DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 3

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksud dengan:

Pasal 4

Setiapperempuan dan anak korban kekerasan berhak : a.untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia; b.untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga,masyarakat, pihak lain baik sementaraPemerintah Daerah dan/atau maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

c.atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan; 6 l H. d.ataspenanganansecarakhusus berkaitandengan kerahasiaan korban; e.ataspendampinganoleh pekerjasosialdanbantuan hukum padasetiaptingkatprosespemeriksaan sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan; f.ataspelayananbimbinganrohani;dan g.menentukansendirikeputusannya. t. : BABIV KEWAJIBANDAN TANGGUNGJAWAB Pasal 5

(1)Pemerintah Daerahberkewajibandan bertanggungjawab dalam memberikan perlindunganterhadapperempuandan anakkorban kekerasan.
(2)Kewajiban dan tanggung jawabPemerintah Daerah sebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi: a.melaksanakan kebijakan perlindunganperempuandan anakkorbankekerasan berdasarkanperaturan perundang- undangan; b.menetapkan kebijakan, programdan kegiatanperlindungan perempuandan anak korban kekerasan; c.memberikandukungansaranadanprasarana pelaksanaan perlindungan perempuandan anakkorban kekerasan;
1. d.mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan perempuandan anakkorban kekerasan;
2. e.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anakkorban kekerasan. r

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadapperempuan dan anak korban kekerasan.
(2)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.mencegah teijadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.memberikan perlindungan terhadap korban;
3. c.memberikan pertolongan darurat; 7
4. d.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada. pihak yang berwenang; dan
5. e.turut serta dalam penanganan korban kekerasan.

BAB V

KELEMBAGAAN :

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah, Bupati dapat membentuk PPT.
(2)Pembentukan dan pengembangan PPT disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan Daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di Daerah.
(3)PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga/ unit keija yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti P2TP2A, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Bentuk pelayanan yang dilaksanakan PPT, meliputi :
1. a.pengaduan;
2. b.rehabilitasi kesehatan;
3. c.rehabilitasi sosial;
4. d.bantuan hukum;
5. e.pemulangan; dan
6. f.reintegrasi sosial.
(5)Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan PPT berkewajiban :
1. a.memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada Korban;
2. b.menyelenggarakan Perlindungan dan pemenuhan hak korban atas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
3. c.melakukan keijasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penteijemah dan relawan pendamping j^ang diperlukan bagi Korban; ! ih 8 di' 1 melakukanjejaringdengan rumah sakitpemerintahatau swastauntukperawatandanpemulihankesehatanKorban sertamelakukankerjasamadengan lembaga Perlindungan saksi danKorban,rumahPerlindungan sosial ataupusat traumamilikpemerintah,masyarakat,ataulembaga- lembaga lainnyauntukpemulihan kesehatankorban; e.memberikankemudahan,kenyamanan,dankeselamatan bagi korban; f.menjaga kerahasiaan korban; g.memberikanpemenuhan bantuan hukumbagikorban; h.dalamhalpenyelenggaraanpelayananterpadudilakukan secara berjejaring,PPTtetap bertanggungjawabatas keseluruhanprosesrujukanpelayananyangdiperlukan korban.
(6)Pemberianlayanan terpadusebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan sesuai denganSPM. : r Pasal 8
(1)LembagaMasyarakat dapatmembentukPPT.
(2)DalampembentukanPPTsebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedomanpada ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku. tii BABVI STANDARPELAYANAN MINIMAL

Pasal 9

SPMBidang Layanan Terpadubagi perempuandan anakkorban kekerasan,meliputilayanan: a.penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuandan anak; b.pelayanan kesehatan bagi perempuandan anakkorban kekerasan; c.rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; d.penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan

