DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 'ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik · 'Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); f • •
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN : • Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara; 3 d •
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang berkedudukan sebagai unsur • • penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Batu Bara;
10.Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara; 1 1. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Batu Bara;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional den/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda at.au yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
17.Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 4 •

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan • pengkoordinasian terdapat pelaksanaan tugas administratif perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan kewenangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang i perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Palisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 5 • •
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, kebersihan, persampahan dan kehutanan; 1 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
11. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan urusan Tipe A, bidangmenyelenggarakan urusan pemerintahan kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata;
12. 19.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
13. 20.Dinas Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. 14.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
17. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pasar dan sumber daya mineral;
18. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pel.ayanan perizinan terpadu satu pintu;
19. 18.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata • pemerintahan bidang perpustakan dan bidang kearsipan; 6 • •
20. 21.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
21. 22.Dinas Peternakan dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang i • Peternakan dan Perkebunan.
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ti.pc A, melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. 4.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pengelola pajak dan retribusi daerah;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Medang Deras dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Sei Suka dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Air Putih dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Lima Puluh dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Talawi dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Tanjung Tiram dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Sei Balai dengan Tipe A.
(3)Kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kelurahan, kecuali Kecamatan Sei Balai;
(4)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rnerupakan Perangkat Kecamatan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. 7 • •

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan;
b.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal. 8 • f •

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada . ·, ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Sebelum Rumah Sakit Daerah Kabupaten ditata menjadi UPT Dinas tetap melaksanakan tugasnya dan disesuaikan setelah ditetapkannya peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru .

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli, nomenklatur dan tugas fungsinya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf ahli dibantu dengan Sub Bagian staf ahli yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten. 9 i • A • BABV KEPEGAWAIAN Pasal 1 1 ( 1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II a ataujabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administator;
4. d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III. b atau jabatan administator;
5. e.Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV. a atau jabatan pengawas;
6. f.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas; • l • •
7. g.Kepala Unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. h.Kepala Unit pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
9. i.Kepala Unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 'ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik · 'Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); f • •
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN : • Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara; 3 d •
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang berkedudukan sebagai unsur • • penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Batu Bara;
10.Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara; 1 1. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Batu Bara;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional den/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda at.au yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
17.Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 4 •

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan • pengkoordinasian terdapat pelaksanaan tugas administratif perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan kewenangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang i perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Palisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 5 • •
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, kebersihan, persampahan dan kehutanan; 1 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
11. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan urusan Tipe A, bidangmenyelenggarakan urusan pemerintahan kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata;
12. 19.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
13. 20.Dinas Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. 14.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
17. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pasar dan sumber daya mineral;
18. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pel.ayanan perizinan terpadu satu pintu;
19. 18.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata • pemerintahan bidang perpustakan dan bidang kearsipan; 6 • •
20. 21.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
21. 22.Dinas Peternakan dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang i • Peternakan dan Perkebunan.
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ti.pc A, melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. 4.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pengelola pajak dan retribusi daerah;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Medang Deras dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Sei Suka dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Air Putih dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Lima Puluh dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Talawi dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Tanjung Tiram dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Sei Balai dengan Tipe A.
(3)Kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kelurahan, kecuali Kecamatan Sei Balai;
(4)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rnerupakan Perangkat Kecamatan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. 7 • •

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan;
b.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal. 8 • f •

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada . ·, ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Sebelum Rumah Sakit Daerah Kabupaten ditata menjadi UPT Dinas tetap melaksanakan tugasnya dan disesuaikan setelah ditetapkannya peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru .

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli, nomenklatur dan tugas fungsinya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf ahli dibantu dengan Sub Bagian staf ahli yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten. 9 i • A • BABV KEPEGAWAIAN Pasal 1 1 ( 1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II a ataujabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administator;
4. d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III. b atau jabatan administator;
5. e.Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV. a atau jabatan pengawas;
6. f.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas; • l • •
7. g.Kepala Unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. h.Kepala Unit pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
9. i.Kepala Unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016