Jasa

Pasal 26

Pembinaan terhadappengguna jasa dilakukan untukmenumbuhkan pemahaman dankesadaran akanhak dankewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANG IZINUSAHA JASA KONSTRUKSI. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahini,yangdimaksuddengan:

1.Daerah adalahKabupaten BatuBara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupatidan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah. 3.Bupatiadalah Bupati BatuBara. 4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah DaerahdanDPRD menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang DasarNegara Repubiik Indonesia Tahun 1945. 5.Jasa Konstruksiadalahlayanankonsultansiperencanaanpekerjaan konstruksi,layananjasapelaksanaan pekerjaankonstruksidan layananjasakonsultasi pengawasan pekerjaankonstruksi. 6.UsahaJasaKonstruksiadalahUsahadalam layanan jasa perencanaanpekerjaan konstruksi,layananjasa,pelaksanaanjasa konstruksi,dan layananjasakonsultasipengawasanjasa pekerjaan konstruksi. 7.Badan Usaha Jasa Konstruksiyang selanjutnya disingkatBUJK, adalah badanusaha yang kegiatan usahanya bergerakdibidang jasa konstruksi. 8.IzinUsaha JasaKonstruksiyang selanjutnyadisingkatIUJKadalah izinuntuk melakukanusahadibidangkonstruksiyang diterbitkan olehpemerintah kabupaten atau pejabatyangditunjuk. 9.PekerjaanKonstruksiadalahkeseluruhanatausebagianrangkaian kegiatanperencanaandan/atau pelaksanaanbesertapengawasan yangmencakup pekerjaanarsitektural,sipil,mekanikal,elektrikaldan tatalingkunganmasing-masingbeserta kelengkapannya untuk mewujudkansuatubangunanataubentukfisiklain.
10.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-peroranganatau BUJK yangdinyatakan ahli danprofesionaldibidang perencanaan jasakonstruksi yang mampu mewujudkanpekerjaandalambentuk dokumenperencanaanbangunanataufisiklain. 11.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-peroranganatau BUJKyangdinyatakanahlidan profesionaldibidang pelaksanaan jasakonstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannyauntuk mewujudkan suatuhasil perencanaan menjadi bentukbangunan atau fisik lain.
12.PengawasKonstruksi adalahpenyedia jasa orang-peroranganatau BUJK yangdinyatakan ahli dan profesionaldibidang pengawasan sejak,awalpelaksanaan pekerjaan konstruksi sampaiselesaidan diserahterimakan. 13.Domisili adalah tempatpendirian dan/ataukedudukan/alamat badan usaha yangtetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. 14.Sertifikat adalah: a.tandabukti pengakuan dalampenetapanklasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yangberbentuk orang peroranganatau badan usaha;atau

b.tandabuktipengakuanataskompetensi dankemampuanprofesi ketrampilankerjadankeahlian kerjaperseorangandibidang jasa konstruksimenurutdisiplinkeilmuan danatauketrampilantertentu danataukefungsiandanataukeahliantertentu. 15.Klasifikasi adalahbagiankegiatan registrasiuntukmenetapkan penggolongan usahadibidangjasakonstruksimenurutbidangdan subbidangusahaataupenggolongan profesiketerampilandan keahliankerjaorangperseorangandibidangjasakontruksimenurut disiplin keilmuandan/atauketerampilan tertentudan/ataukefungsian dan/atau keahlianmasing-masing. 16.Kualifikasi adalahbagiankegiatanregistrasi untukmenetapkan penggolongan usahadibidang jasakonstruksi menurut tingkat/kedalamankompetensidan kemampuan usahaatau penggolonganprofesiketerampilandankeahlian kerja orang perseorangandibidang jasakonstruksimenuruttingkat/kedalaman kompetensidankemampuan profesidan keahlian. 17.Pembinaanadalah kegiatanpengaturan,pemberdayaandan pengawasan yangdilakukan Pemerintah Daerahbagipenyedia jasa, pengguna jasa dan masyarkat. BABII ASAS,MAKSUD DANTUJUAN Pasal 2 IUJKberlandaskanpadaasaskejujuran dan keahlian,manfaat, keserasian, keseimbangan,kemandirian,keterbukaan,kemitraan, keamanan,dankeselamatan demi kepentingan masyarakat,bangsadan negara.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Jenis usahajasakonstruksi terdiridariusahaperencanaan konstruksi,danusahapengawasankonstruksiyangmasing-masing dilaksanakanoiehperencanakonstruksi,pelaksanakonstruksidan pengawas konstruksi.
(2)Usahaperencanaankonstruksimemberikan layananjasa perencanaandalam pekerjaankonstruksi yangmeliputirangkaian kegiatanatau bagian-bagiandarikegiatan mulaidari studi pengembangansampai dengan penyusunandokumen kontrak kerja konstruksi.
(3)Usahapelaksanaankonstruksimemberikan layananjasa pelaksanaandalampekerjaankonstruksi yangmeliputirangkaian kegiatanatau bagian-bagian dari kegiatanmulaidaripenyiapan lapangan sampaidenganpenyerahanakhirhasil pekerjaan konstruksi.
(4)Usaha pengawasan kontruksi memberikanlayananjasa pengawasan baik keseluruhanmaupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksimulaidari penyiapan lapangan sampaidengan penyerahan akhirhasil kontruksi. BagianKedua BentukUsahaJasaKonstruksi Pasal 5
(1)Usaha jasa kontruksidapatberbentukorangperoranganatau badan usaha.
(2)Bentuk usaha yang dilakukanoleh orangperseorangan sebagaimana dimaksud padaayat (1)selaku pelaksanakonstruksi hanyadapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil,berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
(3)Bentuk usahayangdilakukanoeh orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseorangan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.
(1)Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis. Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kreteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.
(2)
(3)
(4)
(5)

