Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 49
Ringkasan
Beberapa ketentuan diubah
Beberapa ketentuan diubah
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
4 Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5 Bupati adalah Bupati Bekasi;
6
7 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tera adalah hal yang menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang di tera; Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yag berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera; Alat-alat ukur, takar, timbangan dan kelengkapannya y atau tera batal yang berlaku, dilakuakn oleh pegawaiang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib di Tera atau di Tera Ulang; Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas; Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran; Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau timbangan; Alat Kelengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan; BAB II JENIS RETRIBUSI
BAB II
Jenis Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah
8
m. n. Dihapus; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
(13)
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Pelayanan Tera/Tera Ulang.
9 BAB III OBYEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Obyek Retribusi Jasa Umum Paragraf 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan
BAB III
Paragraf 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Paragraf 4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Paragraf 5 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 10 Paragraf 6 Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Paragraf 8 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Obyek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, alat penyelamatan jiwa serta alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Paragraf 10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
(2)
Paragraf 11 Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)