DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batubara Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 216

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BAB IV TUJUAN PENATAAN BWP BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG BAB VI RENCANA POLA RUANG BAB VII PENETAPAN SBWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA BAB VIII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG BAB IX PERATURAN ZONASI BAB X KELEMBAGAAN BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG BAB XII KETENTUAN TAMBAHAN BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040;
c.bahwa untuk melaksanakan Agenda Pembangunan Bidang, Sasaran Bidang Wilayah dan Tata Ruang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, maka sebagai wilayah pendukung Kawasan Indsutri Kuala Tanjung perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang di sekitar Kawasan Industri Kuala Tanjung Pada Bagian Wilayah Perencanaan Utara Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Kawasan Industri Kuala Tanjung. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
16.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 3 Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6405);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 4 Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
33.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
34.Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69);
35.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
36.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provisi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);
37.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
38.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007); 5
39.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
40.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
41.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
42.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
44.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280);
45.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
47.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
48.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
50.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 6 Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
51.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
52.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
53.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN (BWP) SELATAN KAWASAN PERKOTAAN KUALA TANJUNG TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Batu Bara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah pemerintah Kabupaten Batu Bara.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
7.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
8.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.
10.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7
11.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
17.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Sekitar Kawasan Industri Kuala Tanjung Pada Bagian Wilayah Perencanaan Utara Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung dilengkapi dengan peraturan zonasi.
19.Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
20.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
21.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
22.Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional baik lindung maupun budidaya serta memiliki ciri tertentu.
23.Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
24.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
25.Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
26.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27.Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, 8 sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
28.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
29.Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.
30.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
31.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna.
33.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
34.Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk tidak dibatasi.
35.Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
36.Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
37.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
38.Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintergrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
39.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
40.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
41.Jalur evakuasi bencana adalah jalur perjalanan yang menerus termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakusi.
42.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 9
43.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
44.Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP, adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
45.Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SBWP, adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
46.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
47.Nomor blok adalah kodenumerik yang diberikan untuk setiap blok.
48.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
49.Sempadan adalah garis batas kawasan yang dialokasikan untuk memberikan perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu.
50.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
51.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
52.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
53.Kawasan perkotaan adalah adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
54.Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas.
55.Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
56.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan 10 yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, dan jaringan pipa, gas dan sebagainya.
57.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
58.Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
59.Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
60.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
61.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
62.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
63.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
64.Jarak Bebas Bangunan yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar pada persil yang dikuasai.
65.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
66.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
67.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
68.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 11 Ruang di Kabupaten Batu Bara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR dan PZ BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung memuat:

a.tujuan penataan BWP;
b.rencana struktur ruang;
c.rencana pola ruang;
d.penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya;
e.ketentuan pemanfaatan ruang; dan
f.peraturan zonasi.

Pasal 3

(1)Lingkup wilayah BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3.609,45 Ha (tiga ribu enam ratus sembilan koma empat puluh lima hektar), beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
(2)Batas-batas BWP Selatan meliputi:
1. a.Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cengkering Kecamatan Medang Deras;
2. b.Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun;
3. c.Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka, dan
4. d.Sebelah barat berbatasan dengan Desa Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka.
(3)BWP Selatan terdiri atas:
1. a.Kecamatan Sei Suka dengan luas 3.048,89 Ha (tiga ribu empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan hektar);
2. b.Kecamatan Medang Deras dengan luas 235,89 Ha (dua ratus tiga puluh lima koma delapan puluh sembilan hektar); dan
3. c.Kecamatan Air Putih dengan luas 324,68 Ha (tiga ratus dua puluh empat koma enam puluh delapan hektar).
