DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menghapus ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e, dan mengubah ketentuan Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang…. SALINAN D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan…. D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 3
8.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e, dihapus, serta pada ayat (2) mengganti frasa “Penduduk Desa” menjadi “Warga Negara” dan pada huruf l ditambahkan angka baru yaitu angka 8, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menegah Pertama atau sederajat;
5. e.berusia…. D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 4
6. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
7. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
8. g.dihapus;
9. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. k.berbadan sehat;
13. l.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. m.menyampaikan naskah visi dan misi;
15. n.tidak pernah mengundurkan diri sebelum habis akhir masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa; dan
16. o.bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya.
(2)Warga Negara yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan sebagai calon kepala desa pada panitia pemilihan tingkat desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. b.fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.surat…. D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 5
5. d.surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
6. e.dihapus;
7. f.surat keterangan sehat dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
8. g.surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
9. h.surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berasal dari ASN;
10. i.surat izin dari atasan bagi anggota TNI/POLRI sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI;
11. j.surat izin dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD;
12. k.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
  1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
  2. 2.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. l.surat pernyatan yang menyatakan:
  1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. 2.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
  3. 3.bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa.
  4. 4.tidak pernah menjabat sebagai Kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
  5. 5.bersedia…. D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 6
  6. 5.bersedia cuti apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala desa bagi yang berasal dari anggota DPRD dan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
  7. 6.bersedia cuti apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala desa bagi yang berasal dari kepala desa, perangkat desa, dan BPD.
  8. 7.bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
  9. 8.bersedia bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat.
  10. 2.Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

3.Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa antar waktu melalui hasil musyawarah desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa antar waktu. Pasal II…. D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Juni 2017 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.4/2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, S.H. NIP. 197109152001121002 D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu dibatalkan, adapun materi muatan yang dibatalkan yaitu Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c, dimana salah satu syarat menjadi calon kepala desa adalah “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” menurut mahkamah, makna desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyarakan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Persyaratan menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. II.PASAL…. D:\PERDA 2017\4-Perubahan atas Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.docx 9 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 38

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…