(1)Penjabaran dari RPJM Daerah berikut perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1a)RPJM Daerah berikut perubahannya sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, dan program SKPD sebagai bentuk penjabaran visi, misi dan program yeng tertuang dalam RPJM Daerah.
(1b)RPJM Daerah beserta perubahannya merupakan penjabaran dan pedoman bagi penyusunan RKPD setiap tahun.
(1c)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
BAB VI : : : : : : PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 8 BAB IX : : : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
(3)Terhadap Indikator Kinerja Sasaran Daerah yang belum dijabarkan dalam RPJM Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal BUPATI BEKASI ttd Hj. NENENG HASANAH YASIN Diundangkan di Cikarang Pusat pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ttd H. MUHYIDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 9 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR : 221/2014. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum H. DARMIZON A, SH. 9