Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 5 Tahun 2014
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 269
MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGBANGUNANGEDUNG. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
2.Pemerintah Daerah adalah Bupatidan perangkatdaerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. 3.Pemerintahan Daerah adalahpenyelenggaraan urusanPemerintahan oleh Pemerintah DaerahdanDPRDmenurutasas otonomi dantugas pembantuandenganprinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. 4.Bupatiadalah Bupati Batu Bara.
9.Petugasadalah seorangataulebihyangditunjuk dalam lingkungan DinasJeknistugas penyelenggaraan bangunangedungdiwilayah Kabupaten Batu Bara. 10.Perencana ArsitekturBangunanGedung adalahpenyediajasaorang perseoranganataubadanusaha yangdinyatakanahliyangprofesional di bidang perencanaanarsitekturbangunan gedungyangmampu mewujudkansuatu hasil perencanaanmenjadi bentukbangunan atau bentukfisiklain. 11.PerencanaStrukturBangunanGedungadalah penyediajasaorang perseoranganataubadanusahayangdinyatakanahli yangprofesional dibidang perencanaanstruktur bangunan gedungyangmampu mewujudkansuatuhasilperencanaanmenjadibentukbangunanatau bentuk fisiklain. 12.Perencana InstalasidanPerlengkapanBangunanGedungadalah penyediajasaorangperseoranganataubadanusahayangdinyatakan ahliyangprofesionaldibidangperencanaan instalasidan perlengkapan bangunangedung yang mampumewujudkan suatuhasil perencanaan menjadibentukbangunanataubentuk fisik lain.
14.Bangunan Gedung adalah wujudfisikhasil pekerjaankonstruksi yang berfungsi untuk tempatpenyimpanan,perlindungan,pelaksanaan kegiatanyangmendukungterjadinyaaliranyangmenyatu dengan tempatkedudukan yangsebagianatauseluruhnya beradadiatasatau didalam tanah danatauair yangberfungsisebagaitempat manusia melakukankegiatannya, baik untuk hunianatau tempattinggal,kegiatan keagamaan,kegiatan usaha,kegiatansosialbudaya maupunkegiatan khusus. 15.Bangunan Gedung Umum adalahbangunangedung yangfungsinya untukkepentinganpublik,baikberupa fungsi keagamaan,fungsiusaha, maupun fungsisosialdanbudaya. 16.Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunangedung yang fungsinya untuk kepentinganumumdan bangunangedungfungsikhusus,yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khususdan/ataumemilikikompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat danlingkungannya.
19.Bangunan MenaraTelekomunikasiadalahmenarayang digunakan sebagaialat bantutelekomunikasi. 20.BangunanPertandaanadalahkonstruksi yang digunakansebagai saranaperiklanan. 21.RumahSusunadalah bangunan gedung bertingkatyang dibangun dalamsuatulingkunganyangterbagidalambagian-bagianyang distrukturkansecara fungsionaldalamarahhorizontalmaupunvertikal danmerupakansatuan-satuanyangmasing-masingdapatdimilikidan digunakan secara terpisah,terutama untuk tempat hunian yang dilengkapidenganbagianbersama,bendabersamadantanah bersama. 22.BangunanGedungBerderetadalah bangunangedung yangterdiridari lebihdari2 (dua)danpalingbanyak20(duapuluh)indukbangunan yangbergandengandan/atausepanjang60(enampuluh) meter.
24.BangunanGedungSemi Permanenadalahbangunanyangditinjaudari segi konstruksidanumurbangunandinyatakanantara 5tahunsampai dengan15 tahun. 25.BangunanGedungSementara/Daruratadaiahbangunanyang ditinjau dari segi konstruksi danumurbangunan dinyatakankurang dari5tahun.
27.Kapling/Persil adalahsuatuperpetakantanah,yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuktempat mendirikanbangunan. 28.Mendirikan BangunanGedungialahpekerjaanmengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun baru maupun menambah, merubah,merehabilitasi dan/atau memperbaikibangunan yang ada, termasukpekerjaan menggali,menimbun,atau meratakan tanahyang berhubungandenganpekerjaan mengadakan bangunan tersebut. 29.Mengubah Bangunan Gedung ialah pekerjaan mengganti danatau menambah bangunan yang ada,termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungandenganpekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
31.Garis SempadanBangunan yang selanjutnya disingkatGSBadalah garis pada halaman persil bangunan gedungyangditariksejajargaris asjalan,aspagar,as jaringan listriktegangantinggi,tepisungai,tepi pantai,tepisaluran,tepirelkeretaapi,dan merupakanbatas antara bagiankapling/persilyangbolehdibangun dantidakbolehdibangun bangunan.
