DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan dan Tipelogi Perangkat Daerah 3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 4. Eselonering/Jabatan Dalam Organisasi Perangkat Daerah 5. Staf Ahli 6. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 7. Kelompok Jabatan Fungsional 8. Tata Kerja 9. Kepegawaian 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah bebrapa kali diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3.Bupati adalah Bupati Bekasi;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi; 3
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bekasi;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bekasi;
12.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Bekasi terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 4
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
8. 8.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
13. 13.Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta bidang pemuda dan olahraga;
14. 14.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
15. 15.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
16. 16.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
17. 17.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18. 18.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
19. 19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 5
20. 20.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
21. 21.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
22. 22.Dinas Perikanan dan Kelautan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
23. 23.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
24. 24.Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
25. 25.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Babelan dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Bojongmangu dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Cabangbungin dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Cibarusah dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Cibitung dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Cikarang Barat dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Cikarang pusat dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Cikarang Selatan dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Cikarang Timur dengan Tipe A; 6
10. j.Kecamatan Cikarang Utara dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Karang Bahagia dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Kedungwaringin dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Muaragembong dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Pebayuran dengan Tipe A;
15. o.Kecamatan Serangbaru dengan Tipe A;
16. p.Kecamatan Setu dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Sukakarya dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Sukatani dengan Tipe A;
19. s.Kecamatan Sukawangi dengan Tipe A;
20. t.Kecamatan Tambelang dengan Tipe A;
21. u.Kecamatan Tambun Selatan dengan Tipe A;
22. v.Kecamatan Tambun Utara dengan Tipe A;
23. w.Kecamatan Tarumajaya dengan Tipe A.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ESELONERING/JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretariat DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Sekretaris pada Inspektorat, Inspektur pembantu, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator. 7
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan dan Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala unit pelaksana teknis yeng berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 9

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah Kabupaten Bekasi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah. 8
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 10

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Bekasi di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018