(4)Kecamatan Sei Suka dengan luas 3.048,89 Ha (tiga ribu empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan hektar) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
1. a.Desa Sei Suka Deras dengan luas 275,29 Ha (dua ratus tujuh puluh lima koma dua puluh sembilan hektar);
2. b.Desa Perkebunan Sipare-pare dengan luas 1.855,98 Ha (seribu delapan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh delapan hektar);
3. c.Desa Simodong dengan luas 120,84 Ha (seratus dua puluh koma delapan puluh empat hektar);
4. d.Desa Pematang Jering dengan luas 510,43 ha (lima ratus sepuluh koma empat puluh tiga hektar);
5. e.Desa Tanjung Gading dengan luas 114,84 Ha (seratus empat belas koma delapan puluh empat hektar);
6. f.Desa Simpangkopi dengan luas 50,84 Ha (lima puluh koma delapan puluh empat hektar); dan 12
7. g.Desa Brohol dengan luas 120,66 Ha (seratus dua puluh koma enam puluh enam hektar).
(5)Kecamatan Medang Deras dengan luas 235,89 Ha (dua ratus tiga puluh lima koma delapan puluh sembilan hektar) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.Desa Tanjung Sigoni dengan luas 78,83 Ha (tujuh puluh delapan koma delapan puluh tiga hektar);
2. b.Desa Cengkering Pekan dengan luas 4,54 Ha (empat koma lima puluh empat hektar); dan
3. c.Desa Pakamraya Selatan dengan luas 152,52 Ha (seratus lima puluh dua koma lima puluh dua hektar).
(6)Kecamatan Air Putih dengan luas 324,68 Ha (tiga ratus dua puluh empat koma enam puluh delapan hektar) yang terdiri dari:
1. a.Desa Sipare-pare dengan luas 254,29 Ha (dua ratus lima puluh empat koma dua puluh sembilan hektar); dan
2. b.Desa Tanjung Mulia dengan luas 70,39 Ha (tujuh puluh koma tiga puluh sembilan hektar).
(7)BWP Selatan dibagi menjadi 6 SBWP yang terdiri atas :
1. a.SBWP E terdiri atas Desa Perkebunan Sipare – Pare, Desa Brohol, Desa Pakamraya Selatan dengan luas 526,39 Ha (lima ratus dua puluh enam koma tiga puluh sembilan hektar);
2. b.SBWP F terdiri atas Desa Perkebunan Sipare Pare, Desa Tanjung Sigoni, Desa Cengerinpekan, Desa Simodong dengan luas 1.017,63 Ha (seribu tujuh belas koma enam puluh tiga hektar);
3. c.SBWP G terdiri atas Desa Sei Suka Deras, Desa Perkebunan Sipare-Pare dengan luas 467,38 Ha (empat ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh delapan hektar);
4. d.SBWP H terdiri atas Desa Perkebunan Sipare-Pare, Desa Simpangkopi, Desa Tanjung Gading dengan luas 407,09 Ha (empat ratus tujuh koma nol sembilan hektar);
5. e.SBWP I terdiri atas Desa Sipare-Pare, Desa Tanjung Mulia, Desa Pematangjering, Desa Perkebunan Sipare Pare dengan luas 705,95 Ha (tujuh ratus lima koma sembilan puluh lima hektar); dan
6. f.SBWP J terdiri atas Desa Perkebunan Sipare-Pare, Desa Sei Suka Deras, Desa Simpangkopi, Desa Tanjung Gading dengan luas 485,01 Ha (empat ratus delapan puluh lima koma nol satu hektar).
(8)Pembagian blok pada SBWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
1. a.blok E.01 dengan luas 104,79 Ha (seratus empat koma tujuh puluh sembilan hektar);
2. b.blok E.02 dengan luas 124,65 Ha (seratus dua puluh empat koma enam puluh lima hektar);
3. c.blok E.03 dengan luas 114,47 Ha (seratus empat belas koma empat puluh tujuh hektar); dan
4. d.blok E.04 dengan luas 182,48 Ha (seratus delapan puluh dua koma empat puluh delapan hektar).
