DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah •Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam hurufa, merupakan Perwujudandari Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan UmumAPBDserta Prioritas danPlafon Anggaran yang telah disepakati bers ^ ma antara Pemerintah Daerah KabupatenBatu Bara denganDPRDKabupaten Batu Bara; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan?‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016; s- . * k n JL A Mengingat :1.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2003 Nomor47,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4286); 2.Undang-Undang Nomor PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2004Nomor5,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4355); 3.Undang-UndangNomor15 Tahun2004tentangPemeriksaan PengelolaandanTanggungJawabKeuanganNegara (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor66, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4400); 4.Undang-UndangNomor * 25Tahun2004 tentangSistein Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4421); 5.Undang-Undang Nomor33Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan antaraPemerintahPusatdan PemerintahDaerail (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4438);

Mengingat

6.Undang-UndangNomor5Tahun2007 tentangPembentukan KabupatenBatuBaraaiProvinsiSumatera Utara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2007Nomor7, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4681); 7.Undang-UndangNomor28Tahun2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah(LepibaranNegara Republik Indonesia Tahun2009Nomor130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 8.Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004Nomor125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437); 9.Undang-Undang Nomor23Tahun2014 TentangPemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahjjri2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); a 1 Tahun2004tentang r. * ’ * • » *
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negai'a Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara < Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang ^ Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia’Nomor 5165); V A » <* 17 PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor54 Tahun2010 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah,sebagaimana leiah aiubahbeberapakaiiteraknir dengan reramranrresiaen RepublikIndonesiaNomor70Tahun 2012tentangPerubahan Kedua AtasPeraturanPresidenRepublik IndonesiaNomor54 Tahun2010tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah; 18.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor32Tahun2014 TentangPengelolaanDanPemanfaatanDanaKapitasi Jaminan KesehatanNasionalPada Fasilitas Kesehatan Tingkat PertamaMilikPemerintah Daerah; 19.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun2006 tentangPedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telahdiubahbeberapakal,i,terakhirdenganPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor21Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaan Keuangan Daerah; OI-4 — «X/fMMAMMaak «i1 iV/iaiuicuii^cuouuiiumviXCU.XC4.XJLX tentang Perubahan Atas PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor16 Tahun 2007tentang TataCaraEvaluasi Rancangan PeraturanDaerahTentangAPBDDan RancanganKepala Daerah Tentang PenjabaranAPBD; 21.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor52 Tahun 2015 tentangPedomanPenyusunanAPBDTahun Anggaran2016; 22.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor80 Tahun2015 tentangPembentukanProduk Hukum Daerah; 23.Peraturan Daerah Kabupaten Batu BaraNornor10 Tahun 2015 tentangAnggaran ^ Pendapatan dan * Belanja Daerah Kabupaten BatuBara Tahun Anggaran 2016. V * DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWAK3LAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA ’ % i

Menetapkan

MEMUTUSKAN: s :PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATENBATU BARA TAHUNANGGARAN2016. Menetapkan BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1* 1.Daerah adalah Kabupaten BatuBara. 2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraurusan pemerintahan oleh PemerintahDaerahdanDewanPerwakilanRakyat Daerah menurutasas otonomidanTugasPembantuan dengan prinsipotonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun 1945.

3.Pemerintah Daerahadalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. .4.Bupati adalah Bupati Batu Bara. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yangselanjutnya disingkatDPRD,adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsurpenyelenggaraPemerintahan DaerahKabupaten Batu Bara. 6.Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnnya disingkatSKPDadalah perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 7.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undanganyangdibentuk oleh DPRDKabupaten Batu Baradengan persetujuan bersama Bupati. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara. 9.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Batu Bara. 10.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahannilai kekayaan bersih. . 11.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12.Keuangan Daerah adalah semua hak,dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang tennasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban daerah tersebut.
13.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara. A i ;; / i- .!
14.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
15.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar jiari Kas Daerah.
16.Pembiayaan Daerath adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kerlibali, baik pada tahun a'pggaran ‘ , yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17.Penyertaan Modal (investasi) adalah penggiinaan aset untuk merriperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya .sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. i
18.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak,; adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa *> . berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbaian - secara langsung dan digunakan untuk keperluan . daerah bagi sebesar-hesarnya kemakmuran rakyat.
19.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan :Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan. 5

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN RELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 1 «-