33.Koefisien DasarBangunan yangselanjutnya disingkatKDBadalah bilanganpokokatasperbandinganantaraluaslantaidasarbangunan denganluaslahan/tanah perpetakan/daerahperencanaanyang dikuasai sesuairencanatataruangdanrencanatata bangunandanlingkungan. 34.Koefisien Lantai Bangunanyangselanjutnya disingkatKLBadalah bilangan pokokatasperbandinganantaratotalluaslantaibangunan denganluas lahan/tanahperpetakan/daerahperencanaanyangdikuasai sesuairencanatataruangdanrencanatatabangunandanlingkungan. 35.KoefisienDaerahHijauyangselanjutnyadisingkatKDH adalah bilangan pokokatasperbandingan antara luas seluruh ruangterbukadiluar bangunangedungyang diperuntukkan bag!pertamanan/penghijauan denganluastanahperpetakan/daerahperencanaanyang dikuasai sesuairencanatataruangdanrencanatata bangunandan lingkungan. 36.KoefisienTapakBasementyang selanjutnya disingkat KTBadalah bilanganpokokantaraluastapakbasementdenganluas lahan/tanah perpetakan/daerahperencanaan yangdikuasai sesuairencanatata ruangdanrencanatatabangunandan lingkungan. 37.Tinggi Bangunan adalah jarakyangdiukur daripermukaan tanah, dimanabangunantersebutdidirikan,sampai dengan titik puncakdari bangunan. 38.RencanaTataRuang Wilayahyang selanjutnya disingkat RTRWadalah hasilperencanaan tataruang wilayah yang telahditetapkan dengan peraturandaerah.
40.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yangselanjutnya disingkat RTBLadalah panduanrancanguntuksuatulingkungan/kawasan yang dimaksudkanuntukmengendalikan pemanfaatan ruang,penataan bangunan danlingkungan,serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan,rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalianrencana,dan pengembanganpelaksanaanpedoman pengendalian lingkungan/kawasan. 41.RuangTerbukaHijauyangselanjutnyadisingkatRTHadalaharea memanjang/jalurdan/atau mengelompok,yangpenggunaannyalebih bersifatterbuka,tempattumbuhtanaman,baikyangtumbuhsecara alamiahmaupunsengajaditanam.
45.AnalisaMengenaiDampakLingkunganyangselajutnyadisingkat AMOALadalahkajianmengenaidampakbesardanpentingsuatuusaha dan ataukegiatanyang direncanakanpada lingkunganhidupyang diperlukanbagiproses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraanusaha dan/ataukegiatan. 46.UpayaPengelolaanLingkunganyang selanjutnyadisingkatUKL adalah rencanakerja dan ataupedoman kerjayangberisiprogrampengelolaan lingkungan yangdibuat secarasepihak oleh pemrakarsadansifatnya mengikat. 47.UpayaPemantauan LingkunganyangselanjutnyadisingkatUPLadalah rencanakerja danatau pedomankerjayangberisiprogrampemantauan lingkunganyangdibuat secara sepihak olehpemrakarsadansifatnya mengikat. 48.SuratPemyataanPengelolaan Lingkunganyangselanjutnyadisingkat SPPL adalahpemyataanyang dibuatolehperusahaan industri yang sifatnyamengikatdalammenunjangprogram pembanguanindustriyang berwawasanlingkungan. 49.Izin Mendirikan Bangunanyang selanjutnya disingkatIMBadalah perizinanyang diberikanolehPemerintahDaerahkepada pemilik bangunan untuk membangun baru,mengubah,memperluas, mengurangi,dan/atau merawatbangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 50.PermohonanIMB adalahpermohonanyangdilakukanpemilikbangunan gedung kepada PemerintahDaerahuntukmendapatkanIMB. 51.PemilikBangunan Gedung adalah orang,badan hukum,kelompok orang, atauperkumpulan,yang menurut hukumsah sebagai pemilik bangunan gedung.
53.Standar Teknisadalahstandaryang dibakukansebagaistandartata cara,standarspesifikasi,danstandarmetodeujibalkberupaStandar NasionalIndonesiamaupunstandar intemasional yangdiberlakukan dalampenyelenggaraanbangunan gedung.
55.PenyelenggaraBangunanGedung adalahpemilikbangunan gedung, penyediajasakonstruksibangunangedung,dan penggunabangunan gedung. 56.PenggunaBangunanGedungadalahpemilikbangunan gedung dan/ataubukan pemilik bangunangedung,yang menggunakandan/atau mengeiolabangunangedungataubagianbangunangedungsesuai denganfungsiyang ditetapkan. 57.Tim ahliBangunan Gedungadalahtim yangterdiridaripara ahliyang terkaitdengan penyelenggaraanbangunan gedung untukmemberikan pertimbanganteknisdalamprosespenelitian dokumenrencanateknis denganmasapenugasanterbatas,danjuga untuk memberikan masukandalampenyelesaian masalahpenyelenggaraanbangunan gedung tertentu yangsusunananggotanyaditunjuksecarakasusper kasusdisesuaikandengan kompleksitas bangunan gedungtertentu tersebut. 58.LaikFungsiadalahsuatu kondisibangunangedung yang memenuhi persyaratanadministratedan persyaratanteknissesuai dengan fungsi bangunan gedungyangditetapkan. 59.SertifikatLaikFungsiyangselanjutnya disingkat SLFadalahsertifikat yangditerbitkan olehPemerintahDaerah kecualiuntukbangunan gedungfungsi khusus oleh Pemerintahuntukmenyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedungbaik secara administrate maupun teknis sebelum pemanfaatannya. 60.PerencanaanTeknisadalah prosesmembuatgambarteknisbangunan gedungdankelengkapannyayangmengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana,dan penyusunan gambar kerjayang terdiri atas:rencanaarsrtektur,rencanastruktur,rencanamekanikal/elektrikal, rencana tata ruangluar,rencanatata ruang-dalam/interior,serta rencana spesifikasiteknis,rencanaanggaran biaya,dan perhrtungan teknis pendukung sesuai pedoman danstandarteknisyang berlaku. 61.Pertimbangan Teknisadalahpertimbangandaritim ahlibangunan gedung yang disusun secara tertulisdan professional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan,pemanfaatan,pelestarian,maupun pembongkaran bangunangedung. 62.PenyediaJasaKonstruksiBangunanGedung adalah orang perorangan ataubadan yangkegiatanusahanyamenyediakanlayananjasa konstruksibidang bangunangedung,meliputi perencanateknis, pelaksanakonstruksi,pengawas/manajemenkonstruksi,termasuk pengkaji teknisbangunangedungdanpenyediajasakonstruksilainnya. 63.Pemeiiharaan adalahkegiatan menjagakeandalanbangunan gedung besertaprasaranadansarananyaagarbangunan gedungselalulaik fungsi. 64.Perawatan adalahkegiatan memperbaikidan/atau menggantibagian bangunan gedung,komponen,bahanbangunan,dan/atau prasarana dansaranaagarbangunan gedung tetaplaikfungsi. 65.Pemugaran BangunanGedungyangDilindungidanDilestarikanadalah kegiatanmemperbaiki,memulihkan kembalibangunan gedung kebentuk aslinya. 66.Pelestarian adalahkegiatanperawatan,pemugaran,serta pemeiiharaan bangunangedung danlingkungannya untukmengembalikankeandalan bangunan gedungtersebutsesuaidenganaslinya atausesuaidengan keadaanmenurutperiodeyangdikehendaki.
68.Peranmasyarakatdalam penyelenggaraanbangunan gedung adalah berbagai kegiatanmasyarakatyangmerupakanperwujudan kehendak dan keinginanmasyarakatuntuk memantaudanmenjagaketertiban, memberi masukan,menyampaikan pendapatdanpertimbangan,serta melakukangugatanperwakilanberkaitandenganpenyelengaraan bangunangedung. 69.Masyarakat adalahperorangan,keiompok,badan hukumatauusaha dan lembagaatauorganisasiyangkegiatannyadi bidang bangunan gedung,termasuk masyarakat hukumadatdan masyarakat ahli,yang berkepentingan denganpenyelenggaraanbangunan gedung.
71.Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan olehsatuorang atau lebihyangmewakili keiompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil keiompok dan anggota keiompok yang dimaksud. 72.PembinaanPenyelenggaraanBangunanGedungadalah kegiatan pengaturanpemberdayaan,danpegawasandalamrangkamewujudkan tataPemerintahan yang baiksehingasetiap penyelenggaraan bangunangedungdapatberlangsung tertibdantercapaikeandalan bangunan gedungyangsesuai denganfungsinya,sertaterwujudnya kepastianhukum. 73.Pemberdayaanadalahkegiatan untukmenumbuhkembangkan kesadaran akanhak,kewajiban, danperanparapenyelenggara bangunangedung dan Pemerintah Daerahdalampenyelengaraan bangunangedung. 74.Pengawasanadalahpemantauanterhadappelaksanaanpenerapan peraturanperundang-undanganbidangbangunangedung danupaya penegakan hukum.