(9)Pembagian blok pada SBWP F sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
1. a.blok F.01 dengan luas 151,45 Ha (seratus lima puluh satu koma empat puluh lima hektar);
2. b.blok F.02 dengan luas 61,47 Ha (enam puluh satu koma empat puluh tujuh hektar);
3. c.blok F.03 dengan luas 96,99 Ha (sembilan puluh enam koma sembilan puluh sembilan hektar); 13
4. d.blok F.04 dengan luas 37,38 Ha (tiga puluh tujuh koma tiga puluh delapan hektar);
5. e.blok F.05 dengan luas 55,45 Ha (lima puluh lima koma empat puluh lima hektar);
6. f.blok F.06 dengan luas 33,87 Ha (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh hektar);
7. g.blok F.07 dengan luas 87,85 ha (delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima hektar);
8. h.blok F.08 dengan luas 49,99 Ha (empat puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan hektar);
9. i.blok F.09 dengan luas 116,81 Ha (seratus enam belas koma delapan puluh satu);
10. j.blok F.10 dengan luas 72,93 Ha (tujuh puluh dua koma sembilan puluh tiga);
11. k.blok F.11 dengan luas 55,29 Ha (lima puluh lima koma dua puluh sembilan hektar);
12. l.blok F.12 dengan luas 78,81 Ha (tujuh puluh delapan koma delapan puluh satu hektar); dan
13. m.blok F.13 dengan luas 119,34 Ha (seratus sembilan belas koma tiga puluh empat hektar).
(10)Pembagian blok pada SBWP G sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
1. a.blok G.01 dengan luas 133,41 Ha (seratus tiga puluh tiga koma empat puluh satu hektar);
2. b.blok G.02 dengan luas 61,01 Ha (enam puluh satu koma nol satu hektar);
3. c.blok G.03 dengan luas 63,72 Ha (enam puluh tiga koma tujuh puluh dua hektar);
4. d.blok G.04 dengan luas 108,07 Ha (seratus delapan koma nol tujuh hektar); dan
5. e.blok G.05 dengan luas 101,17 Ha (seratus satu koma tujuh belas hektar).
(11)Pembagian blok pada SBWP H sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi: blok H.01 dengan luas 407,09 Ha (empat ratus tujuh koma nol sembilan hektar).
(12)Pembagian blok pada SBWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, meliputi:
1. a.blok I.01 dengan luas 102,53 Ha (seratus dua koma lima puluh tiga hektar);
2. b.blok I.02 dengan luas 264,46 Ha (dua ratus enam puluh empat koma empat puluh enam hektar);
3. c.blok I.03 dengan luas 147,01 Ha (seratus empat puluh tujuh koma nol satu hektar); dan
4. d.blok I.04 dengan luas 191,87 Ha (seratus sembilan puluh satu koma delapan puluh tujuh hektar).
(13)Pembagian blok pada SBWP J sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, meliputi:
1. a.blok J.01 dengan luas 103,01 Ha (seratus tiga koma nol satu hektar);
2. b.blok J.02 dengan luas 130,83 Ha (seratus tiga puluh koma delapan puluh tiga hektar);
3. c.blok J.03 dengan luas 28,07 Ha (dua puluh delapan koma nol tujuh hektar);
4. d.blok J.04 dengan luas 75,84 Ha (tujuh puluh lima koma delapan puluh empat hektar); dan 14
5. e.blok J.05 dengan luas 147,17 Ha (seratus empat puluh tujuh koma tujuh belas hektar).
(14)Pembagian Deliniasi Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kedudukan RDTR dan PZ sebagai pedoman bagi:

a.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri;
b.penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
c.penataan ruang sekitar kawasan industri;
d.perwujudan keserasian pembangunan antar sektor; dan
e.perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di sekitar kawasan industri.

Pasal 5

(1)Jangka waktu RDTR dan PZ BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
(2)Peninjauan kembali RDTR dan PZ BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Peninjauan kembali RDTR dan PZ BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila:
1. a.terjadi perubahan kebijakan provinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung;
2. b.terjadi perubahan RTRW Kabupaten Batu Bara yang mempengaruhi BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung; dan/atau
3. c.terjadi dinamika internal BWP yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 6

(1)Tujuan penataan ruang wilayah BWP Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a yaitu Terwujudnya BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung sebagai penyangga kawasan industri yang berbasis pusat perdagangan jasa dan pendidikan yang terintegrasi, inklusif, layak huni dan berkelanjutan.