e.pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 9 Pasal 10 SPMsebagaimanadimaksud dalamPasal9memiliki indikacor kineijameliputi: a.cakupanperempuandananak korban kekerasanyang mendapatkanpenanganan pengaduanolehpetugasterlatih didalamunitpelayanan terpadu; b.cakupanperempuandan anakkorban kekerasan yang mendapatkan layanankesehatanolehtenagakesehatanterlatih di Puskesmas dandiRumah Sakit; c.cakupan layananRehabilitasiSosial yang diberikanoleh petugasRehabilitasi Sosial terlatihbagi perempuandananak korbankekerasan di dalamunitpelayananterpadu; d.cakupan layananbimbinganrohaniyang diberikan oleh petugas bimbingan rohaniterlatihbagiperempuandananak korbankekerasan di dalam unit pelayananterpadu; e.cakupanpenegakan hukumdaritingkat penyidikansampai denganputusanpengadilanatas kasus-kasus kekerasan terhadapperempuan dananak; f.cakupanperempuandan anakkorban kekerasanyang mendapatkan layananbantuanhukum; g.cakupan layananpemulangan bagi perempuandananak korban kekerasan;dan h.cakupan layanan reintegrasi sosialbagi perempuandananak korban kekerasan. S' — * BABVII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 11

(1)Untuk menjamin sinergi,kesinambungan,dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program,dan kegiatan Perlindungan Perempuan danAnak Korban Kekerasan,Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan,program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah.
(3)Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Satuan Keija Perangkat 10 Daerahyang melaksanakan kebijakan,program,kegiatan PerlindunganPerempuan danAnakKorbanKekerasan.
(4)Pemantauandilakukanmulai dariperencanaansampai dengan pelaksanaan kebijakan,program,dan kegiatan Perlindungan Perempuan danAnak KorbanKekerasanuntuktahunbeijalan.

Pasal 12

(1)Evaluasipelaksanaan kebijakan,program,dankegiatan Perlindungan PerempuandanAnak dilakukansetiap berakhimya tahunanggaranataujikadiperlukansesuai kebutuhan.
(2)Hasilevaluasipelaksanaankebijakan,program,dankegiatan Perlindungan PerempuandanAnakdigunakan sebagaibaban masukanbagi penyusunan kebijakan, program,dan kegiatan Perlindungan Perempuan danAnakuntuk tahunberikutnya.
(3)Evaluasi sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Bupati bertanggung jawabuntukmembuatlaporan pelaksanaanSPMBidang Layanan Terpadu bagiPerempuan danAnakKorban Kekerasandi Daerah kepada Gubernur dengan tembusandisampaikan kepadaMenteri Negara Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan AnakdanMenteri DalamNegeri.
(2)Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setiap tahun.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11 - I

(1)Bupatimelakukan pembinaandanpengawasanatas pelaksanaanSPMBidang Layanan TerpadubagiPerempuan danAnak KorbanKekerasan diDaerah.
(2)Pembinaansebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi pemberianpetunjuk pelaksanaan,bimbingan, supervise, monitoringdanevaluasipelaksanaan pelayananbagi Perempuan danAnak KorbanKekerasan. > BABXI PERANSERTAMASYARAKAT Pasal 16
(1)Dalam menyelenggarakanPerlindungan terhadap Perempuan dan AnakKorbanKekerasan,masyarakatdapat: a.membentukmitrakeluargadi tingkatKelurahan/Desaoleh masyarakat; b.melakukan sosialisasihak Perempuan danAnak secara ' mandiri; c.melakukan pertolonganpertama kepada korban; dan
1. d.melaporkan kepada instansiyang berwenang apabila dilingkungannya teijadi kekerasan terhadapkorban.
(2)Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksudpadaayat(1) dilakukanoleh perorangan,lembaga sosialkemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan,lembaga keagamaan,swasta, dan media massa.

BAB X

PEMBINAAN DANPENGAWASAN Pasal 15

Pasal 17

Dalam halPPTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) belum terbentuk, P2TP2Ayang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah. 12

