DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum; sanksi administratif; sosialisasi dan partisipasi; pendanaan; monitoring dan evaluasi; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Batu Bara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan SALINAN jdih.batubarakab.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BATU BARA jdih.batubarakab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi Corona Virus Disease 2019 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah. jdih.batubarakab.go.id

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai berikut :

a.meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
b.memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
d.memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum;
b.Manajemen Kesehatan;
c.Sosialisasi dan Partisipasi;
d.Pendanaan;
e.Monitoring dan Evaluasi; dan
f.Sanksi Administratif.

BAB IV

PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 5

(1)Setiap orang berkewajiban mematuhi protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.
(2)Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perorangan;
2. b.pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. jdih.batubarakab.go.id
(3)Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tempat-tempat sebagai berikut :
1. a.pasar dan sejenisnya;
2. b.pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya;
3. c.hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya;
4. d.rumah makan/restoran dan sejenisnya;
5. e.sarana dan kegiatan olahraga;
6. f.moda transportasi;
7. g.stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara;
8. h.lokasi daya tarik wisata/objek wisata;
9. i.jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya;
10. j.jasa ekonomi kreatif;
11. k.kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
12. l.perkantoran/tempat kerja;
13. m.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
14. n.pedagang kaki lima/lapak jajanan;
15. o.fasilitas pelayanan kesehatan;
16. p.jasa penyelenggaraan event/pertemuan/resepsi/pesta dan sejenisnya;
17. q.tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib mematuhi protokol kesehatan dan memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Bagi perorangan :
  1. 1.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
  2. 2.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir; jdih.batubarakab.go.id
  3. 3.pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
  4. 4.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
2. b.Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum wajib memperhatikan kebersihan dan disinfeksi lingkungan terhadap area publik atau tempat umum, yaitu :
  1. 1.upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi;
  2. 2.sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  3. 3.upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  4. 4.penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  5. 5.pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala terhadap area publik atau tempat umum yang meliputi permukaan pegangan tangga/eskalator, pegangan pintu, tombol lift, wastafel, kursi, meja, microphone, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, mesin ATM, mesin kasir, alat pembayaran elektronik, filter AC dan fasilitas umum lainnya.;
  6. 6.memasang pesan-pesan kesehatan (flyer) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk;
  7. 7.upaya pengaturan jaga jarak (social distancing) dengan mewajibkan pengunjung menjaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya;
  8. 8.fasilitasi dalam deteksi dini penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melakukan jdih.batubarakab.go.id pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di setiap pintu masuk; dan
  9. 9.mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (face shield).

Pasal 7

Setiap penyelenggaraan event, pertemuan, resepsi, pesta dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf p merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas dan berpotensi terjadinya penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diwajibkan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 8

(1)Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan event, pertemuan, resepsi, pesta dan sejenisnya.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah serta kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
(3)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah dan/atau Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan dan/atau Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kelurahan/Desa.

BAB V

MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 9

Setiap orang wajib melakukan pemeriksaan atas rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.batubarakab.go.id

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan secara klinis dapat ditegakkan diagnosis Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) maka direkomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dan/atau perawatan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Rumah Sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 11

Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan di rumah dengan persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki rumah yang memadai untuk melakukan isolasi, yaitu dengan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain;
b.tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid) yang dapat memperberat kondisi;
c.dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan;
d.dapat diawasi oleh pemerintah desa setempat; dan
e.dapat diterima untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dari masyarakat sekitar.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…