DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 1 2007tentang Penaggulangan Bencana(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2007Nomor66,TambahanLembaran 4.Undang-UndangNomor24Tahun NegaraRepublik IndonesiaNomor4723); 5.Undang-UndangNomor12 Tahun 2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2011Nomor82, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234): 6.Undang-UndangNomor24Tahun 2013tentangPerubahan AtasUndang-UndangNomor23 Tahun2006tentang Administrasi Kependudukan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2013Nomor232,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5475); 7.Undang-UndangNomor5Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5494); 8.Undang-UndangNomor6 Tahun2014 tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor7, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5495); 9.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor58, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679); 10.Undang-UndangNomor30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601); 11.Peraturan PemerintahNomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara; * 3
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Batu Bara;
10.Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
11.Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Batu Bara;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintalian Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
17.Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 4

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan 1 pengkoordinasian terdapat pelaksanaan tugas administratif perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan kewenangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, menj' elenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari ;
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekeiiaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 5 7.DinasKetenagakeijaanTipeB,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaandantransmigrasi; 8.DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak TipeC, menyelenggarakanurusan pemerintahanbidang pemberdayaan perempuandan perlindungananak;
7. 9.DinasKetahananPanganTipe B,menyelenggarakan urusanpemerintahanbidangketahananpangandan bidang penyuluhan; 10.DinasLingkungan HidupTipeC, menyelenggarakan urusanpemerintahanbidang Lingkungan Hidup, kebersihan,persampahandankehutanan;
8. 11.DinasKependudukandanPencatatanSipilTipeA, menyelenggarakan urusanpemerintahanBidang AdministrasiKependudukanDanPencatatanSipil; 12.DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesaTipeB, menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang pemberdayaan masyarakatdandesa; 13.Dinas Pengendalian PendudukdanKeluargaBerencana TipeB,menyelenggarakanurusanpemerintahanbidang pengendalianpenduduk dan keluarga berencana; 14.DinasPerhubunganTipeB,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 15.Dinas KomunikasidanInformatikaTipeA, menyelenggarakan urusanpemerintahanbidang komunikasidaninformatika,bidang statistik dan persandian; 16.Dinas Koperasi,UsahaKecildanMenengahTipeA, menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang koperasi, usahakecilmenengah,bidang perdagangan dan perindustrian,bidangpasar dan sumber daya mineral; 17.Dinas PenanamanModaldan Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintu Tipe B,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
9. 18.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata TipeA, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata: 19.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 20.Dinas Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakan dan bidang kearsipan; 6 21.Dinas PertanianTipeA, menyelenggarakanurusan pemerintahan bidangpertaniandanhortikultura;
10. 22.DinasPetemakandanPerkebunanTipeA, menyelenggarakanurusanpemerintahanBidang Petemakan danPerkebunan.
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiridari: 1.BadanPerencanaanPembangunan Daerah melaksanakan TipeA, perencanaanpenunjang pembangunan.penelitiandanpengembangandaerah; 2.BadanPengelolaKeuangan danAsetDaerahTipeA, melaksanakan fungsipenunjangpengelolakeuangandan asetdaerah; 3.BadanKepegawaianDaerahTipeB,melaksanakan fungsi penunjangkepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia; 4.BadanPengelolaPajak danRetribusiDaerahTipeA, melaksanakan fungsi penunjangPengelolapajak dan retribusidaerah; 5.Badan Penanggulangan Bencana DaerahTipe B. melaksanakan fungsipenunjangbidang penanggulangan bencana. fungsi Pasal 3

(1)Selainperangkat daerahsebagaimanadimaksud dalam Pasal 2,Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimanadimaksud pada ayat(1)terdiri dari:
1. a.Kecamatan MedangDeras denganTipeA; b.KecamatanSeiSuka denganTipeA; c.KecamatanAirPutih denganTipeA; d.Kecamatan LimaPuluh denganTipeA;
2. e.Kecamatan TalawidenganTipeA; f.Kecamatan Tanjung TirarndenganTipeA; g.Kecamatan Sei BalaidenganTipeA.
(3)Kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat(2)terdapat Kelurahan, kecuali Kecamatan Sei Balai;
(4)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)merupakan Perangkat Kecamatan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. 7

