DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batubara Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 196

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANJUNG BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN BAB V KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH USAHA BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VII MODAL BAB VIII ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TANJUNG BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN BAB X PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA TANJUNG BAB XI MEKANISME PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TANJUNG BAB XII OPERASIONAL BAB XIII KERJA SAMA BAB XIV ANAK PERUSAHAAN BAB XV PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA TANJUNG BAB XVI PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BAB XVII PELAPORAN BAB XVIII EVALUASI BAB XIX KEPAILITAN BAB XX PENGGUNAAN LABA BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara perlu disesuaikan bentuk badan hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 SALINAN 2 jdih.batubarakab.go.id Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang dipisahkan;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANJUNG. 3 jdih.batubarakab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung yang selanjut disebut Perumda Air Minum Tirta Tanjung adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Tanjung dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
9.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
10.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
11.Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang selanjutnya disingkat Renbis Perumda Air Minum Tirta 4 jdih.batubarakab.go.id Tanjung adalan penjabaran lima tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung adalan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
13.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
14.Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
15.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
16.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontiunitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.pendirian dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara;
b.nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, wilayah usaha, dan jangka waktu berdiri;
c.modal Perumda Tirta Tanjung;
d.organ Perumda Tirta Tanjung;
e.satuan pengawas intern dan Komite Audit;
f.rencana bisnis Perumda Tirta Tanjung;
g.rencana kerja anggaran perusahaan;
h.penetapan dan penggunaan laba;
i.ketentuan peralihan; dan
j.ketentuan penutup.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANJUNG

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung ini adalah suatu badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pendirian 5 jdih.batubarakab.go.id Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara (PDAM Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara) diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara.

Pasal 5

(1)Perumda Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Tiram.
(2)Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Tanjung dapat membuka kantor unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Tanjung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Tanjung adalah :

a.memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum yang berkesinambungan dan berkualitas;
b.meningkatkan pemanfaatan produksi air bersih dan/atau air minum secara optimal untuk kebutuhan masyarakat;
c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan sumber air bersih dan/atau air minum yang berwawasan lingkungan; dan 6 jdih.batubarakab.go.id
d.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Tanjung diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air bersih dan/atau air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perumda Air Minum Tirta Tanjung menyelengarakan pelayanan yang meliputi :

a.pelayanan air bersih dan/atau air minum;
b.pelayanan pengiriman air tangki;
c.pelayanan hydrant umum;
d.pelayanan hydrant kebakaran;
e.usaha penyediaan air minum dalam kemasan; dan
f.usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Wilayah Usaha Perumda Tirta Tanjung :

a.cakupan wilayah usaha Perumda Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara meliputi Daerah Kabupaten Batu Bara.
b.perumda Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara dapat melakukan pengembangan wilayah usaha sesuai kemampuan perusahaan atas izin KPM.

Isi peraturan

Teks196PDFHirarki

Memuat teks peraturan…