DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Bentuk dan Besaran Penambahan Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan dan/atau Dividen; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); SALINAN jdih.batubarakab.go.id
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA jdih.batubarakab.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut adalah Bank Umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
8.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Sumut.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal adalah : jdih.batubarakab.go.id

a.memperluas gerak usaha, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada PT. Bank Sumut bersumber dari APBD Kabupaten Batu Bara.

Pasal 4

Besaran penyertaan modal pemerintah daerah yang telah disertakan kepada PT. Bank Sumut pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut (Persero) sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) secara bertahap mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Besar Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian :
1. a.sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar) pada Tahun Anggaran 2020;
2. b.sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar) pada Tahun Anggaran 2021;
3. c.sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar) pada Tahun Anggaran 2022; jdih.batubarakab.go.id
4. d.sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar) pada Tahun Anggaran 2023;
(3)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Dalam hal Penambahan Penyertaan Modal pada Tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi, maka sisa penambahan penyertaan modal diakumulasikan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN/ATAU DIVIDEN

Pasal 7

(1)Bagi hasil keuntungan dan/atau dividen dari penyertaan modal daerah menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh setiap tahun buku.
(2)Bagi hasil keuntungan dan/atau dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah.
(3)Penyetoran bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan besaran bagi hasil keuntungan dan/atau dividen pada RUPS dan menyampaikan laporan beserta bukti pendukungnya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Sumut.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik dan dilaksanakan oleh pejabat pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. jdih.batubarakab.go.id

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara. Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 12 Februari 2020 BUPATI BATU BARA, TTD ZAHIR Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 13 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA TTDTTD SAKTI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 262 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-21/2020) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 196607071986021001 jdih.batubarakab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SUMATERA UTARA I. UMUM Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut adalah upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batu Bara bermaksud melakukan penambahan modal kepada PT. Bank Sumut. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi daerah melalui penyertaan modal sebagai salah satu usaha menambah sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…