BAB IV

PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

(1)Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
1. a.arsiterktur ;
2. b.rekayasa (engineering);
3. c.penataan ruang ; dan
4. d.jasa konsultansi lainnya.
(2)Klasifikasibidangusahajasapelaksanaan konstruksimetiputi: a.bangunangedung; b.bangunan sipil; c.instansi mekanikaldanelektrikal;dan d.jasapelaksanaanlainnya.
(3)Setiapklasifikasibidangusahasebagaimana dimaksudpada ayat (1) danayat(2)dapatdibagimenjadi beberapasubklasifikasibidang usahajasa konstruksi.
(4)Setiapsubklasifikasibidang usahasebagaimana dimaksudpadaayat
(3)dapatmeliputisatuataugabungan daribeberapapekerjaan konstruksi.
(5)Ketentuanlebihlanjut menegenaipembagian subklasifikasibidang usahajasakontruksisebagaimanadimaksudpadaayat(3)diatur denganPeraturanBupati.

Pasal 8

(1)Layananusaha jasa perencanaan,pelaksanaandanpengawasan konstruksi dapat dilakukansecaraterintegrasi.
(2)Layananusahayangdapatdilakukansecaraterintegrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1)terdiriatas: a.rancanganbangunan(designandbuild)\ pengadaandan pelaksanaanterima jadi {engineering,procurement,andconstruction)', c.penyelenggaraanpekerjaan terimajadi(tum-keyproject); dan/atau d.penyelenggaraanpekerjaanberbasiskinerja(performance based).
(3)Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksudpada ayat(1)hanyadapatdilakukanoleh badan usaha yang berbadan hukum. b.perencanaan, BABV PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 9
(1)Kualifikasi BUJK meliputi : a.kualifikasi usaha besar;
1. b.kualifikasi usahamenengah;dan
2. c.kualifikasi usaha kecil;
(2)Setiapkualifikasiusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapat dibagi menjadibeberapasubkualiflkasiusaha jasakonstruksi.
(3)Ketentuan lebihlanjutmengenaipembagiansubkualifikasiusaha jasa konstruksisebagaimanadimaksudpadaayat(2)diaturdengan PeraturanBupati.

BAB VI

PERSYARATANUSAHA,TANGGUNG JAWABPROFESIONAL DANPENGEMBANGANUSAHA

Pasal 10

(1)Badan usaha yang menyelenggarakanusahaPerencanaan Konstruksi,Pelaksanaan Konstruksi,dan PengawasanKonstruksi wajibmemilikiizinusahayangdiberikanoleh Bupati.
(2)PersyaratanPerencanaanKonstruksi,PelaksanaKonstruksi,dan Pengawas Konstruksiyangberbentuk badan usaha harus: a.memenuhiketentuantentang perizinan usahadi bidangjasa konstruksi;dan b.memilikisertifikat,klasifikasi,dankualifikasiperusahan jasa konstruksi.
(3)Izinusahasebagaimanadimaksudpada ayat(1) diberikankepada badan usaha nasionalyang telahmemenuhi persyaratan: a.memiliki tandaregistrasi badan usaha yang dikeluarkanoleh lembaga;dan b.melengkapi ketentuanyang dipersyaratkan olehperaturan perundang-undanganyang terkaitdengan kegiatanusaha.

