DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Penyelenggara pemilihan Kepala Desa yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten. Menetapkan pula tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pendaftaran dan Penetapan Pemilih, Pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan, Kepala Desa, perangkat desa dan PNS sebagai Calon Kepala Desa, larangan kepala desa, pemberhentian kepala desa, pemilihan kepada desa antar waktu melalui musyawaran desa dan pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang.... SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-PERDA PILKADES__47843A.docx 2
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihaan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-PERDA PILKADES__47843A.docx 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
6.Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-PERDA PILKADES__47843A.docx 4
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa.
12.Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
13.Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah kabupaten.
14.Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
15.Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
16.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18.Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20.Panitia…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-PERDA PILKADES__47843A.docx 5
20.Panitia pemilihan Kepala Desa kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kepala desa Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21.Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
27.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa serentak terdiri dari:

a.Pemilihan Kepala Desa satu kali; atau
b.Pemilihan Kepala Desa bergelombang. Pasal…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-PERDA PILKADES__47843A.docx 6

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Jadwal dan Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan;

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan. Bagian…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-PERDA PILKADES__47843A.docx 7

Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 7

Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

a.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; dan
b.Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Pasal 8

Panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibentuk oleh BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

(1)Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mempunyai tugas dan wewenang meliputi :
1. a.merencanakan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-PERDA PILKADES__47843A.docx 8
2. a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
3. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
4. c.melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan dalam rangka mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih maupun sebagai calon Kepala Desa;
5. d.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
6. e.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
7. f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
8. g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
9. h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
10. i.membentuk KPPS;
11. j.melakukan sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
12. k.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
13. l.melaksanakan pemungutan suara;
14. m.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
15. n.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
16. o.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Panitia pemilihan kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.
(3)Dalam melaksanakan tugas pemilihan kepala Desa, Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4)Panitia Pemilihan tingkat Desa berjumlah 7 (tujuh) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang unsur-unsurnya berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur perempuan.
(5)anggota…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-PERDA PILKADES__47843A.docx 9
(5)Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan tingkat desa dan KPPS.
(6)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(7)Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan tingkat Desa, Kepala Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat Desa.
(2)Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melalui Camat.

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…