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keija di bawahnya diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan;
b.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata keija yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal. 8

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeija secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Sebelum Rumah Sakit Daerah Kabupaten ditata menjadi UPT Dinas tetap melalcsanakan tugasnya dan disesuaikan setelah ditetapkannya peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang barn.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli, nomenklatur dan tugas fungsinya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf ahli dibantu dengan Sub Bagian staf ahli yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten. 9
(1)PejabatAparaturSipilNegarapadaPerangkatDaerah diangkat dandiberhentikanolehBupatisesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)PejabatDinasKependudukandanPencatatanSipildiangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuanperaturanperundang- undangan.
(3)JabatanPerangkat Daerah Kabupaten: a.SekretarisDaerahKabupatenmerupakanjabataneselonII a ataujabatanpimpinan tinggipratama;
1. b.SekretarisDPRD, InspekturDaerah,Asisten Sekretaris Daerah, Kepala DinasDaerah,KepalaBadan Daerahdan StafAhliBupati merupakan jabatan eselonIIbatau jabatanpimpinantinggipratama; c.SekretarisInspektoratDaerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris DinasDaerah, SekretarisBadan Daerah,Kepala Bagian serta Camatmerupakan jabatanstrukturaleselon IIIa ataujabatan administator; d.KepalaBidang pada DinasdanBadan serta Sekretaris Kecamatan merupakanjabatan struktural eselonIII.b ataujabatan administator; e.Lurah, KepalaSubbagian padaSekretariat Daerah, SekretariatDPRD,inspektorat,DinasdanBadan Daerah, Kepala Seksi pada DinasdanBadan Daerah, Kepala Unit Pelaksana TeknispadaDinasdanBadan DaerahKelasA, SekretarisKecamatantipeB,serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabataneselonIV.a atau jabatan pengawas;
2. f.Kepala Unit Pelaksana TeknispadaDinasdan Badan DaerahKelas B,Kepala Subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelasA, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselonIVb atau jabatan pengawas; 10
3. g.Kepala Unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. h.Kepala Unit pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
5. i.Kepala Unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut. hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. i

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 1 2007tentang Penaggulangan Bencana(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2007Nomor66,TambahanLembaran 4.Undang-UndangNomor24Tahun NegaraRepublik IndonesiaNomor4723); 5.Undang-UndangNomor12 Tahun 2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2011Nomor82, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234): 6.Undang-UndangNomor24Tahun 2013tentangPerubahan AtasUndang-UndangNomor23 Tahun2006tentang Administrasi Kependudukan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2013Nomor232,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5475); 7.Undang-UndangNomor5Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5494); 8.Undang-UndangNomor6 Tahun2014 tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor7, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5495); 9.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor58, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679); 10.Undang-UndangNomor30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601); 11.Peraturan PemerintahNomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara; * 3
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Batu Bara;
10.Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
11.Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Batu Bara;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintalian Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
17.Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 4

