DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 32 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 3 pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bekasi;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
8.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi.
10.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Peraturan Daerah bertujuan untuk :

a.mewujudkan penguatan lembaga perwakilan rakyat daerah serta meningkatkan kinerja, peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam mengembangkan kehidupan demokrasi; 4
b.menjamin keterwakilan rakyat dan daerah serta mengembangkan mekanisme checks and balance antara lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah;
c.mewujudkan keseimbangan antara dinamika politik dengan stabilitas pemerintahan daerah; dan
d.meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal- hal sebagai berikut:

a.Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
b.Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;
c.Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang paket Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(3)Uang paket Wakil Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
(4)Uang paket Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Anggota DPRD.

Pasal 9

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 6

Pasal 10

(1)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan.
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 7 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(3)Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
1. a.ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh komalima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4%(empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(4)Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Pasal 11

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 7
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.
(5)Penetapan mengenai kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(6)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
1. a.Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
2. b.Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, diberikan paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
3. c.Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 12

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; 8
2. b.kendaraan dinas jabatan;dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 4

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 4

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019