DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah serta berdasarkan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 2 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 9 diubah dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan angka 11a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4
3.Bupati adalah Bupati Bekasi;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bekasi;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bekasi; 11a. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi;
12.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi merupakan Inspektorat Daerah dengan Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Bekasi terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan; 5
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. 5.Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Ketenagakerjaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
8. 8.Dinas Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
13. 13.Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
14. 14.Dinas Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
15. 15.Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
16. 16.Dinas Sumber Daya Air, Binamarga dan Bina Konstruksi dengan Tipe A menyelenggaran urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
17. 17.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Tipe A menyelenggaran urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. 18.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
19. 19.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
20. 20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 6
21. 21.Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
22. 22.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
23. 23.Dinas Perikanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
24. 24.Dinas Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
25. 25.Dinas Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
26. 26.Dinas Pemadam Kebakaran dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah dngan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerinntahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. 3.Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus, rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
(3)Pembentukan Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 7

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian, Camat, Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B, merupakan Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah Kelas B, Sekretaris Kecamatan, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas D merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPTD pada Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(6)Kepala UPTD pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(9)Dalam hal terjadi perubahan kebijakan eselonisasi, pengaturan eselonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 13 ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 8
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6)Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7)Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

7.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 20 dihapus
11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

12.Ketentuan Pasal 22 dihapus 9 Pasal II Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyesuaian nomenklatur organisasi, program dan kegiatan perangkat daerah terkait dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang Pusat Pada tanggal, BUPATI BEKASI Ttd EKA SUPRIA ATMAJA Diundangkan di Cikarang Pusat Pada tanggal, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ttd UJU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 2 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT: ( 2 / 11 / 2020 ) , PROVINSI JAWA BARAT

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah serta berdasarkan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 2 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 9 diubah dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan angka 11a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4
3.Bupati adalah Bupati Bekasi;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bekasi;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bekasi; 11a. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi;
12.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi merupakan Inspektorat Daerah dengan Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Bekasi terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan; 5
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. 5.Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Ketenagakerjaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
8. 8.Dinas Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
13. 13.Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
14. 14.Dinas Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
15. 15.Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
16. 16.Dinas Sumber Daya Air, Binamarga dan Bina Konstruksi dengan Tipe A menyelenggaran urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
17. 17.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Tipe A menyelenggaran urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. 18.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
19. 19.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
20. 20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 6
21. 21.Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
22. 22.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
23. 23.Dinas Perikanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
24. 24.Dinas Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
25. 25.Dinas Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
26. 26.Dinas Pemadam Kebakaran dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah dngan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerinntahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. 3.Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus, rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
(3)Pembentukan Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 7

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian, Camat, Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B, merupakan Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah Kelas B, Sekretaris Kecamatan, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas D merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPTD pada Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(6)Kepala UPTD pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(9)Dalam hal terjadi perubahan kebijakan eselonisasi, pengaturan eselonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 13 ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 8
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6)Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7)Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

7.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 20 dihapus
11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

12.Ketentuan Pasal 22 dihapus 9 Pasal II Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyesuaian nomenklatur organisasi, program dan kegiatan perangkat daerah terkait dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang Pusat Pada tanggal, BUPATI BEKASI Ttd EKA SUPRIA ATMAJA Diundangkan di Cikarang Pusat Pada tanggal, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ttd UJU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 2 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT: ( 2 / 11 / 2020 ) , PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 21

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 21

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2021