DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; tujuan; besaran dana cadangan; sumber dana; penempatan dana; penggunaan dana cadangan; pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN jdih.batubarakab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). jdih.batubarakab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
7.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative jdih.batubarakab.go.id cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tujuan untuk :
1. a.membiayai kegiatan pembangunan Infrastruktur Kantor Bupati Batu Bara;
2. b.membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Periode 2023-2028.

BAB III

BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Besaran Dana Cadangan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur Kantor Bupati Batu Bara, ditetapkan sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (Lima Puluh Dua Milyar Rupiah) P-APBD Tahun Anggaran 2020.
(2)Besaran Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara ditetapkan sebesar Rp. 31.840.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2021; jdih.batubarakab.go.id
2. b.Sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) pada P-APBD Tahun Anggaran 2021;
3. c.Sebesar Rp. 11.840.000.000,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2022.
(3)Besaran keseluruhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 sebesar Rp. 83.840.000.000,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
(4)Dalam hal pemenuhan Dana Cadangan pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka sisa penambahan Dana Cadangan diakumulasikan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah Kabupaten Batu Bara dan tidak bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DANA

Pasal 5

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan.
(2)Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum jdih.batubarakab.go.id digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik.
(4)Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.
(5)Hasil dari bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan tambahan atas dana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambahan Dana Cadangan berkenaan.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu digunakan setelah jumlah besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi.
(2)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran setelah terpenuhinya besaran Dana Cadangan.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD.
(2)Pengelolaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas, kewenangan dan fungsi Kepala SKPD selaku PPKD dan selaku BUD Kebupaten Batu Bara. jdih.batubarakab.go.id

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara. Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 28 Desember 2020 BUPATI BATU BARA, TTD ZAHIR Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 28 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA TTD SAKTI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (13-146/2020) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 196607071986021001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…