DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengisian Jabatan Perangkat Desa; Seleksi Calon Perangkat Desa; Masa Jabatan Perangkat Desa; Staf Perangkat Desa; Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa; Kesejahteraan Perangkat Desa; Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN jdih.batubarakab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); jdih.batubarakab.go.id
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BATU BARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. jdih.batubarakab.go.id
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
8.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional setempat berdasarkan yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demoktratis.
14.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas jdih.batubarakab.go.id kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
17.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21.Keuangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
22.Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23.Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
24.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa. jdih.batubarakab.go.id
25.Penyaringan adalah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
26.Tim Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat yang bertugas untuk menyeleksi hasil penjaringan dan penyaringan terhadap calon Perangkat Desa melalui test wawancara.
27.Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan yang telah memenuhi persyaratan.
28.Bakal Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi calon Perangkat Desa.
29.Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat sebagai Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
30.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.
(2)Pengisian jabatan Perangkat Desa dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
(2)Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.pendaftaran dan penelitian administrasi; dan
2. b.ujian seleksi kompetensi. jdih.batubarakab.go.id

Pasal 4

(1)Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
(2)Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan tahapan Penjaringan dan Penyaringan pengisian bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Seleksi.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat Desa setempat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(4)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.
(5)Penentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
(6)Untuk keperluan administrasi, Tim Seleksi dapat menggunakan cap/stempel sendiri.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa. jdih.batubarakab.go.id

Pasal 6

(1)Tim Seleksi dilarang menerima sesuatu atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
(2)Dalam hal Tim Seleksi terbukti menerima sesuatu atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Dalam hal anggota Tim Seleksi mengundurkan diri atau disebabkan dengan alasan tertentu yang menyebabkan berhalangan tetap, Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Dalam hal anggota Tim Seleksi ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Bakal Calon, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
(5)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Tim Seleksi, unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat.
(6)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada anggota Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan.

Pasal 7

(1)Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : jdih.batubarakab.go.id
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa;
2. b.anggota Badan Permusyawatan Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawatan Desa setelah ditetapkan menjadi perangkat desa.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf b dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis bermaterai secukupnya dan ditandatangani, selanjutnya dilampirkan pada saat pengajuan pendaftaran.

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :

a.Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
b.surat keterangan tanda penduduk;
c.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
d.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
e.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
f.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
g.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
h.surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai jdih.batubarakab.go.id cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Pasal 9

(1)Tim Seleksi mengadakan pengumuman formasi Calon Perangkat Desa yang akan diisi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Desa setempat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat :
1. a.nama formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
2. b.persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
3. c.dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
4. d.tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
5. e.batas waktu penyampaian dan pengumpulan dokumen administrasi lamaran.

Pasal 10

(1)Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
(2)Dalam hal pendaftaran, apabila sampai batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari.

Pasal 11

(1)Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus bakal Calon Perangkat Desa hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
(2)Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. jdih.batubarakab.go.id
(3)Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.
(4)Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan dan penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
(5)Dalam hal menerima dan meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika belum lengkap Tim Seleksi mengembalikan berkas persyaratan administrasi kepada pendaftar bakal Calon Perangkat Desa untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
(6)Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.
(7)Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
(8)Sebelum menetapkan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
(9)Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya.
(10)Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Desa sebagai laporan 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…