Pasal 11

(1)Perencanaan Konstruksi dan Pengawas Konstruksi orang perseorangan harusmemiliki sertifikat keahlian.
(2)Pelaksanaan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
(3)Orangperseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencanakonstruksiataupengawas konstruksiatau tenagatertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
(4)Tenagakerja yangmelaksanakanpekerjakanketerampitankerjadan serlifikatkeahfian kerja. BagianKedua Tanggung Jawab Profesional Pasal 12
(1)Badan usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10danorang perorangansebagaimana dimaksuddalamPasal11harus bertanggung jawab terhadaphasilpekerjaan.
(2)Tanggungjawabsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dilandasi prinsip-prinsipkeahliansesuaidengankaidahkeilmuan,kepatutan dankejujuranintelektualdalam menjalankan profesinyadengantetap mengutamakankepentingan umum.
(3)Untukmewujudkan terpenuhinya tanggung jawabsebagaimana dimaksudpada ayat(1)danayat (2) dapatditempuhmelalui mekanismepertanggungjawabansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan yangberlaku.
(1)Usaha jasa konstruksidikembangkan untukmewujudkan struktur usahayang kokohdan efisien melalui kemitraan yang sinergisantara usaha yang besar,menengahdankecil serta usaha yang bersifat umum,spesialis danketerampilantertentu.
(2)Usaha perencanaan konstruksidanpengawasan konstruksi dikembangkanke arahusahayang bersifatumumdan spesialis.
(3)Usaha pelaksanaankonstruksidikembangkankearah: a.usaha yang bersifat umumdan spesialis; b.usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja.

Pasal 14

Untuk mengembangkan usaha jasakonstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui:

a.perluasandanpeningkatan akses terhadap sumber pendanaan,serta kemudahan persyaratandalam pendanaan; dan
b.pengembanganjenisusahapertanggunganuntukmengatasirisiko yang timbuldantanggung jawabhukumkepada pihaklaindalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. BABVII WEWENANGPEMBERIAN IUJK Pasal 15

(1)IUJKdiberikanoleh Bupati.
(2)Bupatidapatmenunjukan Unit Kerja/lnstansiuntuk memberikanIUJK dalamrangkapelaksanaan pemberianIUJK.
(3)Dalam halpemberianIUJKdilaksanakanolehSatuanKerja PerangkatDaerahyang tidak membidangijasakonstruksi,maka IUJKdapat diberikan setelahmendapatrekomendasidariUnitKerja/ Instansi yang membidangi jasa kontruksi.
(4)Ketentuanlebih lanjutmengenairekomendasisebagaimana dimaksudpada ayat(3)diaturdengan Peraturan Bupati. BABVIII PERSYARATANDANTATA CARA PEMBERIAN IUJK BagianKesatu Umum Pasal 16
(1)BUJKyang inginmemperolehIUJKharusmengajukan permohonan kepadaBupati melalui Unit Kerja/lnstansi yangditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimanadimaksud padaayat(1) terdiri atas:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.perpanjangan izin; c.perubahan data;dan/atau d.penutupanizin.

Pasal 17

(1)Persyaratan PerencanaKonstruksi,Pelaksana Konstruksidan PengawasKonsruksi yang berbentuk badan usaha adalah sebagai berikut: -I I- a.memenuhiketentuantentangperizinan usahadibidang jasa konstruksi;dan b.memiliki SertifikatBadan UsahadariLembaga.
(2)SertifikatBadan Usahauntuk mengajukanpemohonanIUJKbarudan perpanjangpalinglama3(tiga) bulansejakditerbitkanolehlembaga.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratansebagaimanadimaksud padaayat(1)diaturdenganPeraturanBupati.
(1)Unit Kerja/lnstansimelakukanpemeriksaanterhadap dokumen pemnohonandandapatmelakukan verifikasilapangansesuai kebutuhan.
(2)IUJKdiberikanolehUnitKerja/lnstansipaling lama10(sepuluh)hari kerja setelah berkas dokumenpersyaratandinyatakanlengkap.
(3)IUJKdiberikandalambentuksertifikatyang ditandatangani oleh Bupati,atau Kepala UnitKerja/lnstansiyangditunjukatasnama Bupati.
(4)IUJKyangsudahdiberikan,dinyatakan melalui mediainternet.
(5)SetiapIUJKyang diberikan wajib mencantumkan klasifikasidan kualifikasi badan usaha yangterteradalam sertifikat BadanUsaha.
(6)Setiap IUJKyang diberikan,menggunakan nomorkode izin.
(7)Nomor kode izinsebagaimanadimaksud pada ayat(6) akanberubah dalamhal terjadi perubahan nama perusahaan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sertifikat IUJKsebagaimana dimaksudpada ayat(6)diatur dengan PeraturanBupati.
(1)Usahaorangperseorangan wajib memilikiSertifikat Keahlian Keija/Sertifikat Keterampilan Kerjadan terdaftarpada unit kerja/instansi pemberian IUJK.
(2)Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenaipersyaratanTanda DaftarUsaha orang perseorangansebagaimanadimaksudpada ayat(2)diatur denganPeraturanBupati. BABX JANGKAWAKTU DANWILAYAHOPERASI