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula Rp. 932.304. 108:372,00 Rp. 194.548.338.899.31b. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
1. 2.Belanja
a.Semula Rp .- 1.126 .852.447.271.31 Rp. 960.904. 108.372,00 Rp. 290.840.970.252.55b. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan
1. 3.Pembiayaan Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. Rp. 1.251 .745.078.624.55 (Rp. 124.892.631.353.241 Rp. 28.600.000.000,00 Rp. 96.292.631.353.24 A, Rp - 124.892.631.353.24 * Rp . 124.892.631.353.24 0,00 Pasal 3

(1)PendapatanDaerah sebagaimanadimaksud dalamPasal 2terdiridari: a.PendapatanAsliDaerah 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahPendapatanAsliDaerah setelahPerubahanRp.54.612.813.928,31
1. b.Dana Perimbangan 1)Semula * Rp.50.426.644.624,00 Rp4.186.169.304.31 Rp.671.733.838.000,00 2)Bertambah/(berkurang)Rp.240.101.549.000,00 Jumlah Dana Perimbangansetelah Perubahan ! Rp.911.835.387.000,00 c.Lain-lainPendapatanDaerahyangSah 1)SemulaRp.210.143.625.748,00 2)Bertambah/(berkurang)(Rp. 49.739.379.405.001 JumlahLain-lainPendapatanDaerahyangSah•Rp.160.404.246.343,00
(2)PendapatanAsliDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)huruf aterdiri dari jenis pendapatan:• a.Hasil PajakDaerah. 1)SemulaRp.22.272.500.000,00 2)Bertambah/(berkurang)Rp.l.OQO.OOO.OGO.OO JumlahHasilPajak Daerahsetelah Perubahan<.Rp.23.272.500.000,00 b.Hasil RetribusiDaerah A i 1)SemulaRp.7.563.500.000,00 2)Bertambah/(berkurang)(Rp.1.995.500.000.00) JumlaliHasilRetribusiDaerahsetelah PerubahanRp.5.568.000.000,00 c.Lain-lainPendapatanAsliDaerahyang Sah Rp.20.590.644.624,001)Semula 2)Bertambah/(berkurang)Rp.5.181.669.304.31 JumlahLain-lain PendapatanAsli Daerah YangSah setelah PerubahanRp.25.772.313.928,31
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a.Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Bagr Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan
1. b.Dana Alokasi Umum 1)Semula 2)Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.613.236.956.000,00 Rp.28.880.463.000,00 (Rp.719.920.000.001 Rp.28.160.543.000,00 A. Rp.578.874.665.000,00 Rp. 34.362.291.000.00 9 ( '\ c.DanaAlokasiKhusus 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahDanaAlokasiKhusus setelah PerubahanRp.270.437.888.000,00 * Rp.63.978.71 - 0.000,00 Rp.206.459.178.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan DaerahyangSahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufcterdiri dari jenis pendapatan:
1. a.DanaBagiHasilPajak dariProvinsidanPemerintah DaerahLainnya Rp. 41.426.466.748,00 Rp.22.179.910.511,00 : 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahDanaBagi HasilPajakdariProvinsidan PemerintahDaerahLainnyasetelahPerubahanRp.63.606.377.259,00 b.DanaPenyesuaiandanOtonomiKhusus Rp.144.371.384.000,00 fRp. 55.261.975.000.001 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana PenyesuaiandanOtonomiKhusus SetelahPerubahan c.BantuanKeuangan dariProvinsiatauPemerint|LhDaerahLainnya 1)Semula 2)Bertambah/{berkurang) Jumlah BantuanKeuangandariProvinsiatau Pemerintah Daerah Lainnya setelah PerubahanRp.7.688.460.084,00 Rp.89.109.409.000,00 Rp.24.345.775.000,00 (Rp.16.657.314.916,00) 4 f

