DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 181

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain tentang ketentuan umum, nama dan tempat kedudukan, tujuan, kegiatan usaha, sumber modal, organ dan pegawai, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, perencanaan , operasional dan pelaporan, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan oemerintah kepada Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas,Perubahan Bentuk Hukum Perumda Air Minum Belitung, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan pembubaran, serta penetapan tarif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebutuhan pokok air minum yang bersih dan sehat semakin meningkat dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat, sehingga penyediaan air minum perlu dikelola dan ditangani secara profesional oleh perusahaan yang baik dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 139 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa .... SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\2-PERUMDA AIR MINUM TIRTA BATU MENTAS.doc 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batu Mentas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BATU MENTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Belitung.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batu Mentas, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
10.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan .... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\2-PERUMDA AIR MINUM TIRTA BATU MENTAS.doc 4 perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas.
12.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
16.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II .... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\2-PERUMDA AIR MINUM TIRTA BATU MENTAS.doc 5 Tingkat II Belitung, dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batu Mentas.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjungpandan.
(2)Dalam menjalankan usahanya Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendirikan cabang, dan unit pelayanan di wilayah Daerah dengan persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas bertujuan:

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan/atau jasa yang bermutu bagi hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
b.memberi manfaat di bidang air minum bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.
(2)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas dalam bentuk pelayanan yang meliputi:
1. a.memproduksi air minum;
2. b.mendistribusikan .... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\2-PERUMDA AIR MINUM TIRTA BATU MENTAS.doc 6
3. b.mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
4. c.mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan
5. d.membentuk dan mengembangkan unit usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SUMBER MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Pemerintah Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan; dan
3. c.keuntungan .... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\2-PERUMDA AIR MINUM TIRTA BATU MENTAS.doc 7
4. c.keuntungan revaluasi aset.
(6)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Ketentuan mengenai penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau modal yang disetor serta perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 7

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas.
(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Organ Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam menjalankan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas melakukan:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
3. c.rapat luar baiasa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Organ Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau .... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\2-PERUMDA AIR MINUM TIRTA BATU MENTAS.doc 8 atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 9

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas; dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas secara melawan hukum.

Pasal 10

(1)Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks181PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 14 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 14 Tahun 1990