DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Besaran Penyertaan Mosal Pemerinatah Daerah, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban , Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam bentuk penyertaan modal kepada pihak ketiga yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 1 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada PT. Bank Jabar/Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Persero) Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor ) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI PADA FT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. 2 tentang Republik Lembaran

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.

2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modai/ saham Daerah pada Perusahaan Daerah.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

(1)Maksud penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk adalah untuk peningkatan pelayanan keuangan dan pengelolaan penguasaan kepemilikan dalam saham serta peningkatan cakupan layanan bidang perbankan.
(2)Tujuan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk adalah untuk:
1. a.Meningkatkan investasi daerah dibidang perbankan.
2. b.memperkuat struktur permodalan kepemilikan saham melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.
3. c.Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan keuangan daerah kepada masyarakat dalam mencapai target modal saham, meningkatkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. d.Melakukan dan berorientasi pada pola bisnis tanpa mengabaikan fungsi sosial.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

( 1) Dengan Pera tu ran Dae rah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, ditetapkan sampai dengan sebesar 1,5% dari tcital kepemilikan saham.

(2)Besaran penyertaan modal yang disetorkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk pada APBD Tahun 3 Anggaran 2 0 1 9 sebesar Rp. 6.548.293.500,- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
(2)PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance, yang meliputi :
1. a.Transparansi;
2. b.Akuntabilitas;
3. c.Responsibilitas, dan
4. d.Keadilan. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasa!S Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 5 November 2018 Pit. BUPATI BEKASI, ttd EKA SUPRIA ATMAJA Diundangkan di Cikarang Pusat Pada tanggal 7 November 2018 SEKRETARIS DAERAH UP,TEN BEKASI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2 0 1 8 NOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUATEN BEKASI PROVINS! JAWA BARAT, N O M O R : 6 / 219 /2018. 4

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019