76.StandarNasionalIndonesia yangselanjutnyadisingkatSN1adalah standarmutunasional yangditetapkan olehlembagayang berwenang.
BAB II
Bangunan gedung di wilayahKabupaten Batu Baraharusdiselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan,keselamatan,keseimbangan,keserasian bangunangedungdengan lingkungannya.
Pengaturanbangunangedung bertujuan untuk: mewujudkantertibbangunangedung yang fungsionaldansesuai dengantatabangunangedung yang serasi danselaras dengan lingkungannya; mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknisbangunan gedung dari segikeselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. a. b. c. -X I- Pasal 4 Ruanglingkupdalamperaturandaerah inimeliputi: a.wewenang,tanggungjawabdankewajiban; b.fungsi bangunangedung; c.persyaratanbangunangedung; d.penyelenggaraanbangunangedung;
f.pembinaanpenyelenggaraanbangunangedung; g.sistem informasidandata;dan h.sanksi. BABIII WEWENANG,TANGGUNGJAWABDAN KEWAJIBAN Pasal 5 Dalampenyelenggaraanbangunangedung,Bupatiberwenang untuk: a.menerbitkanizinsepanjangpersyaratanteknisdanadministratifsesuai denganketentuanyang berlaku; b.menghentikan ataumenutup kegiatanpembangunanpadasuatu bangunanyangbelummemenuhipersyaratan sebagaimanadimaksud padahuruf a,sampaiyang bertanggungjawabatasbangunan tersebut memenuhi persyaratanyang ditetapkan; c.memerintahkanuntukmelakukanperbaikan-perbaikanterhadapbagian bangunan,danpekaranganataupunsuatulingkunganyang membahayakanuntukpencegahan terhadap gangguankeamanan, kesehatan,dankeselamatan; d.memerintahkan,menyetujuiataumenolak dilakukannya pembangunan, perbaikan ataupembongkaran saranaatauprasaranalingkungan oleh pemilikbangunan atau lahan; e.menetapkan kebijaksanaanterhadaplingkungankhusus atau lingkungan yangdikhususkandariketentuan-ketentuan yang diatur dalam PeraturanDaerahinidengan mempertimbangkan keserasian lingkungan danataukeamanannegara;
h.menetapkansebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk penempatan,pemasangandan pemeliharaansarana atau prasarana lingkungan kota demi kepentingan umum;dan i.memberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk pentaatan dan pembinaan. -1 2- Pasat6 BerdasarkanwewenangsebagaimanadimaksuddalamPasal 5,maka Bupati bertanggungjawab atas: a.pelaksanaanpenyelenggaraanbangunan gedung; b.perumusan kebijakandibidang penyelenggaraan bangunangedung; c.pelayanan pengaduan danfasilitasipenyelesaian kasusdan/atau sengketabangunangedung; d.pelaksanaanpengawasan,pengendaliandanpenegakan hukum dalam penyelenggaraanbangunangedung; e.pelaksanaanperlindungandanpelestarian bangunancagarbudaya; f.pengelolaansisteminformasi bangunangedung;dan g.pemberdayaanmasyarakatdalampenyelenggaraan bangunan gedung.
Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung,Bupatiberkewajiban:
c.menerima,menampungdan menindaklanjuti aspirasi masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan bangunangedung; d.menerima danmenindaklanjutipengaduanataulaporanatau masalah penyelenggaraanbangunangedung sesuai dengan prosedur yang berlaku;dan e.melaksanakan penegakanhukum sesuai peraturan perundang- undangan yangberlaku. BABIV FUNGS!BANGUNAN GEDUNG BagianKesatu
Fungsi bangunangedungmerupakan ketetapanpemenuhan persyaratan teknisbangunan,baik ditinjaudari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunannya.