(2)Kebijakan untuk melaksanakan tercapainya tujuan penataan ruang adalah:
1. a.Menetapkan penataan ruang berbasis lingkungan berkelanjutan;
2. b.Perencanaan pembangunan dengan konsep pemerataan pelayanan;
3. c.Perencanaan sarana dan prasarana permukiman secara inklusif dan berkelanjutan;
4. d.Penataan ruang sesuai dengan kebutuhan social masyarakat; dan
5. e.Pengembangan industri kecil untuk peningkatan perekonomian penduduk. 15
(3)Strategi untuk melaksanakan kebijakan menetapkan penataan ruang berbasis lingkungan berkelanjutan sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a adalah:
1. a.Penyediaan lahan ruang terbuka hijau;
2. b.Pengembangan system pengelolaan sampah dengan pendekatan zero waste dan 3R; dan
3. c.Penyediaan system pengelolaan limbah.
(4)Strategi untuk melaksanakan kebijakan Perencanaan pembangunan dengan konsep pemerataan pelayanan sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf b adalah:
1. a.Penetapan pusat dan subpusat pelayanan di seluruh BWP secara merata dengan pengembangan fasilitas dan bangkitan kegiatan; dan
2. b.Integrasi antara pusat dan subpusat pelayanan dengan penyediaan aksesibilitas yang terjangkau.
(5)Strategi untuk melaksanakan kebijakan Perencanaan sarana dan prasarana permukiman secara inklusif dan berkelanjutan sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf c adalah:
1. a.Penyediaan jaringan pergerakan dan prasarana jalan;
2. b.Pengmebangan system pengelolaan sampah dengan pendekatan zero waste dan 3R;
3. c.Penyediaan system pengelolaan limbah; dan
4. d.Peningkatan ketahanan energi dengan penyediaan sumber energi alternatif.
(6)Strategi untuk melaksanakan kebijakan Penataan ruang sesuai dengan kebutuhan social masyarakat sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf d adalah:
1. a.Pemerataan fasilitas pelayanan dan peningkatan keamanan dan keselamatan masyarakat; dan
2. b.Penyediaan fasilitas ruang terbuka publik dan rekreasi.
(7)Strategi untuk melaksanakan kebijakan Pengembangan industri kecil untuk peningkatan perekonomian penduduk sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf e adalahMengakomodir potensi industri rumah tangga untuk pengembangan ekonomi kerakyatan.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 7

(1)Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi; dan
3. c.rencana jaringan prasarana.
(2)Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
1. a.pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK); 16
2. b.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
3. c.pusat lingkungan (PL).
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Perkotaan Kuala Tanjung yang terdapat di SBWP F, dengan tema Pusat Komersial Perkotaan dan Transportasi.
(3)SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.SPPK E yang terdapat di SBWP E, dengan tema pertanian, RTH, dan transportasi;
2. b.SPPK F yang terdapat di SBWP F dengan tema perumahan, pertanian, budidaya perikanan;
3. c.SPPK G yang terdapat di SBWP G dengan tema perumahan dan perkebunan;
4. d.SPPK H yang terdapat di SBWP H dengan tema perumahan, pelayanan umum, dan RTH;
5. e.SPPK I yang terdapat di SBWP I dengan tema pariwisata, perdagangan dan jasa, perumahan; dan
6. f.SPPK J yang terdapat di SBWP J dengan tema perdagangan dan jasa, pergudangan.
