DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2011 yang dilakukan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2017, yang ditetapkan pada 17 Oktober 2017 dan mulai berlaku pada 20 Oktober 2017. Perda ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011, termasuk penyesuaian tarif dan penambahan rincian objek retribusi daerah. Namun, Perda Nomor 1 Tahun 2017 juga telah dicabut dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023. Perda Nomor 8 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 14 Maret 2025, menggantikan seluruh ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bekasi. Perda ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pembangunan di Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan bahwa perubahan perda ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan PAD dan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan kemandirian daerah, dipandang perlu untuk dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
c.bahwa penetapan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
d.bahwa ketentuan mengenai retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);

2.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013 );
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
14.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman Penetapan Izin Gangguan (HO) di Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 11);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 11);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6), diubah :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

7.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPPT adalah BPMPPT Kabupaten Bekasi.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf m, dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah :

a.Dihapus.
b.Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan.
c.Dihapus.
d.Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
e.Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
f.Retribusi pelayanan pasar.
g.Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
h.Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
i.Retribusi penggantian biaya cetak peta masterplan/siteplan.
j.Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
k.Retribusi pengolahan limbah cair.
l.Retribusi pelayanan pendidikan. m.Dihapus.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (13) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Dihapus.
(2)Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.
(3)Dihapus.
(4)Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
(5)Dengan nama retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditepi jalan umum.
(6)Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.
(7)Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor.
(8)Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran serta pelayanan lain oleh Pemerintah Daerah.
(9)Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya cetak peta masterplan/siteplan.
(10)Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(11)Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah.
(12)Dengan nama retribusi pelayanan pendidikan dipungut retribusi sebagai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
(13)Dihapus.

4.Ketentuan paragraf 2 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 62, dihapus.
5.Ketentuan Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 66, dihapus.
6.Ketentuan Bagian Ketiga Belas Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 87, dihapus.
7.Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.
8.Ketentuan Bagian Keempat Belas Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasos/Fasum) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
9.Ketentuan Pasal 91 Bagian Kelima Belas Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

Struktur dan Besarnya tarif retribusi terhadap rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :

1.RPH Pemerintah

a.Jasa pemakaian RPH dan pemeriksaan hewan
b.Sewa pemakaian kandang di lokasi RPH
c.Jasa pemakaian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp. 20.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor/hari Rp. 100.000,-/sample
1. 2.Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Unggas (TPU)
a.Jasa pemeriksaan hewan antermortern dan post- mortern ternak besar (Sapi/Kerbau)
b.Jasa pemeriksaan hewan antermortern dan post- mortern ternak kecil (kambing/Domba) Rp. 15.000,-/ekor Rp. 2.000,-/ekor
1. 3.Jasa pemeriksaan kesehatan hewan
a.Hewan Besar (Sapi/Kerbau)
b.Hewan Kecil (Kambing/Domba) Rp. 5.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor
1. 4.Jasa pemeriksaan daging laboratorium kesmavet
a.Jumlah s/d 100 kg sebanyak 1 sampel jenis pemeriksaan makroskopis, pH, uji kebusukan.
b.Jumlah 100-1.000 kg sebanyak 5 sampel jenis pemeriksaan makroskopis, pH, uji kebusukan.
c.Jumlah lebih dari 1.000 kg sebanyak 10 sampel jenis pemeriksaan makroskopis, pH, uji kebusukan, total place count (TPC) (pindah dibawah 1.C) Rp. 50.000,-/sampel Rp. 75.000,-/sampel Rp.100.000,-/sampel
1. 5.Jasa pemeriksaan kesehatan hewan
a.Komoditas ternak lokal 1). Sapi/Kerbau 2). Kambing/Domba 3). Babi
b.Komoditas ternak impor 1). Sapi/Kerbau 2). Kambing/Domba 3). Babi
c.Komoditas ternak unggas 1). Unggas dewasa 2). DOC (Day Old Chicken/ayam umur sehari) Rp. 2.500,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 15.000,-/ekor Rp. 500,-/ekor Rp. 500,-/ekor
1. 10.Ketentuan Pasal 93 huruf b Bagian Keenam Belas Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

Struktur dan Besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut :

a.Retribusi terminal kendaraan bus umum atau non bus angkutan penumpang per angkutan setiap kali masuk terminal :
1. 1.Bus antar kot antar propinsi (AKAP) Rp. 3.000,-
2. 2.Bus antar kota dalam propinsi (AKDP) a). Bus cepat/patas/non ekonomi Rp. 3.000,- b). Bus ekonomi Rp. 2.000,-
3. 3.bus sedang a). Tempat duduk 12 s/d 15 Rp. 1.500,- b). Tempat duduk 16 s/d 24 Rp. 2.000,-
4. 4.angkutan kota (angkot) Rp. 1.500,-
b.Fasilitas terminal
1. 1.Retribusi kebersihan a). Bus umum Rp. 2.000,- b). Angkutan kota (angkot) Rp. 1.000,- c). Los/kios/toko/rumah makan/tempat penjualan Rp. 1.000,- karcis bus
2. 2.Retribusi penggunaan fasilitas mandi, Cuci, Kakus (MCK) a). Mandi dan cuci Rp. 2.000,- b). Buang air besar/kecil Rp. 1.000,-
3. 3.los/kios/rumah makan/tempat penjualan karcis bus Rp. 2.000,-
c.Parkir di terminal
1. 1.Kendaraan roda 4 (empat) Rp. 2.000,-
2. 2.Kendaraan roda 2 (dua) Rp. 1.000,-
3. 11.Ketentuan Bab VIII Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesembilan Belas Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB

