DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Nomor: 8
Tahun: 2008
Ditetapkan: 4 Februari 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
3.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana . . .
7.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
13.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
15.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
16.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
18.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
19.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat . . . disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
(3)Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
(4)Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

(1)Rencana pembangunan daerah meliputi:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD . . .
3. b.RPJMD; dan
4. c.RKPD.
(2)Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:
1. a.penyusunan rancangan awal;
2. b.pelaksanaan Musrenbang;
3. c.perumusan rancangan akhir; dan
4. d.penetapan rencana.

Pasal 5

(1)Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
(2)RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
(3)RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.
(4)Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

Pasal 6

(1)Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
(2)Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
(3)Musrenbang . . .
(3)Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
(4)Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 7

(1)Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
(2)Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
(3)Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 8

(1)DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
(2)RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 9

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.
(2)Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 10

. . .

Pasal 10

(1)Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada masyarakat.
(2)Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (122)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1A Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2019