(4)PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.PL E.1 yang terdapat di SBWP E blok E.01;
2. b.PL F.1 yang terdapat di SBWP F blok F.02;
3. c.PL F.2 yang terdapat di SBWP F blok F.03;
4. d.PL G.1 yang terdapat di SBWP G blok G.03;
5. e.PL I.1 yang terdapat di SBWP I blok I.02;
6. f.PL I.2 yang terdapat di SBWP I blok I.03;
7. g.PL J.1 yang terdapat di SBWP J blok J.01; dan
8. h.PL J.2 yang terdapat di SBWP J blok J.02.

Pasal 9

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :

a.sistem jaringan jalan; dan
b.sistem jaringan kereta api.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
1. a.jaringan jalan bebas hambatan;
2. b.jaringan jalan arteri primer;
3. c.jaringan jalan arteri sekunder;
4. d.jaringan jalan kolektor sekunder;
5. e.jaringan jalan lokal sekunder;
6. f.jaringan jalan lingkungan primer;
7. g.jaringan jalan lingkungan sekunder;
8. h.jalur pejalan kaki;
9. i.jalur sepeda;
10. j.jalan lainnya;
11. k.jembatan; dan
12. l.sistem angkutan umum.
(2)Jalan bebas hambatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ruas jalan Tol Sumatera – Kuala Tanjung dengan panjang 9,85 km.
(3)Jaringan jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 17
1. a.ruas 018 : Tanjung Kasau – Indrapura dengan panjang 5,87 km; dan
2. b.ruas 088 : Simpang Kuala Tanjung – Kuala Tanjung dengan panjang 6,49 km.
(4)Jaringan jalan arteri sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.ruas jalan Desa Simodong dengan panjang 5,57 km; dan
2. b.ruas jalan Simpang Kuala Tanjung I dengan panjang 0,42 km.
(5)Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.ruas jalan Beringin dengan panjang 2,32 km;
2. b.ruas jalan Sipare-pare – Kampung Lalang dengan panjang 1,96 km;
3. c.ruas jalan Simpang Seisuka Deras – Simpang Pasir Putih dengan panjang 3,14 km;
4. d.ruas jalan Simpang Bandar Tinggi – Batas Simalungun dengan panjang 1,21 km;
5. e.ruas jalan Sipare-pare – Tanjung Mulia dengan panjang 1,28 km;
6. f.ruas jalan Sipare-pare – Kampung Lalang dengan panjang 3,98 km;
7. g.ruas jalan Sipare-pare – Kampung Lalang I dengan panjang 1,19 km;
8. h.ruas jalan Simodong I dengan panjang 4,02 km;
9. i.ruas jalan Simodong II dengan panjang 1,67 km;
10. j.ruas jalan Simodong III dengan panjang 4,13 km;
11. k.ruas jalan Perkebunan Sipare-pare – Pakam Raya dengan panjang 2,61 km;
12. l.ruas jalan EMH dengan panjang 2,31 km;
13. m.ruas jalan Dusun III dengan panjang 1,22 km; dan
14. n.ruas jalan Perkebunan Sipare-pare I dengan panjang 0,74 km.
