DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 189

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kewenangan; Arah Kebijakan dan Tataran Transportasi Daerah; Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Penyelenggaraan Pelayaran; Penyelenggaraan Penerbangan; Penyelenggaraan Perkeretaapian; Sumber Daya Manusia; Ketentuan Penyidikan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batu Bara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; Mengingat : 1. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);

2.Undang-Undang 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); SALINAN jdih.batubarakab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan atas Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); jdih.batubarakab.go.id
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara jdih.batubarakab.go.id Republik Indonesia Nomor 5086);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2.Bupati adalah Bupati Batu Bara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.
7.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu jdih.batubarakab.go.id Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
8.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau Bandar udara.
12.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
13.Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
15.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
16.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
17.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
18.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntunkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
19.Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kabupaten. jdih.batubarakab.go.id
20.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang.
21.Bengkel adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur, dan/atau memperbaiki benda.
22.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
24.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
25.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.
26.Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
27.Angkutan Laut, Sungai dan Danau adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Laut, Sungai dan/atau Danau di dalam Daerah.
28.Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
29.Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
30.Penerbangan adalah suatu kesatuan sistim yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. jdih.batubarakab.go.id
31.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
32.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
33.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan :

a.asas transparansi;
b.asas akuntabel;
c.asas berwawasan lingkungan hidup;
d.asas berkelanjutan;
e.asas partisipatif;
f.asas manfaat;
g.asas efisien dan efektif;
h.asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
i.asas keterpaduan;
j.asas kemandirian;
k.asas keadilan;
l.asas tegaknya hukum;
m.asas kepentingan umum;dan
n.asas usaha bersama dan kekeluargaan. jdih.batubarakab.go.id

Pasal 3

(1)Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan pelayanan penyelenggaraan LLAJ, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah,mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
2. b.mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan LLAJ, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian; dan
3. c.mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan LLAJ, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan;
b.arah kebijakan dan tataran transportasi daerah;
c.penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
d.penyelenggaraan pelayaran;
e.penyelenggaraan penerbangan;
f.penyelenggaraan pekereta apian;
g.sumber daya manusia;
h.ketentuan penyidikan;
i.sanksi administrasi;
j.ketentuan pidana. jdih.batubarakab.go.id

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan terdiri dari :

a.LLAJ;
b.pelayaran;
c.penerbangan;dan
d.perkeretaapian.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati melaksanakan kewenangan :

a.penetapan rencana induk jaringan LLAJ daerah;
b.penyediaan perlengkapan jalan di jalan daerah;
c.pengelolaan terminal penumpang dan barang;
d.penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
e.pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
f.pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
g.persetujuan hasil Andalalin untuk jalan daerah;
h.audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan daerah;
i.penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
j.penetapan kawasan tertib lalu lintas untuk pelayanan angkutan dalam 1 (satu) daerah;
k.penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
l.penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah;
m.penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi / angkutan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah; jdih.batubarakab.go.id
n.penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
o.penerbitan izin penyelenggaraan taksi / angkutan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah; dan
p.penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bupati melaksanakan kewenangan :

a.penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah;
b.penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perseorangan atau badan hukum yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
c.penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum;
d.penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah;
e.penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
f.penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan Jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api daerah;
g.penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah;
h.penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
i.penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah;
j.penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal; jdih.batubarakab.go.id
k.penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau;
l.pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
m.pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut, sungai dan danau;
n.penerbitan izin usaha badan hukum pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
o.penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
p.penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
q.penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
r.penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
s.penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Bupati melaksanakan kewenangan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati melaksanakan kewenangan :

a.penetapan rencana induk perkeretaapian daerah;
b.penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
c.penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah; jdih.batubarakab.go.id
d.penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api;
e.penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
f.penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah; dan
g.penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI DAERAH

Pasal 10

Arah kebijakan LLAJ di Daerah meliputi :

a.pengharmonisasian sistem jaringan Jalan dengan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah, RTRW Provinsi dan RTRW Nasional, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan sistem transportasi nasional;
b.pengembangan rencana induk jaringan lalu lintas jalan daerah berbasis wilayah;
c.pengembangan angkutan massal;
d.mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
e.peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui pengawasan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
f.peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
g.peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;
h.peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; jdih.batubarakab.go.id
i.peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan,
j.peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum masal diperkotaan dan pedesaan yang efisien.

Isi peraturan

Teks189PDFHirarki

Memuat teks peraturan…