Pasal 4

(1)BelanjaDaerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 terdiridari: a.Belanja Tidak Langsung 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan b.Belanja Langsung» 1)Semula 2)Bertambah/(berlhirang) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.540.943.621.529,00 Rp.137.210.154.579,55 Rp.678.153.776.108,55 Rp.419.960.486.843,00 Rp.153.630.815.673,00 .Rp.573.591.302.516,00
(2)Belanja Tidak Langsurlg sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan ,Rp. 509.913.434.544,55 A Rp.472.983.953.418,00 Rp. 36.929.481.126.55 b.BelanjaHibah 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahBelanjaHibah setelahPerubahan c.BelanjaBantuanSosial. 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahBelanja BantuanSosialsetelahPerubahanRp.1.210.140.000,00 d.Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kotadan PemerintahanDesa 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahBelanja BantuanKeuangan setelahPerubahan
2. e.BelanjaTidakTerduga 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang)Rp. Jumlah Belanja Tidak TerdugasetelahPerubahanRp.500.000.000.00 V Rp.6.663.440.000,00 Rp.5.386.079.000.00 * Rp.12.049.519.000.00 Rp.2.055.000.000,00 fRp. 844.860.000.001 Rp.58.741.228.111,00 Rp.95.739.454.453,00 Rp.154.480.682.564.00 Rp.500.000.000,00 0.00
(3)BelanjaLangsung sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufbterdiridarijenis belanja: a.BelanjaPegawai 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang). Jumlah BelanjaPegawai setelah Perubahan b.Belanja Barang danJasa 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahBelanja Barang dan Jasasetelah Perubahan
1. c.BelanjaModal 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah BelanjaModalsetelah Perubahan Pasal 5 Rp. 40.125.808.415,00 Rp. 2.630.328.180.00 Rp.42.756.136.595.00 Rp.165.022.774.637,00 Rp.35.222,828.060,00 Rp.200.245.602.697.00 Rp.214.811.903.791,00 Rp.115.777.659.433.00 Rp.330.589.563.224.00 1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dariSiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlahRp. 124.892.631.353,24 a.Semula
2. b.Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp.28.600.000.000,00 Rp.96-292.631.353.24, * * Rp. 124.892.631.353,24 c I A - J ' i i I 1 > i I i / & r‘ * > r* V l A -.1 »i V 4 *

Pasal 6

* Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3/ Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan » . Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah' untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan - Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; , .
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daer&h;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah* u V. -^ * i

BAB III

KETENTUAN PENUTUP .