(6)Jaringan jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
1. a.ruas jalan Simpangkopi dengan panjang 1,54 km;
2. b.ruas jalan Sawo dengan panjang 1,58 km;
3. c.ruas jalan Salak dengan panjang dengan panjang 1,09 km;
4. d.ruas jalan Mawar dengan panjang 0,65 km;
5. e.ruas jalan Kenanga dengan panjang 0,55 km;
6. f.ruas jalan Waru dengan panjang 0,58 km;
7. g.ruas jalan Akasia dengan panjang 0,79 km;
8. h.ruas jalan Cemara dengan panjang 1,06 km;
9. i.ruas jalan Kayu Putih dengan panjang 0,92 km;
10. j.ruas jalan Beringin I dengan panjang 0,78 km;
11. k.ruas jalan Melati dengan panjang 0,70 km;
12. l.ruas jalan Desa Pakam – Brohol dengan panjang 5,95 km;
13. m.ruas jalan Desa Simodong I dengan panjang 0,82 km;
14. n.ruas jalan Dusun dengan panjang 1,68 km;
15. o.ruas jalan Jati dengan panjang 1,08 km;
16. p.ruas jalan Kebun Sawit dengan panjang 5,08 km;
17. q.ruas jalan Lokal Desa Perkebunan Sipare-pare dengan panjang 6,50 km;
18. r.ruas jalan Lokal Desa Sei Suka Deras dengan panjang 0,33 km;
19. s.ruas jalan Lokal Desa Simodong dengan panjang 28,21 km;
20. t.ruas jalan Nanas Siam dengan panjang 1,70 km;
21. u.ruas jalan Nanas Siam I dengan panjang 0,49 km;
22. v.ruas jalan Pardomuan dengan panjang 0,55 km;
23. w.ruas jalan PT Muis dengan panjang 10,86 km;
24. x.ruas jalan Sei Suka Deras Dusun VII dengan panjang 5,56 km;
25. y.ruas jalan Simpang Kebun Kopi dengan luas 2,44 km;
26. z.ruas jalan Simpang Kopi I dengan panjang 0,28 km; 18 aa.ruas jalan Simpang Kuala Tanjung – Kuala Tanjung I dengan panjang 1,62 km; bb. ruas jalan Simpang Simodong – Pakam Raya dengan panjang 3,22 km; cc. ruas jalan Gang Sudar dengan panjang 0,87 km; dd. ruas jalan Gang Saudara dengan panjang 0,80 km; ee. ruas jalan Gang Afokat dengan panjang 0,14 km; ff. ruas jalan Gang Beringin III dengan panjang 0,016 km; dan gg. ruas jalan Gang Ikhlas dengan panjang 0,25 km.
(7)Jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
1. a.ruas jalan Simpang Kebun Kopi dengan panjang 0,19 km;
2. b.ruas jalan Sei Suka Deras Dusun VII dengan panjang 0,19 km; dan
3. c.ruas jalan Desa Pakam – Brohol 0,11 km.
(8)Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
1. a.ruas jalan Lokal Sekunder Pakam Raya dengan panjang 5,67 km;
2. b.ruas jalan Cempaka dengan panjang 0,79 km;
3. c.ruas jalan Anggrek dengan panjang 0,26 km;
4. d.ruas jalan Cemara dengan panjang 0,28 km;
5. e.ruas jalan Flamboyan dengan panjang 0,70 km;
6. f.ruas jalan Flamboyan 1 dengan panjang 0,37 km;
7. g.ruas jalan Flamboyan 3 dengan panjang 0,04 km;
8. h.ruas jalan Flamboyan 5 dengan panjang 0,04 km;
9. i.ruas jalan Flamboyan 6 dengan panjang 0,10 km;
10. j.ruas jalan Flamboyan 7 dengan panjang 0,04 km;
11. k.ruas jalan Flamboyan 8 dengan panjang 0,16 km;
12. l.ruas jalan Kelapa Gading dengan panjang 0,13 km;
13. m.ruas jalan Lokal Sekunder Desa Sei Suka Deras dengan panjang 8,40 km;
14. n.ruas jalan Lokal Sekunder Pakam Raya dengan panjang 3,35 km;
15. o.ruas jalan Lokal Sekunder Perkebunan Sipare-pare dengan panjang 8,10 km;
16. p.ruas jalan Lokal Sekunder Tanjung Kubah dengan panjang 3,91 km;
17. q.ruas jalan Mawar 1 dengan panjang 0,12 km;
18. r.ruas jalan Mawar 2 dengan panjang 0,11 km;
19. s.ruas jalan Mawar 3 dengan panjang 0,09 km;
20. t.ruas jalan Mawar 4 dengan panjang 0,11 km;
21. u.ruas jalan Mawar 5 dengan panjang 0,12 km;
22. v.ruas jalan Mawar 6 dengan panjang 0,16 km;
23. w.ruas jalan Mawar 7 dengan panjang 0,14 km;
24. x.ruas jalan Mawar 8 dengan panjang 0,11 km;
25. y.ruas jalan Mawar 9 dengan panjang 0,24 km;
26. z.ruas jalan Mawar 10 dengan panjang 0,11 km; aa.ruas jalan Menur 2 dengan panjang 0,18 km; bb. ruas jalan Menur 3 dengan panjang 0,08 km; cc. ruas jalan Meranti dengan panjang 1,35 km; dd. ruas jalan Sakura dengan panjang 0,39 km; ee. ruas jalan Sederhana dengan panjang 0,87 km; ff. ruas jalan Semangka dengan panjang 0,59 km; gg. ruas jalan Simpang Kerang dengan panjang 3,43 km; hh.ruas jalan Simpang Kopi I dengan panjang 2,23 km; dan ii. ruas jalan Gang Rambutan dengan panjang 0,14 km.