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. r Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara i Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal ^ - jolt BUPATI BATU BARA, i OK ARYA ZULKARKAIN Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, / — . ERWIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2015 NOMOR 2- NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : (38/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUXUM TTD RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002 13 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBATUBARA NOMOR2TAHUN2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGANPEREMPUANDAN ANAKKORBANKEKERASAN I.UMUM Negaramemilikikewajiban memberikanperlindungankepada setiap warga negarasesuaidengan pembukaanUUDNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.bahwaperempuandan anaktermasukkelompokrentan yang cenderungmengalamikekerasansehingga perlu mendapatkan perlindungan. Kekerasan terhadapperempuandan anak tersebut merupakan hak asasi manusia sehinggaperlu dilindungihargadiridanmartabatnya sertadijamin hak hidupnya tanpa adanyadiskriminasi. c Kekerasanmerupakan setiap perbuatansecaramelawanhukum dengan atau tanpamengunakan sarana terhadapfisikdan psikis yang menimbulkanbahayabagi nyawabadan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.Selanjutnya kekerasan terhadapperempuansetiap tindakan berdasarkan perbedaan jeniskelamin yang berakibatkesengsaraan atau penderitaanperempuan secara fisik, seksualataupsikologis,termasuk ancamantindakan tertentu,pemaksaan atauperampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di tanahpublikatau dalam kehidupan pribadi.Kekerasanterhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anakyang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,mental, seksual,psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Peraturan daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan khususnya dalam hal pelayanan,pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan,pembinaan dan pengawasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 14 r II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukupjelas.

Pasal 2

Cukup jelas. i Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 3

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksud dengan:

Pasal 4

c.atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan; 6 l H. d.ataspenanganansecarakhusus berkaitandengan kerahasiaan korban; e.ataspendampinganoleh pekerjasosialdanbantuan hukum padasetiaptingkatprosespemeriksaan sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan; f.ataspelayananbimbinganrohani;dan g.menentukansendirikeputusannya. t. : BABIV KEWAJIBANDAN TANGGUNGJAWAB Pasal 5

(1)Pemerintah Daerahberkewajibandan bertanggungjawab dalam memberikan perlindunganterhadapperempuandan anakkorban kekerasan.
(2)Kewajiban dan tanggung jawabPemerintah Daerah sebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi: a.melaksanakan kebijakan perlindunganperempuandan anakkorbankekerasan berdasarkanperaturan perundang- undangan; b.menetapkan kebijakan, programdan kegiatanperlindungan perempuandan anak korban kekerasan; c.memberikandukungansaranadanprasarana pelaksanaan perlindungan perempuandan anakkorban kekerasan;
1. d.mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan perempuandan anakkorban kekerasan;
2. e.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anakkorban kekerasan. r

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadapperempuan dan anak korban kekerasan.
(2)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.mencegah teijadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.memberikan perlindungan terhadap korban;
3. c.memberikan pertolongan darurat; 7
4. d.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada. pihak yang berwenang; dan
5. e.turut serta dalam penanganan korban kekerasan.

BAB V

KELEMBAGAAN :

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah, Bupati dapat membentuk PPT.
(2)Pembentukan dan pengembangan PPT disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan Daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di Daerah.
(3)PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga/ unit keija yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti P2TP2A, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Bentuk pelayanan yang dilaksanakan PPT, meliputi :
1. a.pengaduan;
2. b.rehabilitasi kesehatan;
3. c.rehabilitasi sosial;
4. d.bantuan hukum;
5. e.pemulangan; dan
6. f.reintegrasi sosial.
(5)Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan PPT berkewajiban :
1. a.memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada Korban;
2. b.menyelenggarakan Perlindungan dan pemenuhan hak korban atas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
3. c.melakukan keijasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penteijemah dan relawan pendamping j^ang diperlukan bagi Korban; ! ih 8 di' 1 melakukanjejaringdengan rumah sakitpemerintahatau swastauntukperawatandanpemulihankesehatanKorban sertamelakukankerjasamadengan lembaga Perlindungan saksi danKorban,rumahPerlindungan sosial ataupusat traumamilikpemerintah,masyarakat,ataulembaga- lembaga lainnyauntukpemulihan kesehatankorban; e.memberikankemudahan,kenyamanan,dankeselamatan bagi korban; f.menjaga kerahasiaan korban; g.memberikanpemenuhan bantuan hukumbagikorban; h.dalamhalpenyelenggaraanpelayananterpadudilakukan secara berjejaring,PPTtetap bertanggungjawabatas keseluruhanprosesrujukanpelayananyangdiperlukan korban.
(6)Pemberianlayanan terpadusebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan sesuai denganSPM. : r Pasal 8
(1)LembagaMasyarakat dapatmembentukPPT.
(2)DalampembentukanPPTsebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedomanpada ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku. tii BABVI STANDARPELAYANAN MINIMAL