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati. <* * *

Pasal 8

- i I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara. Ditetapkan di Lima puluh pada tanggal ' 3 BUPATI BATU BARA, ^ OK ARYA ZULKARNAIN Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal Scpfc«nb<tr Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, v DARW1S LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 9 ( NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 96/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM TTD RAHMAD SIRAIT NIP. 19660707 198602 1 001 K ! »1 * 1a>( > Lcr.. v.ipiro, •i<• ’ nIPeraturanDaerah Pr.i-s>uran Daerah :5Tahun2016 Tanggal:13September2016 1 PEMERINTAHKABUPATENBATUBARA RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUNAN6GARAN2016 Ml JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG) NOMOR URUT URAIAN (Rp)SETELAHPERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN° /o 5 2346 1 194.548.338.899,31932.304.108.372,00 1.126.852.447.271,3120,87 PENDAPATAN PENDAPATANASUDAERAH' PendapatanPajakDaerah Hasil Retribua Daerah_ Lain-lain PendapatanAsli DaerahyangSah DANAPER1MBANGAN BagiHasilPajak/BagiHasilBukan Pajak Dana AlokasiUmum DanaAlokasi Khusus LAIN-LAINPENDAPATANDAERAH YANGSAH Dana BagiHasil PajakdariProvinsidanPemerintahDaerahLainnya Dana PenyesualandanOtonomi Khusus BantuanKeuangan dari ProvinsiatauPemerintahDaerahLainnya 1 4.186.169.304.31 1.000.000.000,00 (1.995.500.000,00) 5.181.669.304.31 240.101.549.000,00 (719.920.000,00) 34.362.291.000,00 206.459.178.000,00 (49.739.379.405,00) 22.179.910.511,00 (55.261.975.000,00) (16.657.314.916,00) 50.426.644.624,00 22:272.500.000,00 7.563.500.000,00 20.590.644.624,00 671.733.838.000,00 28.880.463.000,00 578.874.665.000,00 63.978.710.000,00. 210.143.625.748,00 41.426.466.748,00 144.371:384.000,00 24.345.775.000,00 54.612.813.928,31 23.272.500.000,00 5.568.000.000,00 25.77Z313.928,31 911.835.387.000,00 28.160.543.000,00 613.236.956.000,00 27.0,437,888.000,00 160.404.246.343,00 63.606.377.259,00 89.109.409.000,00 7.688.460.084,00 8,30 1 . 1 4,49 1 . 1.1 1 . 1.2 1:1 . 4 (26,38) 25,17 35,74 (2,49) 1 . 2 1 . 2.1 1 . 2 . 2 1 . 2.3 5,94 322,70 (23,67) 53,54’ (38,28) (68,42) 1.3 1 . 3 .3 1 . 3.4 1 . 3.5 290.840.970.252,55960.904.108.372,001.251.745.078.624,5530,27 BELAN3A BELANJATIDAKLANGSUNG BelanjaPegawai BelanjaHibah BelanjaBantuanSosial Belanja Bantuan Keuangankepada Provinsi/Kabupaten/KotadanPemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2 137.210.154.579,55 36.929.481.126,55 5.386.079.000,00 (844.860.000,00) 95.739.454.453,00 540.943.621.529,00 472.983.953.418,00 6.663.440.000,00 2.055.000.000,00 58.741.228.111,00 500.000.000,00 419.960.486.843,00 40.125.808.415,00 165.022.774.637,00 214.811.903.791,00 678.153.776.108.55 509.913.434.544.55 12.049.519.000,00 1.210.140.000,00 154.480.682.564,00 500.000.000,00 573.591.302.516,00 42.756.13,6.595,00 200.245.602.697,00 330.589.563.224,00 25,36 2 . 1 7,81 2 . 1 .1 2 . 1. 4 2 . 1. 5 2 . 1.7 2 . 1. 8 80,83' (41,11) 162,99 0,00 0,00 153.630.815.673,00 2.630.328.180,00 35.222.828.060,00 115.777.659.433,00 36,58 2 . 2 6,56 7-7 1 2 . 2.2 2 . 2.3 21,34 53,90 (96.292.631.353,24)336,69. (124.892.631.353,24)SURPLUS/ (DEFISIT) (28.600.000.000,00) Halaman 1 IMKKA5AN PERUBAHAN APBD I "A t »!• t ! ! i J i i - r. i C ' I ; r ; ' r d* *; ! 1 I / £ I l* I » > 1»)\ • j tlt+ 8ERTAMBAH/ (BERKURANG) JUMLAH(Rp) NOMOR URUT URAIAN(Rp)% SETELAH PERUBAHANr»SFRCI.IIMPERUBAHAN 6 12 43 1 3PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAANPEMBIAYAAN DAERAH SisaLebihPerhitunganAnggaranTahunAnggaran Sebelumnya I 124.892.631.353,24 124.892.631.353,24 96.292.431.353.24 96.292.631.353.24 336,69 336,69 3.1 28.600.000.000,00 28.600.000.000,00 3 . 1.1 336,4996.292.631.353,24 124.892.631.353,24 PEMBIAYAANNETIO28.600.000.000,00 ‘0,000,00 SISA LEBIHPEMBIAYAANANGGARAN TAHUNBORKENAAN 0,000,00 ‘ Lima Puluh,13September 2016 IlUi-ATlBATU BARA \ <t* »K.ARYAZU>JCARNAIN, .vv .V .V V.V.V i Halaman 2 rtlNGKASAN PERUSAIUM APBI3

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah •Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam hurufa, merupakan Perwujudandari Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan UmumAPBDserta Prioritas danPlafon Anggaran yang telah disepakati bers ^ ma antara Pemerintah Daerah KabupatenBatu Bara denganDPRDKabupaten Batu Bara; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan?‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016; s- . * k n JL A Mengingat :1.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2003 Nomor47,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4286); 2.Undang-Undang Nomor PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2004Nomor5,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4355); 3.Undang-UndangNomor15 Tahun2004tentangPemeriksaan PengelolaandanTanggungJawabKeuanganNegara (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor66, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4400); 4.Undang-UndangNomor * 25Tahun2004 tentangSistein Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4421); 5.Undang-Undang Nomor33Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan antaraPemerintahPusatdan PemerintahDaerail (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4438);