(9)Jalur pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat pada :
1. a.ruas jalan arteri primer; 19
2. b.ruas jalan arteri sekunder;
3. c.ruas jalan kolektor sekunder;
4. d.ruas jalan lokal sekunder;
5. e.kawasan transit (TOD) di SBWP F;
6. f.kawasan CBD di SBWP F; dan
7. g.zona parkir di SBWP E dan SBWP J.
(10)Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdapat pada :
1. a.ruas jalan arteri sekunder;
2. b.ruas jalan kolektor sekunder;
3. c.kawasan transit (TOD) di SBWP F; dan
4. d.kawasan pendidikan di SBWP F.
(11)Jalan lainnya/khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
1. a.jalan masuk dan keluar terminal barang/penumpang/pangkalan angkutan umum, meliputi ruas jalan sub terminal di SBWP E dan SBWP J;
2. b.jaringan jalan moda transportasi umum pada ruas jalan kawasan transit di SBWP F; dan
3. c.jalan masuk dan keluar pelataran parkir mobil barang di SBWP J.
(12)Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi :
1. a.Fly Over Trans Sumatera – Simpang Inalum;
2. b.Fly Over SBWP F;
3. c.Fly Over SBWP H;
4. d.Jembatan di atas sungai yang menghubungkan SBWP E dan SBWP I; dan
5. e.Jembatan melintasi jalan tol di SBWP E.
(13)Sistem angkutan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
1. a.Rute angkutan umum, terdiri dari:
  1. 1.Indrapura – TOD – BWP Utara – KI;
  2. 2.TOD – pusat BWP Utara – TOD;
  3. 3.TOD – Simodong – Seisuka Deras – Trans Sumatera – Simpang Kopi –Inalum – TOD; dan
  4. 4.TOD – Tanjung Kubah – Pasar – Inalum – TOD.
2. b.Terminal, pangkalan angkutan umum, dan halte, meliputi:
  1. 1.Terminal tipe C di SBWP E blok E.2;
  2. 2.Pangkalan angkutan umum di SBWP J blok J.3; dan
  3. 3.Halte di setiap 500 meter sesuai dengan rute angkutan umum.
(14)Sistem jaringan kereta api (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
1. a.Jaringan jalur KA; dan
2. b.Stasiun KA.
(15)Jaringan jalur KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jaringan jalur KA umum, berupa jaringan jalur KA perkotaan dalam kabupaten dengan rute Tanjung Tiram – SBWP H – SBWP F – Kuala Tanjung; dan
2. b.Jaringan jalur KA khusus, berupa jaringan jalur KA Kawasan Industri Kuala Tanjung dengan rute Tanjung Tiram – SBWP H – Kuala Tanjung.
(16)Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.stasiun penumpang, meliputi stasiun penumpang Tanjung Gading di SBWP H dan stasiun penumpang di SBWP F; dan 20
2. b.stasiun barang, berupa stasiun barang Tanjung Gading di SBWP H.
(17)Sistem jaringan jalan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(18)Sistem jaringan pedestrian dan sepeda digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(19)Sistem jaringan angkutan umum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(20)Sistem jaringan kereta api digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks216PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020