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan 1 pengkoordinasian terdapat pelaksanaan tugas administratif perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan kewenangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, menj' elenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari ;
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekeiiaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 5 7.DinasKetenagakeijaanTipeB,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaandantransmigrasi; 8.DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak TipeC, menyelenggarakanurusan pemerintahanbidang pemberdayaan perempuandan perlindungananak;
7. 9.DinasKetahananPanganTipe B,menyelenggarakan urusanpemerintahanbidangketahananpangandan bidang penyuluhan; 10.DinasLingkungan HidupTipeC, menyelenggarakan urusanpemerintahanbidang Lingkungan Hidup, kebersihan,persampahandankehutanan;
8. 11.DinasKependudukandanPencatatanSipilTipeA, menyelenggarakan urusanpemerintahanBidang AdministrasiKependudukanDanPencatatanSipil; 12.DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesaTipeB, menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang pemberdayaan masyarakatdandesa; 13.Dinas Pengendalian PendudukdanKeluargaBerencana TipeB,menyelenggarakanurusanpemerintahanbidang pengendalianpenduduk dan keluarga berencana; 14.DinasPerhubunganTipeB,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 15.Dinas KomunikasidanInformatikaTipeA, menyelenggarakan urusanpemerintahanbidang komunikasidaninformatika,bidang statistik dan persandian; 16.Dinas Koperasi,UsahaKecildanMenengahTipeA, menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang koperasi, usahakecilmenengah,bidang perdagangan dan perindustrian,bidangpasar dan sumber daya mineral; 17.Dinas PenanamanModaldan Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintu Tipe B,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
9. 18.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata TipeA, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata: 19.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 20.Dinas Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakan dan bidang kearsipan; 6 21.Dinas PertanianTipeA, menyelenggarakanurusan pemerintahan bidangpertaniandanhortikultura;
10. 22.DinasPetemakandanPerkebunanTipeA, menyelenggarakanurusanpemerintahanBidang Petemakan danPerkebunan.
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiridari: 1.BadanPerencanaanPembangunan Daerah melaksanakan TipeA, perencanaanpenunjang pembangunan.penelitiandanpengembangandaerah; 2.BadanPengelolaKeuangan danAsetDaerahTipeA, melaksanakan fungsipenunjangpengelolakeuangandan asetdaerah; 3.BadanKepegawaianDaerahTipeB,melaksanakan fungsi penunjangkepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia; 4.BadanPengelolaPajak danRetribusiDaerahTipeA, melaksanakan fungsi penunjangPengelolapajak dan retribusidaerah; 5.Badan Penanggulangan Bencana DaerahTipe B. melaksanakan fungsipenunjangbidang penanggulangan bencana. fungsi Pasal 3

(1)Selainperangkat daerahsebagaimanadimaksud dalam Pasal 2,Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimanadimaksud pada ayat(1)terdiri dari:
1. a.Kecamatan MedangDeras denganTipeA; b.KecamatanSeiSuka denganTipeA; c.KecamatanAirPutih denganTipeA; d.Kecamatan LimaPuluh denganTipeA;
2. e.Kecamatan TalawidenganTipeA; f.Kecamatan Tanjung TirarndenganTipeA; g.Kecamatan Sei BalaidenganTipeA.
(3)Kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat(2)terdapat Kelurahan, kecuali Kecamatan Sei Balai;
(4)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)merupakan Perangkat Kecamatan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. 7

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keija di bawahnya diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan;
b.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata keija yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal. 8

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeija secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Sebelum Rumah Sakit Daerah Kabupaten ditata menjadi UPT Dinas tetap melalcsanakan tugasnya dan disesuaikan setelah ditetapkannya peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang barn.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli, nomenklatur dan tugas fungsinya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf ahli dibantu dengan Sub Bagian staf ahli yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten. 9
(1)PejabatAparaturSipilNegarapadaPerangkatDaerah diangkat dandiberhentikanolehBupatisesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)PejabatDinasKependudukandanPencatatanSipildiangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuanperaturanperundang- undangan.
(3)JabatanPerangkat Daerah Kabupaten: a.SekretarisDaerahKabupatenmerupakanjabataneselonII a ataujabatanpimpinan tinggipratama;
1. b.SekretarisDPRD, InspekturDaerah,Asisten Sekretaris Daerah, Kepala DinasDaerah,KepalaBadan Daerahdan StafAhliBupati merupakan jabatan eselonIIbatau jabatanpimpinantinggipratama; c.SekretarisInspektoratDaerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris DinasDaerah, SekretarisBadan Daerah,Kepala Bagian serta Camatmerupakan jabatanstrukturaleselon IIIa ataujabatan administator; d.KepalaBidang pada DinasdanBadan serta Sekretaris Kecamatan merupakanjabatan struktural eselonIII.b ataujabatan administator; e.Lurah, KepalaSubbagian padaSekretariat Daerah, SekretariatDPRD,inspektorat,DinasdanBadan Daerah, Kepala Seksi pada DinasdanBadan Daerah, Kepala Unit Pelaksana TeknispadaDinasdanBadan DaerahKelasA, SekretarisKecamatantipeB,serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabataneselonIV.a atau jabatan pengawas;
2. f.Kepala Unit Pelaksana TeknispadaDinasdan Badan DaerahKelas B,Kepala Subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelasA, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselonIVb atau jabatan pengawas; 10
3. g.Kepala Unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. h.Kepala Unit pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
5. i.Kepala Unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut. hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. i