Bagian Kedua Penetapan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
(6)Fungsigedung lainnya sebagaimanadimaksud dalamPasal 9 ayat(1) huruffmeliputi fungsipelengkap/pendukungbangunandan/atau bangunangedungfungsipertandaan,danfungsi sarana/prasarana infrastruktur. (7)Bangunangedungyangmemiliki lebihdarisatufungsi atauyang disebutfungsicampuran sebagaimana dimaksud dalamPasal9ayat (2)adalahsuatubangunan yangmemilikilebihdarisatufungsidi dalam satu kapling/persil atau blok peruntukan,sepanjang fungsi utamanyasesuai denganperuntukkannya.
(1)Penetapanfungsi bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal10dicantumkandalamIMB (2)Perubahan fungsibangunan gedungyangtelahditetapkan sebagaimanadimaksudpada ayat(1)harusmendapatkanpersetujuan danpenetapan kembalioleh Bupati.
(1)Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalamPasal 10, diklasifikasikanberdasarkan tingkat kompleksitas,tingkat permanensi, tingkat resikokebakaran,zonasi gempa,lokasiketinggian,dan/atau kepemilikan. (2)Klasifikasibangunan gedungberdasarkantingkat kompleksitas sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dibedakanatasklasifikasi sederhana,tidaksederhana,dan khusus. (3)Klasifikasibangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksudpadaayat (1)dibedakan atas bangunan gedung pemnanen,bangunan gedungsemi permanen,dan bangunan gedung daruratatausementara. (4)Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkatresiko kebakaran sebagaimanadimaksudpada ayat(1) dibedakanatasklasifikasi: bangunan gedungtingkat resikokebakaran tinggi,bangunan gedung tingkat resiko kebakaran sedang,dan bangunan gedung tingkatresiko kebakaran rendah. (5)Klasifikasibangunangedungberdasarkanzonasigempasebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputi tingkatzonasigempayangditetapkan olehinstansiyangberwenang. (6)Klasifikasibangunan gedungberdasarkanlokasi,sebagimana dimaksudpadaayat(1)dibedakanatasklasifikasibangunangedungdi lokasipadat,bangunan gedungdi lokasisedang,danbangunan gedungdi lokasirenggang. (7)Klasifikasibangunan gedungberdasarkanketinggian sebagaimana dimaskudpadaayat(1)dibedakanatasklasifikasibangunan gedung bertingkat tinggidengan jumlahlantailebihdari8 (delapan)lantai, bangunangedung bertingkatsedangdengan jumlah lantai5(lima) sampaidengan8 (delapan)lantaidanbangunangedungbertingkat rendah denganjumlah lantai1(satu)sampaidengan4(empat)lantai. (8)Klasifikasibangunan gedungberdasarkankepemilikansebagaimana dimaksudpadaayat(1)dibedakanatasklasifikasibangunan gedung milik negara,bangunangedungmilikyayasan,bangunan gedungmilik badanusaha,danbangunan gedung milik perorangan. t.
(1)Fungsi danklasifikasi bangunan gedungharussesuai dengan peruntukan lokasiyangdiatur dalamrencanatataruang daerah. (2)Fungsi danklasifikasibangunangedungdiusulkanoleh pemilik bangunangedungdalam pengajuanpermohonanIMB.
Bagian Ketiga Perubahan Fungsi BangunanGedung
(1)Fungsidanklasifikasi bangunangedung dapat diubahmelalui permohonanbaru IMB. (2)Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkanoleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasiyang diatur dalam rencanatataruang daerah.
(4)Bangunan gedungataubagianbangunangedungyangmengalami perubahan,perbaikan,perluasan,dan/ataupenambahan,tidakboleh menyebabkanberubahnyafungsi dan/atau penggunaan utama, karakterarsitekturdankekokohan/keandalanbangunan gedung,serta tidakboleh mengurangiataumengganggufungsi aksesibilitaspada lingkungan. (5)Perubahan fungsi dan klasifikasibangunan gedungharusdiikuti denganpemenuhanpersyaratanadministratifdan persyaratanteknis bangunangedung. (6)Perubahan fungsidanklasifikasi bangunan gedung ditetapkanoleh Pemerintah daerahdalam IMB,kecuaiibangunangedung fungsi khususditetapkanolehpemerintah. BABV PERSYARATANBANGUNANGEDUNG BagianKesatu
(2)Setiapbangunangedungharus memenuhi persyaratan administratif agarbangunan dapatdimanfaatkansesuaidengan fungsiyang ditetapkan. (3)Persyaratan administratifbangunangedungmeliputi: a.statushakatas tanah,dan/atauizinpemanfaatan dari pemegang hakatastanah; b.status kepemilikan bangunangedung;dan c.izin mendirikanbangunan gedung.
Membuka PDF…