Mengingat

6.Undang-UndangNomor5Tahun2007 tentangPembentukan KabupatenBatuBaraaiProvinsiSumatera Utara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2007Nomor7, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4681); 7.Undang-UndangNomor28Tahun2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah(LepibaranNegara Republik Indonesia Tahun2009Nomor130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 8.Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004Nomor125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437); 9.Undang-Undang Nomor23Tahun2014 TentangPemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahjjri2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); a 1 Tahun2004tentang r. * ’ * • » *
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negai'a Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara < Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang ^ Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia’Nomor 5165); V A » <* 17 PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor54 Tahun2010 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah,sebagaimana leiah aiubahbeberapakaiiteraknir dengan reramranrresiaen RepublikIndonesiaNomor70Tahun 2012tentangPerubahan Kedua AtasPeraturanPresidenRepublik IndonesiaNomor54 Tahun2010tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah; 18.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor32Tahun2014 TentangPengelolaanDanPemanfaatanDanaKapitasi Jaminan KesehatanNasionalPada Fasilitas Kesehatan Tingkat PertamaMilikPemerintah Daerah; 19.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun2006 tentangPedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telahdiubahbeberapakal,i,terakhirdenganPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor21Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaan Keuangan Daerah; OI-4 — «X/fMMAMMaak «i1 iV/iaiuicuii^cuouuiiumviXCU.XC4.XJLX tentang Perubahan Atas PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor16 Tahun 2007tentang TataCaraEvaluasi Rancangan PeraturanDaerahTentangAPBDDan RancanganKepala Daerah Tentang PenjabaranAPBD; 21.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor52 Tahun 2015 tentangPedomanPenyusunanAPBDTahun Anggaran2016; 22.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor80 Tahun2015 tentangPembentukanProduk Hukum Daerah; 23.Peraturan Daerah Kabupaten Batu BaraNornor10 Tahun 2015 tentangAnggaran ^ Pendapatan dan * Belanja Daerah Kabupaten BatuBara Tahun Anggaran 2016. V * DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWAK3LAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA ’ % i

Menetapkan

3.Pemerintah Daerahadalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. .4.Bupati adalah Bupati Batu Bara. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yangselanjutnya disingkatDPRD,adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsurpenyelenggaraPemerintahan DaerahKabupaten Batu Bara. 6.Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnnya disingkatSKPDadalah perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 7.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undanganyangdibentuk oleh DPRDKabupaten Batu Baradengan persetujuan bersama Bupati. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara. 9.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Batu Bara. 10.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahannilai kekayaan bersih. . 11.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12.Keuangan Daerah adalah semua hak,dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang tennasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban daerah tersebut.
13.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara. A i ;; / i- .!
14.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
15.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar jiari Kas Daerah.
16.Pembiayaan Daerath adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kerlibali, baik pada tahun a'pggaran ‘ , yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17.Penyertaan Modal (investasi) adalah penggiinaan aset untuk merriperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya .sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. i
18.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak,; adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa *> . berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbaian - secara langsung dan digunakan untuk keperluan . daerah bagi sebesar-hesarnya kemakmuran rakyat.
19.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan :Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan. 5

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN RELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 1 «-

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula Rp. 932.304. 108:372,00 Rp. 194.548.338.899.31b. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
1. 2.Belanja
a.Semula Rp .- 1.126 .852.447.271.31 Rp. 960.904. 108.372,00 Rp. 290.840.970.252.55b. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan
1. 3.Pembiayaan Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. Rp. 1.251 .745.078.624.55 (Rp. 124.892.631.353.241 Rp. 28.600.000.000,00 Rp. 96.292.631.353.24 A, Rp - 124.892.631.353.24 * Rp . 124.892.631.353.24 0,00 Pasal 3

