DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Pembangunan Kepariwisataan; Kawasan Strategis; Usaha Pariwisata; Pendaftaran Usaha Pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah; Gabungan Industri Pariwisata; Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah dan landasan bagi semua pihak dalam rangka pengembangan kepariwisataan, diperlukan pengaturan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); SALINAN jdih.batubarakab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 43);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 – 2033;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2029;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara jdih.batubarakab.go.id (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau jdih.batubarakab.go.id mempelajari keunikan daya tarik pariwisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9.Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut dengan istilah Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
12.Restoran adalah usaha penyedian makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
13.Rumah makan adalah usaha penyedian makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.
14.Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan. jdih.batubarakab.go.id
15.Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang- undangan.
16.Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang- undangan.
17.Angkutan sungai dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
18.Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar – kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
19.Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
20.Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
21.Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari- hari pemiliknya.
22.Karaoke adalah usaha menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
23.Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
24.Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat terlatih.
25.Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berkreasi dengan bermacam – macam atraksi.
26.Jasa impresariat / promoter adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan. jdih.batubarakab.go.id
27.Homestay adalah Penyediaan Penginapan dirumah yang dilengkapi dengan fasilitas.
28.Rumah bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
29.Gelanggang renang adalah suatu usaha yang meyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
30.Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertujukan seni.
31.Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
32.Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
33.Wisata pantai, Pulau dan Hutan Mangrove adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di Pantai, Pulau dan Hutan Mangrove.
34.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
35.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha/ perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
36.Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
37.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
38.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
39.Pejabat yang ditujuk adalah Kepala SKPD yang membidangi perijinan. jdih.batubarakab.go.id

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan; dan
k.kesatuan;

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.menghapus kemiskinan;
d.mengatasi pengangguran;
e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f.memajukan kebudayaan;
g.mengangkat citra bangsa;
h.memupuk rasa cinta tanah air;
i.memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; serta
j.mempererat persahabatan antar bangsa. jdih.batubarakab.go.id

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati berwenang menyelenggarakan kepariwisataan di daerah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
2. b.menetapkan destinasi pariwisata daerah;
3. c.menetapkan daya tarik wisata daerah;
4. d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
5. e.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. f.memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. g.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
9. i.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. j.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. k.mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
(3)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
(2)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelolah sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. jdih.batubarakab.go.id

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengatur dan mengolah urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Setiap orang berhak :
1. a.memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
2. b.melakukan usaha pariwisata;
3. c.menjadi pekerja atau buruh pariwisata; dan/atau
4. d.berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
(2)Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk :
1. a.pekerja atau buruh;
2. b.konsinyasi; dan/atau;
3. c.pengelolaan.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan kegiatan wisata ditempat/lokasi usaha pariwisata, setiap wisatawan berhak memperoleh :
1. a.informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
2. b.pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. c.perlindungan hukum dan keamanan;
4. d.pelayanan kesehatan;
5. e.perlindungan hak pribadi; dan
6. f.perlindungan asuransi untuk kegiataan pariwisata yang berisiko tinggi.
(2)Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. jdih.batubarakab.go.id

Pasal 9

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

a.mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
b.membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
c.mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d.mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah wajib :

a.menyediakan informasi kepariwisataan, memberikan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan;
b.menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
c.memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial kawasan wisata yang belum tergali; dan
d.mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…