Pasal 9

e.pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 9 Pasal 10 SPMsebagaimanadimaksud dalamPasal9memiliki indikacor kineijameliputi: a.cakupanperempuandananak korban kekerasanyang mendapatkanpenanganan pengaduanolehpetugasterlatih didalamunitpelayanan terpadu; b.cakupanperempuandan anakkorban kekerasan yang mendapatkan layanankesehatanolehtenagakesehatanterlatih di Puskesmas dandiRumah Sakit; c.cakupan layananRehabilitasiSosial yang diberikanoleh petugasRehabilitasi Sosial terlatihbagi perempuandananak korbankekerasan di dalamunitpelayananterpadu; d.cakupan layananbimbinganrohaniyang diberikan oleh petugas bimbingan rohaniterlatihbagiperempuandananak korbankekerasan di dalam unit pelayananterpadu; e.cakupanpenegakan hukumdaritingkat penyidikansampai denganputusanpengadilanatas kasus-kasus kekerasan terhadapperempuan dananak; f.cakupanperempuandan anakkorban kekerasanyang mendapatkan layananbantuanhukum; g.cakupan layananpemulangan bagi perempuandananak korban kekerasan;dan h.cakupan layanan reintegrasi sosialbagi perempuandananak korban kekerasan. S' — * BABVII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 11

(1)Untuk menjamin sinergi,kesinambungan,dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program,dan kegiatan Perlindungan Perempuan danAnak Korban Kekerasan,Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan,program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah.
(3)Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Satuan Keija Perangkat 10 Daerahyang melaksanakan kebijakan,program,kegiatan PerlindunganPerempuan danAnakKorbanKekerasan.
(4)Pemantauandilakukanmulai dariperencanaansampai dengan pelaksanaan kebijakan,program,dan kegiatan Perlindungan Perempuan danAnak KorbanKekerasanuntuktahunbeijalan.

Pasal 12

(1)Evaluasipelaksanaan kebijakan,program,dankegiatan Perlindungan PerempuandanAnak dilakukansetiap berakhimya tahunanggaranataujikadiperlukansesuai kebutuhan.
(2)Hasilevaluasipelaksanaankebijakan,program,dankegiatan Perlindungan PerempuandanAnakdigunakan sebagaibaban masukanbagi penyusunan kebijakan, program,dan kegiatan Perlindungan Perempuan danAnakuntuk tahunberikutnya.
(3)Evaluasi sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Bupati bertanggung jawabuntukmembuatlaporan pelaksanaanSPMBidang Layanan Terpadu bagiPerempuan danAnakKorban Kekerasandi Daerah kepada Gubernur dengan tembusandisampaikan kepadaMenteri Negara Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan AnakdanMenteri DalamNegeri.
(2)Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setiap tahun.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11 - I

(1)Bupatimelakukan pembinaandanpengawasanatas pelaksanaanSPMBidang Layanan TerpadubagiPerempuan danAnak KorbanKekerasan diDaerah.
(2)Pembinaansebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi pemberianpetunjuk pelaksanaan,bimbingan, supervise, monitoringdanevaluasipelaksanaan pelayananbagi Perempuan danAnak KorbanKekerasan. > BABXI PERANSERTAMASYARAKAT Pasal 16
(1)Dalam menyelenggarakanPerlindungan terhadap Perempuan dan AnakKorbanKekerasan,masyarakatdapat: a.membentukmitrakeluargadi tingkatKelurahan/Desaoleh masyarakat; b.melakukan sosialisasihak Perempuan danAnak secara ' mandiri; c.melakukan pertolonganpertama kepada korban; dan
1. d.melaporkan kepada instansiyang berwenang apabila dilingkungannya teijadi kekerasan terhadapkorban.
(2)Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksudpadaayat(1) dilakukanoleh perorangan,lembaga sosialkemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan,lembaga keagamaan,swasta, dan media massa.