Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
1 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
123);
2
2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 3
3 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2 0 1 8 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
4
1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 4 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5
7) 48.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 4); 49.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5); 50.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemyataan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 6); 5 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 7) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI 6
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 1 9
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 6.020.292.899.273,00 bertambah sejumlah Rp. 495.330.623.696,00 sehingga menjadi Rp. 6.515.623.522.969,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) Semula Rp 578.274.744.500,00 2) Bertambah/(berkcurang) RD450.944.419.679 Jumlah setelah Perubahan Rp 1.029.219.164.179,00
1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) p Jumlah setelah Perubahan Rp 86.548.293.500,00 Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 942.670.870.679,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp
( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d ari :
1) Semula Rp 2.186.441.686.701,00 2) Bertambah/(berkurang) RD (39.580.869.666,00) Jumlah setelah Perubahan Rp 2.146.860.817.035,00
1) Semula Rp 2.030.200.295.000,00 2) Bertambah/(berkurang) RD (5.387.857.338,00) 86.548.293.500,00 Jumlah setelah Perubahan Rp 2.024.812.437 .662,00
1) Semula Rp 1.225.376.173.072,00 2) Bertambah/(berkurang) RD 89.354.931021,00 Jumlah setelah Perubahan 7 Rp 1.314.731.104.093,00
1) Semula Rp l.675.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 19.639.150.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp 1.694.639.150.000,00 b.Retribusidaerah 1) Semula Rp 238.556.525.000,00 2) Bertambah/(berkrang) Rp(48.285.993.000 Jumlah setelah perubahan Rp 190.270.532.000,00
1) Semula Rp 27.013.852.547,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (5.551.566.106,00} Jumlah setelah perubahan Rp 21.462.286.441,00
1) Semula Rp 245.871.309.154,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (5.382.460.560,00) Jumlah setelah perubahan Rp 240.488.848.594,00
1) Semula Rp 472.227.481.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 4.591.835.000,00 Jumlah setelah perubahan
1) Semula Rp 1.218.255.504.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.590.966.000,00 Rp 476.819.316.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp 1.220.846.470.000,00
1) Semula Rp 339.717.310.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp(12570.658.338, Jumlah setelah perubahan Rp 327.146.651.662,00 8
2) Bertambah/ (berkurang) Rp {5.691.800.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp 265.894.000.000,00
1) Semula Rp 688.554.547.072,00 2) Bertambah/(berkurang) RD 33.109.510.221,00 Jumlah setelah perubahan Rp 721.664.057.293,00
1) Semula Rp 265.235.826.000,00 2) Bertambah/(berkurang) p Jumlah setelah perubahan Rp 265.235.826.000,00
1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) RD 61.937.220.800,00 Jumlah setelah perubahan
Rp 6 1 . 937.220.800,00 ( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d ari :
1) Semula Rp 2.845.678.869.119,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 101.023.881.735,00 Jumlah setelah perubahan Rp 2.946.702.750.854,00
1) Semula Rp 3.088.065.736.654,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 394.306.741.961.00 Jumlah setelah perubahan Rp 3.482.372.478.615,00
1) Semula Rp 2.128.428.901.400,00 2) Bertambah/(berkurang) RD 27.811.750.869,00 Jumlah setelah perubahan 9 Rp 2.156.240.652.269,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp22.096.600.000, Jumlah setelah perubahan Rp
1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) p Jumlah setelah perubahan
1) Semula Rp 191.355.653.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.283498.000,00 49.101.600.000,00 5.000.000.000,00Rp 5.000.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp 201.639 .151.000,00
1) Semula Rp 487.799.182.500,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.000.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp 488. 799.182.500,00
1) Semula Rp 6.090.132.219,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 39.832.032.866,00 Jumlah setelah perubahan Rp 45.922.165.085,00
1) Semula Rp 229.740.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp40.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp 269. 740.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 188.369.540.531,00 Jumlah setelah perubahan Rp 2.275.254.289.580,00
2) Bertambah/(berkurang) RD 205.897.201.430,00 Jumlah setelah perubahan 10 Rp l.206.848.449.035,00
( 1 ) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d ari :
1) Semula Rp 578.274.744.500,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 450.944.419.679,0 Jumlah setelah perubahan Rp 1.029.219.164.179,00
1) Semula Rp 86.548.293.500,00 2) Bertambah/(berkurang) p Jumlah setelah perubahan Rp 86.548.293.500,00
1) Semula Rp 578.274.744.500,,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 450.944.419.679,00 Jumlah setelah perubahan Rp 1 . 0 2 9 . 2 1 9 . 1 6 4 . 1 7 9 , 0 0
1) Semula Rp 86.548.293.500,00 2) Bertambah/(berkurang) p Jumlah setelah perubahan
Rp 86.548.293.500,00 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari: 1 . Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; 2 . Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
1 1
( 1 ) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 12
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 6 Agustus 2019 BUPATI BEKASI EKA SUPRIA ATMAJA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINS! JAWA BARAT: (NOMOR 5/150/2019) 13
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen