(1)Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa antar waktu melalui hasil musyawarah desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa antar waktu.
Pasal II…. D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Juni 2017 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.4/2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, S.H. NIP. 197109152001121002 D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu dibatalkan, adapun materi muatan yang dibatalkan yaitu Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c, dimana salah satu syarat menjadi calon kepala desa adalah “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” menurut mahkamah, makna desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyarakan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Persyaratan menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. II.PASAL…. D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 9 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 38