BAB IX

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN Pasal 19

Pasal 20

(1)Masa berlaku IUJKadalahsebagaiberikut . a.IUJK baruselama3(tiga)tahundan dapat diperpanjang;dan
1. b.IUJKperubahansamadengansisa masa berlaku SertifikatBadan Usahayangtelah diubah.
(2)PerpanjangIUJKsebagaimana dimaksudpada ayat(1)huruf a memilikimasaberlakuselama3(tiga)tahun.
(3)IUJKyang diberikanberlakudiseluruhWilayah RepublikIndonesia. BABXI HAK DANKEWAJIBAN Pasal 21
(1)Setiap BUJK yang telah memiliki IUJKdanorang perseoranganyang memilikiTandaDaftarUsaha berhak untuk mengikutiproses pengadaan jasakonstruksi.
(2)BUJKdanorang perseorangansebagaimana dimaksud padaayat(1) berkewajibanuntuk: a.mentaatiketentuan peraturan perundang-undangan; b.melaporkanperubahan dataBUJKdalamwaktupalinglama 14 (empatbetas) harisetelah terjadinyaperubahan dataBUJK;
1. c.menyampaikan dokumen yang benar danaslidalam proses permohonan pemberian IUJK;dan d.menyampaikan laporanakhir tahun yang disampaikan kepada UnitKerja/lnstansipemberi IUJK paling lambat BulanDesember tahun berjalan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf d meliputi : a.namadan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; b.instansi/lembaga pengguna jasa;dan c.kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufddiatur dengan Peraturan Bupati. -1 3- BABXII LAPORANPERTANGGUNGJAWABANUNIT KERJA/INSTANSIPEMBERIIUJK Pasal 22
(1)UnitKerja/lnstansiyangditunjukmelaksanakanpemberianIUJK wajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawaban secaraberkala setiap 3(tiga)bulansekali kepada Bupati.
(2)Bupati menyampaikan laporanpemberianIUJK kepada Gubernur secaraberkala setiap4(empat)bulansekali.
(3)LaporanpertanggungjawabanpemberianIUJKsebagaimana dimaksudpada ayat(1)melalui: a.daftarpemberianIUJKbaru; b.daftarperpanjangan IUJK; c.daftar perubahandata IUJK; d.daftarpenutupanIUJK; e.daftar usahaorangperorangan; f.daftar BUJK yang terkena sanksiadministratif;dan g.kegiatan pengawasandanpemberdayaantei+iadaptertibIUJK.
(4)Ketentuanlebihlanjut mengenaiformat laporan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)diatur denganPeraturanBupati. Umum Pasal 23
(1)Pelaksanan pembinaan,pengawasan,dan pengendalian ditugaskan kepada instansi berwenangsesuaidengan peraturanperundang- undanganyang berlakudan ditetapkanoleh Bupati.
(2)Dalammelaksanakanpembinaan,pengawasan,danpengendalian instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama denganinstansi terkait.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat(1) dilaksanakan minimal1(satu) kalidalam1(satu) tahun.
(4)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa,dan masyarakat.
(5)Ketentuanlebihlanjut mengenaipelaksanaanpembinaan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturan Bupati. BagianKedua Pembinaan Umum Pasal 24 Pembinaanterhadappenyedia jasadilakukanuntuk meningkatkan pemahaman dankesadaran akanhakdankewajibannya.

BAB XIII

PEMBINAAN,PENGAWASAN,DANPENGENDALIAN BagianKesatu

Pasal 25

Pasal 26

Pembinaan terhadappengguna jasa dilakukan untukmenumbuhkan pemahaman dankesadaran akanhak dankewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.