DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang tujuan; penyertaan modal; pelaporan dan pengawasan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal pemerintah tahun 2014 kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan penggunaannya dilaporkan oleh Pihak Direksi kepada Bupati melalui Dewan Komisaris, sedangkan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menerbitkan Surat Bukti Penyertaan Modal berupa sertifikat kolektif saham atas nama Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN ; Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT . PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA DAN PT. BANK SUMUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara .
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara .
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya.
7.Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat PT adalah PT. Pembangunan Batra Berjaya.
8.Penyertaan Modal adalah Penyertaan modal daerah kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya, sebagai pemenuhan modal dasar dan kepada PT. Bank Sumut.
9.Modal Dasar adalah Modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara kepada PT Pembangunan Batra Berjaya yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan), baik yang berwujud uang maupun barang.
11.PT. Bank Sumatera Utara selanjutnya disingkat PT . Bank Sumut adalah Bank Umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
12.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT.Pembangunan Batra Berjaya .
13.Komisaris adalah Komisaris PT. Pembangunan Batra Berjaya .
14.Direksi adalah Direksi PT . Pembangunan Batra Berjaya.
15.Sertifikat Kolektif Saham adalah sertifikat yang diterbitkan oleh PT Bank Sumut kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai pertumbuhan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dimanfaatkan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada :
1. a.PT. Pembangunan Batra Berjaya pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan b . PT . Bank Sumut pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dicatat dalam Pos Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

BAB IV

PELAkPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaporkan oleh Pihak Direksi Kepada Bupati meialui Dewan Komisaris.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b PT. Bank Sumut menerbitkan Surat Bukti Penyertaan Modal berupa sertifikat kolektif saham atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara. Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 1 * 3 ^ S \ BUPATI BATU BARA, OK ARYA ZULKARNAIN Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal fOiU SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, } 'Q \y ' ERWIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2014 NOMOR 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA DAN PT. BANK SUMUT I. UMUM Penyertaan Modal pada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut adalah upaya nyata yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah melalui pembinaan kegiatan usaha yang dikembangkan oleh PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Berkembangnya kegiatan perekonomian di daerah, khususnya di Kabupaten Batu Bara dan perekonomian regional umumnya, merupakan peluang bisnis yang potensial bagi PT. Pembangunan Batra Berjaya melalui strategi diversifikasi usaha dan setiap usaha itu diorientasikan kepada pencapaian profitabilitas yang tinggi. Penyertaan Modal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat adalah prinsip usaha yang diorientasikan kepada pencapaian laba sesuai kaidah-kaidah perekonomian yang lazim. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (t ) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…