Pasal 99

Biaya Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) terdiri dari :

(1)Retribusi untuk Izin Mendirikan Bangunan. Rumus dalam menetapkan besarnya pungutan retribusi, RIMB = LB x SHDB per M² x Koefisien Lantai Bangunan x Persentase Guna Bangunan x Koefisien Jenis Izin Keterangan : RIMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan LB = Luas Bangunan SHDB = Standar Harga Dasar Bangunan Prosentase Guna Bangunan maksimal 3% = Angka Prosentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan Retribusi IMB.
(2)Penentuan Koefisien lantai bangunan adalah sebagai berikut : No. Lantai Bangunan Koefisien

1.Lantai Basement Dasar I 1.200
2.Lantai Basement Dasar II 1.236
3.Lantai Basement Dasar III ke bawah setiap lantainya 0.050
4.Lantai Dasar 1.000
5.Lantai II 1.090
6.Lantai III 1.120
7.Lantai IV 1.135
8.Lantai V 1.162
9.Lantai VI 1.197
10.Lantai VII 1.236
11.Lantai VIII 1.265
12.Lantai IX 1.301
13.Lantai X 1.337
14.Lantai sepuluh keatas setiap lantainya 0.050

(3)Penetapan persentase guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), untuk jenis-jenis bangunan adalah sebagai berikut: No. Lantai Bangunan Koefisien

1.Bangunan PerdaganganJasa 3.00%
2.Bangunan Perindustrian 3.00%
3.Bangunan Perumahan 1.00%
4.Bangunan Rumah Tinggal 1.00%
5.Bangunan Umum 3.00%
6.Bangunan Pendidikan 2.00%
7.Bangunan Sosial 0.50%
8.Bangunan Sarana Olah Raga 3.00%
9.Bangunan Pemerintah 0%
10.Bangunan Sarana Ibadah 0%
11.Bangunan Rekreasi 3.00%
12.Bangunan Menara 3.00%

(4)penetapan koefisien jenis izin usaha adalah sebagai berikut: No. Jenis Izin Koefisien

1.IMB baru atas bangunan baru 1
2.IMB baru atas perubahan/perbaikan bangunan 0.2
3.IMB baru atas pembangunan sebelumnya 0.2

(5)untuk Pemutihan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan sebesar 50% dari Nilai Retribusi Bangunan.

12.Ketentuan Pasal 107 huruf TL dihapus dan disisipkan huruf d,e,f, pada huruf Indeks Zona (IZ) serta ketentuan Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) ditambah uraian dan tarif dasar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Biaya Izin Gangguan terdiri dari :

(1)Tarif retribusi terhadap Izin Gangguan (HO) RIG = (LRTU x IL x IG x Tarif Dasar) Keterangan : RIG = Retribusi Izin Gangguan LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha IL = Indeks Lokasi IG = Indeks Gangguan
(2)Jumlah Ruang Tempat Usaha adalah area yang digunakan sebagai tempat usaha dan area lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terhadap kelangsungan parkir gudang terbuka LRTU, ditetapkan sebagai berikut: LUAS INDUSTRI PERGUDANGAN PERTOKOAN DAN PASAR PERMUKIMAN DAN SOSIAL 100 M² kebawah 101 M² s/d 500 M² 501 M² s/d 1000 M² 1001 M² keatas 800 750 700 650 850 800 750 700 900 850 800 750 1000 900 850 800
(3)Nilai Indek Lokasi yang merupakan salah satu bagian dasar perhitungan Retribusi Izin Gangguan. RIG ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Jalan Arteri (> 6 m) = 5
2. b.Jalan Kolektor (4.1 s/d 6 m) = 4
3. c.Jalan Lokal (2.1 m s/d 4 m) = 3
(4)Nilai Indek Gangguan yang timbul oleh kegiatan usaha ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Gangguan Besar = 4
2. b.Gangguan Sedang = 3
3. c.Gangguan Kecil = 2
(5)Masa retribusi Izin Gangguan adalah 3 (tiga) Tahun
(6)Besarnya retribusi yang dikenakan untuk setiap masa retribusi sebesar 30% dari tariff retribusi yang berlaku

Pasal 109

Ketentuan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, 108, diberlakukan pula terhadap :

a.Permohonan Izin Gangguan (HO) baru;
b.Permohonan perluasan kegiatan/tempat usaha;
c.Permohonan pindah tempat usaha. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 28 Nopember 2014 BUPATI BEKASI ttd Hj. NENENG HASANAH YASIN Diundangkan di Cikarang Pusat pada tanggal 28 Nopember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ttd H. MUHYIDDIN Pembina Utama Madya NIP. 19590116 198303 1 007 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan Aslinya, Kepala Bagian Hukum H. DARMIZON A, SH. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR : 206/2014.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…