(1)PendapatanDaerah sebagaimanadimaksud dalamPasal 2terdiridari: a.PendapatanAsliDaerah 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahPendapatanAsliDaerah setelahPerubahanRp.54.612.813.928,31
1. b.Dana Perimbangan 1)Semula * Rp.50.426.644.624,00 Rp4.186.169.304.31 Rp.671.733.838.000,00 2)Bertambah/(berkurang)Rp.240.101.549.000,00 Jumlah Dana Perimbangansetelah Perubahan ! Rp.911.835.387.000,00 c.Lain-lainPendapatanDaerahyangSah 1)SemulaRp.210.143.625.748,00 2)Bertambah/(berkurang)(Rp. 49.739.379.405.001 JumlahLain-lainPendapatanDaerahyangSah•Rp.160.404.246.343,00
(2)PendapatanAsliDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)huruf aterdiri dari jenis pendapatan:• a.Hasil PajakDaerah. 1)SemulaRp.22.272.500.000,00 2)Bertambah/(berkurang)Rp.l.OQO.OOO.OGO.OO JumlahHasilPajak Daerahsetelah Perubahan<.Rp.23.272.500.000,00 b.Hasil RetribusiDaerah A i 1)SemulaRp.7.563.500.000,00 2)Bertambah/(berkurang)(Rp.1.995.500.000.00) JumlaliHasilRetribusiDaerahsetelah PerubahanRp.5.568.000.000,00 c.Lain-lainPendapatanAsliDaerahyang Sah Rp.20.590.644.624,001)Semula 2)Bertambah/(berkurang)Rp.5.181.669.304.31 JumlahLain-lain PendapatanAsli Daerah YangSah setelah PerubahanRp.25.772.313.928,31
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a.Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Bagr Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan
1. b.Dana Alokasi Umum 1)Semula 2)Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.613.236.956.000,00 Rp.28.880.463.000,00 (Rp.719.920.000.001 Rp.28.160.543.000,00 A. Rp.578.874.665.000,00 Rp. 34.362.291.000.00 9 ( '\ c.DanaAlokasiKhusus 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahDanaAlokasiKhusus setelah PerubahanRp.270.437.888.000,00 * Rp.63.978.71 - 0.000,00 Rp.206.459.178.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan DaerahyangSahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufcterdiri dari jenis pendapatan:
1. a.DanaBagiHasilPajak dariProvinsidanPemerintah DaerahLainnya Rp. 41.426.466.748,00 Rp.22.179.910.511,00 : 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahDanaBagi HasilPajakdariProvinsidan PemerintahDaerahLainnyasetelahPerubahanRp.63.606.377.259,00 b.DanaPenyesuaiandanOtonomiKhusus Rp.144.371.384.000,00 fRp. 55.261.975.000.001 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana PenyesuaiandanOtonomiKhusus SetelahPerubahan c.BantuanKeuangan dariProvinsiatauPemerint|LhDaerahLainnya 1)Semula 2)Bertambah/{berkurang) Jumlah BantuanKeuangandariProvinsiatau Pemerintah Daerah Lainnya setelah PerubahanRp.7.688.460.084,00 Rp.89.109.409.000,00 Rp.24.345.775.000,00 (Rp.16.657.314.916,00) 4 f

Pasal 4

(1)BelanjaDaerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 terdiridari: a.Belanja Tidak Langsung 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan b.Belanja Langsung» 1)Semula 2)Bertambah/(berlhirang) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.540.943.621.529,00 Rp.137.210.154.579,55 Rp.678.153.776.108,55 Rp.419.960.486.843,00 Rp.153.630.815.673,00 .Rp.573.591.302.516,00
(2)Belanja Tidak Langsurlg sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan ,Rp. 509.913.434.544,55 A Rp.472.983.953.418,00 Rp. 36.929.481.126.55 b.BelanjaHibah 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahBelanjaHibah setelahPerubahan c.BelanjaBantuanSosial. 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahBelanja BantuanSosialsetelahPerubahanRp.1.210.140.000,00 d.Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kotadan PemerintahanDesa 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahBelanja BantuanKeuangan setelahPerubahan
2. e.BelanjaTidakTerduga 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang)Rp. Jumlah Belanja Tidak TerdugasetelahPerubahanRp.500.000.000.00 V Rp.6.663.440.000,00 Rp.5.386.079.000.00 * Rp.12.049.519.000.00 Rp.2.055.000.000,00 fRp. 844.860.000.001 Rp.58.741.228.111,00 Rp.95.739.454.453,00 Rp.154.480.682.564.00 Rp.500.000.000,00 0.00
(3)BelanjaLangsung sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufbterdiridarijenis belanja: a.BelanjaPegawai 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang). Jumlah BelanjaPegawai setelah Perubahan b.Belanja Barang danJasa 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) JumlahBelanja Barang dan Jasasetelah Perubahan
1. c.BelanjaModal 1)Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah BelanjaModalsetelah Perubahan Pasal 5 Rp. 40.125.808.415,00 Rp. 2.630.328.180.00 Rp.42.756.136.595.00 Rp.165.022.774.637,00 Rp.35.222,828.060,00 Rp.200.245.602.697.00 Rp.214.811.903.791,00 Rp.115.777.659.433.00 Rp.330.589.563.224.00 1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dariSiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlahRp. 124.892.631.353,24 a.Semula
2. b.Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp.28.600.000.000,00 Rp.96-292.631.353.24, * * Rp. 124.892.631.353,24 c I A - J ' i i I 1 > i I i / & r‘ * > r* V l A -.1 »i V 4 *

Pasal 6

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3/ Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan » . Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah' untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan - Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; , .
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daer&h;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah* u V. -^ * i

BAB III

KETENTUAN PENUTUP .

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati. <* * *